PENERIMAAN PAJAK

Kinerja Penerimaan Pajak di Asia Pasifik Diprediksi Hanya Tumbuh 4%

Redaksi DDTCNews | Selasa, 12 April 2022 | 14:30 WIB
Kinerja Penerimaan Pajak di Asia Pasifik Diprediksi Hanya Tumbuh 4%

Kantor Pusat Asian Development Bank. (foto: adb.org)

MANILA, DDTCNews - Asian Development Bank (ADB) memproyeksikan rata-rata penerimaaan pajak negara-negara di kawasan Asia-Pasifik hanya tumbuh 3%-4% dari produk domestik bruto (PDB) pada tahun ini.

Penasihat Ekonomi ADB Donghyun Park mengatakan rata-rata pertumbuhan setoran pajak tersebut bakal ditopang dari PPN, pajak penghasilan (PPh) orang pribadi, hingga penggalian potensi pajak dari sektor properti.

"Penerimaan pajak di kawasan relatif rendah. Tanpa mobilisasi yang lebih baik, perekonomian tidak akan memiliki dana untuk memenuhi tuntutan belanja negara," katanya dalam keterangan resmi, dikutip pada Selasa (12/4/2022).

Baca Juga:
WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Park merekomendasikan negara-negara di Asia-Pasifik untuk menaikkan tarif pajak atas produk berbahaya, seperti alkohol, tembakau, dan karbon. Menurutnya, cara tersebut dapat menghasilkan pendapatan negara dengan cepat.

Dia menambahkan pemerintah juga dapat mendorong pelaku UMKM untuk membayar pajak lebih banyak pada tahun ini. Apalagi, UMKM merupakan wajib pajak yang menjadi fokus pemerintah untuk diberikan beragam insentif pajak sepanjang tahun lalu.

Bukan tanpa sebab, kinerja penerimaan pajak perlu ditingkatkan. Sebab, permintaan belanja publik untuk perawatan kesehatan, pendidikan, lingkungan, dan pemulihan ekonomi di Asia-Pasifik terus meningkat hingga tahun ini.

Baca Juga:
Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Untuk itu, lanjut Park, penguatan penerimaan pajak menjadi cara utama agar belanja-belanja tersebut dapat direalisasikan, tanpa harus mengandalkan utang.

"Reformasi harus didukung oleh administrasi perpajakan yang lebih baik untuk memudahkan wajib pajak membayar pajak, serta belanja publik yang berkualitas tinggi untuk mendapatkan dukungan publik," ujarnya. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja