JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akhirnya memberikan diskon pajak 100% untuk pembelian tiket Asian Games mendatang. Pajak untuk ajang olah raga berskala internasional itu diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) DKI Jakarta sebagai Pajak Hiburan dengan tarif 15%.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan pembebasan pajak hiburan pada pembelian tiket Asian Games itu berkat terbitnya Keputusan Presiden (Keppres). Selanjutnya, Anies akan mengirim surat kepada Indonesia Asian Games Organizing Committee (INASGOC) terkait diskon 100% itu.
“Sesuai dengan Keputusan Presiden, maka tiket Asian Games akan dibebaskan pajaknya. Pemberian pajak itu hanya pada aktivitas komersial, tapi yang lainnya itu dibebaskan pajaknya,” ujarnya di Balai Kota Jakarta, Kamis (24/5).
Saat ini, DKI Jakarta sudah menyusul Palembang dan Jawa Barat yang sudah membebaskan sepenuhnya pajak tiket Asian Games 2018.
Sebelum Keppres terbit, Pemprov DKI Jakarta hanya bisa memberi diskon sebesar 50% saja. Karena mengacu pasal 42-43 Perda nomor 6 tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah membatasi kewenangan Gubernur, sehingga hanya bisa dapat memberikan pengurangan setinggi-tingginya 50% dari pokok pajak.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno pun sempat berencana untuk mengajak DPRD, Dinas, Sekda dan Biro agar membantu merealisasikan keinginan INASGOC untuk memberi diskon pajak tiket Asian Games 100%. Apa lagi, Asian Games hanya sekali dalam 60 tahun diselenggarakan di Jakarta.
Sayangnya, Ketua Komisi C DPRD Provinsi DKI Jakarta Santoso menilai dewan legislatif tidak bisa merevisi Perda untuk membebaskan 100% pajak tiket Asian games. Santoso beralasan minimnya waktu yang tersisa untuk merevisi Perda tersebut.
“Enggak keburu untuk revisi Perda, kan Asian Games bulan Agustus. Saya kira enggak keburu,” tegas Santoso. (Gfa/Amu)
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.