Kinerja CHT Mulai Tumbuh, Imbas Normalisasi Penundaan Pelunasan Cukai

JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Keuangan mencatat realisasi cukai hasil tembakau hingga Juli 2024 senilai Rp111,33 triliun atau tumbuh tipis 0,09% (yoy). Realisasi ini setara 48,32% dari target Rp230,41 triliun.

Laporan APBN Kita edisi Agustus 2024 menyatakan kinerja ini membaik dari kondisi sebelumnya, atau hingga Juni 2024, ketika penerimaan masih terkontraksi 4,43%. Perbaikan kinerja ini dipengaruhi oleh kebijakan tarif, terkendalinya produksi hasil tembakau, serta dampak relaksasi penundaan pelunasan yang sudah mulai ternormalisasi.

"Pada Mei dan Juni 2024 lalu, penerimaan CHT sempat terkontraksi akibat relaksasi penundaan pelunasan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Perdirjen Bea dan Cukai nomor PER-2/BC/2024," bunyi laporan APBN Kita, dikutip pada Sabtu (24/8/2024).

Laporan ini menjelaskan pada dasarnya PER-2/BC/2024 mengatur perpanjangan penundaan pelunasan cukai dari normalnya 2 bulan menjadi 90 hari. Kondisi ini menyebabkan sebagian penerimaan Mei 2024 bergeser ke Juni 2024.

Meski demikian, dampak pergeseran tersebut akan perlahan ternormalisasi sampai Desember 2024. Ketentuan ini juga tidak akan berdampak pada penerimaan CHT sepanjang 2024.

Pemerintah memberikan penundaan pelunasan pita cukai selama 90 hari untuk membantu pabrikan rokok melonggarkan arus kas, sejalan dengan kebijakan kenaikan tarif cukai. Pelonggaran serupa juga telah diberikan pada 2020 hingga 2023.

PER-2/BC/2024 mengatur penundaan pelunasan pita cukai 90 hari diberikan terhadap pemesanan pita cukai (CK-1) yang diajukan sejak tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan 31 Oktober 2024. Sementara itu, untuk jatuh tempo pembayaran cukai yang melewati tanggal 31 Desember 2024 maka pelunasannya tetap maksimal pada tanggal 31 Desember 2024.

Relaksasi penundaan pita cukai selama 90 hari dapat diberikan setelah kepala kantor bea dan cukai menetapkan keputusan pemberian penundaan. Relaksasi ini diberikan berdasarkan permohonan dan perhitungan pagu penundaan yang diajukan.

Perhitungan pagu penundaan tersebut sebesar 4,5 kali dari rata-rata nilai cukai paling tinggi berdasarkan pemesanan pita cukai dalam kurun waktu 6 bulan terakhir atau 3 bulan terakhir. Selain itu, pengusaha pabrik juga harus melakukan pembaruan jaminan berdasarkan keputusan pemberian penundaan. (sap)