KINERJA KANWIL BEA CUKAI

Kepala Kantor Bea Cukai Balikpapan Temui Wali Kota, Ada Apa?

Nora Galuh Candra Asmarani | Jumat, 12 Juni 2020 | 14:40 WIB
Kepala Kantor Bea Cukai Balikpapan Temui Wali Kota, Ada Apa?

Pertemuan antara pimpinan Bea Cukai Balikpapan dan Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi. (Foto: DJBC)

JAKARTA, DDTCNews - Kepala Kantor Bea dan Cukai Balikpapan, Kalimantan Timur, Firman Sane Hanafiah mengunjungi Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi. Ada apa?

Rupanya, agenda yang dibawa Firman adalah mengajak agar kepala daerah ikut memperkuat sinergi untuk sama-sama meningkatkan penerimaan perpajakan di tengah pandemi virus Corona.

Firman ingin ada kerja sama antara Bea Cukai dan Pemerintah Kota Balikpapan untuk memulihkan perekonomian di Balikpapan agar penerimaan bea keluar, cukai, dan pajak daerah segera normal.

Baca Juga:
Jual Rokok Eceran, Apakah Pedagang Wajib Punya NPPBKC?

"Meski pun tampaknya sulit untuk tercapai di tengah kondisi pandemi ini, kami akan terus memaksimalkan usaha kami," katanya dalam keterangan tertulis, Jumat (12/6/2020).

Bea Cukai Balikpapan memiliki target penerimaan bea keluar dan cukai senilai Rp550 miliar tahun ini. Menurut Firman, target penerimaan itu sulit tercapai karena perekonomian di Balikpapan yang lesu akibat pandemi.

Ia menjelaskan selama ini penerimaan Bea Cukai Balikpapan ditopang oleh bea keluar ekspor batu bara. Komoditas batu bara pula yang menjadi penyumbang devisa terbesar bagi Kota Balikpapan. Namun sejak pandemi, kegiatan penambangan dan ekspor batu bara menurun drastis.

Baca Juga:
Gandeng Satpol PP DKI, Bea Cukai Amankan Jutaan Rokok Ilegal

Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi juga mengakui pandemi telah menyebabkan anjloknya berbagai penerimaan pajak daerah. "Andalan pendapatan asli daerah yang berasal dari pajak hotel dan restoran bukan lagi menjadi primadona, karena banyak yang tutup," ujarnya.

Selain itu, sambungnya, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari pertambangan batu bara dan dana bagi hasil (DBH) migas juga ikut terpuruk. Menurut Rizal, kegiatan perekonomian di kotanya saat ini sudah sangat sepi karena virus Corona.

Koordinasi serupa juga berjalan di Papua. Kantor Bea Cukai Jayapura Albert Simorangkir mengajak Pemerintah Provinsi Papua bekerja sama mendorong perekonomian daerah untuk meningkatkan penerimaan kepabeanan dan cukai, sekaligus pajak daerah.

Baca Juga:
Efisiensi Logistik, Pemerintah Kombinaskan INSW dan NLE

Menurut Albert, Papua memiliki potensi ekspor hasil laut yang besar, bahkan bisa menjadi andalan penggerak ekonomi. Jika ekspor hasil laut dimaksimalkan, dia meyakini penerimaan bea keluar akan meningkat dan pemerintah daerah mendapat tambahan pajak daerah.

"Koordinasi kali ini membahas tentang peranan Bea Cukai Jayapura dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan daerah Provinsi Papua melalui ekspor hasil laut Papua," kata Albert.

Sekda Provinsi Papua Muhammad Ridwan Rumasukun menyambut baik ide Albert. Dia juga berkomitmen meningkatkan pelayanan pada Pemprov agar ekonomi di Papua semakin meningkat. (Bsi)


Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 21 Oktober 2024 | 20:00 WIB KEBIJAKAN CUKAI

Jual Rokok Eceran, Apakah Pedagang Wajib Punya NPPBKC?

Sabtu, 19 Oktober 2024 | 15:30 WIB BEA CUKAI JAKARTA

Gandeng Satpol PP DKI, Bea Cukai Amankan Jutaan Rokok Ilegal

Sabtu, 19 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Efisiensi Logistik, Pemerintah Kombinaskan INSW dan NLE

Sabtu, 19 Oktober 2024 | 09:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Asistensi Fasilitas Kepabeanan, DJBC Beri Pelatihan Soal IT Inventory 

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja