TINGKAT KEMISKINAN

Kepala BKF: Perlu Strategi Baru Turunkan Kemiskinan

Redaksi DDTCNews | Senin, 23 Oktober 2017 | 13:57 WIB
Kepala BKF: Perlu Strategi Baru Turunkan Kemiskinan

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Suahazil Nazara. (Foto: Kemenkeu)

JAKARTA, DDTCNews – Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Suahazil Nazara mengemukakan pentingnya strategi yang konkret dan efektif untuk mempercepat pengentasan kemiskinan dan menurunkan kesenjangan.

Hal itu disampaikannya dalam seminar nasional “Strategi Percepatan Pengentasan Kemiskinan dan Menurunkan Kesenjangan Melalui Peningkatan Efektivitas Program Perlindungan dan Jaminan Sosial” di Gedung Dhanapala, Jakarta, Kamis (19/10).

“Kalau kita ingin merumuskan strategi kita benar-benar perlu duduk dan memikirkan apa tujuan yang ingin dicapai, lewat mana mencapainya lalu kemudian apa yang perlu dilakukan dalam setiap mekanisme lewat mananya itu,” ujarnya seperti dilansir dari laman Kemenkeu.

Baca Juga:
OECD Catat Ekonomi Indonesia Sudah Kembali ke Level Prapandemi

Dalam kesempatan tersebut, Suahazil juga mengingatkan agar diskusi tidak terjebak untuk membicarakan program tanpa memahami strategi lebih dahulu. “Program-program ini ada di masing-masing Kementerian ada juga di pemerintah daerah. Kalau tidak (memahami strategi) kita nanti terjebak langsung menjalankan dari program-program yang ada,” jelasnya.

Suahazil juga mendukung Kementerian dan Lembaga yang akan menjalankan strategi program-programnya dengan asistensi dari BKF dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

“Tapi sebagai suatu strategi, strategi itu belum program (tapi) cara lewat mana, mekanisme apa. Coba kita bandingkan kemudian apakah perlu kita buat rumusan baru atau rumusan yang ada sudah cukup baik. Tentu nanti dibantu oleh teman-teman di BKF yang khusus memikirkan hal ini, juga teman-teman Bappenas yang memang mendapatkan mandat untuk merumuskan program-program prioritas nasional,” paparnya.

Baca Juga:
Wapres Sebut Sektor Ini Jadi Tumpuan Pemulihan Ekonomi

Menurutnya, pemerintah memerlukan strategi baru dalam menurunkan tingkat kemiskinan di bawah dua digit. “Penanggulangan kemiskinan itu atau penuntasan kemiskinan karena tingkat kemiskinan Indonesia antara 10-11%. Kita masih mencari kapan tingkat kemiskinan Indonesia ini bisa di bawah 10%,” ungkap Suahazil.

Strategi yang dulu efektif misalnya dengan pemberian beras untuk keluarga miskin (raskin) dirasa tidak lagi efektif untuk menurunkan tingkat kemiskinan di masa kini atau masa depan.

“Karena itu, diperlukan strategi baru. Kalau dulu kita yakin bahwa dikasih raskin, digelontorkan raskin itu bisa membantu setiap kali menghitung tingkat kemiskinan, tapi sekarang, nanti kalau sudah menuju 10% misal diturunkan lagi ke 9,5%, ke 9% tidak bisa sekedar rasta (beras sejahtera). Rastanya mungkin harus benar-benar terarah,” pungkasnya. (Amu)


Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 27 November 2024 | 09:00 WIB OECD ECONOMIC SURVEY OF INDONESIA 2024

OECD Catat Ekonomi Indonesia Sudah Kembali ke Level Prapandemi

Senin, 13 September 2021 | 19:30 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Wapres Sebut Sektor Ini Jadi Tumpuan Pemulihan Ekonomi

Senin, 30 Agustus 2021 | 14:43 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Sri Mulyani Akui Sulit Bikin Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi, Kenapa?

BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 14:00 WIB KILAS BALIK 2024

Februari 2024: Wajib Pajak Bereaksi karena Potongan PPh 21 Lebih Besar

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:30 WIB CORETAX SYSTEM

Jelang Coretax Diterapkan, PKP Bakal Perlu Bikin Sertel Baru

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:00 WIB PROVINSI JAWA TIMUR

Opsen Berlaku 2025, Pemprov Turunkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan

Kamis, 26 Desember 2024 | 12:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

PKP Risiko Rendah Diterbitkan SKPKB, Kena Sanksi Kenaikan atau Bunga?

Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:45 WIB BERITA PAJAK HARI INI

PPN 12 Persen, Pemerintah Ingin Rakyat Lebih Luas Ikut Bayar Pajak