TINGKAT KEMISKINAN

Kepala BKF: Perlu Strategi Baru Turunkan Kemiskinan

Redaksi DDTCNews | Senin, 23 Oktober 2017 | 13:57 WIB
Kepala BKF: Perlu Strategi Baru Turunkan Kemiskinan

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Suahazil Nazara. (Foto: Kemenkeu)

JAKARTA, DDTCNews – Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Suahazil Nazara mengemukakan pentingnya strategi yang konkret dan efektif untuk mempercepat pengentasan kemiskinan dan menurunkan kesenjangan.

Hal itu disampaikannya dalam seminar nasional “Strategi Percepatan Pengentasan Kemiskinan dan Menurunkan Kesenjangan Melalui Peningkatan Efektivitas Program Perlindungan dan Jaminan Sosial” di Gedung Dhanapala, Jakarta, Kamis (19/10).

“Kalau kita ingin merumuskan strategi kita benar-benar perlu duduk dan memikirkan apa tujuan yang ingin dicapai, lewat mana mencapainya lalu kemudian apa yang perlu dilakukan dalam setiap mekanisme lewat mananya itu,” ujarnya seperti dilansir dari laman Kemenkeu.

Baca Juga:
Wapres Sebut Sektor Ini Jadi Tumpuan Pemulihan Ekonomi

Dalam kesempatan tersebut, Suahazil juga mengingatkan agar diskusi tidak terjebak untuk membicarakan program tanpa memahami strategi lebih dahulu. “Program-program ini ada di masing-masing Kementerian ada juga di pemerintah daerah. Kalau tidak (memahami strategi) kita nanti terjebak langsung menjalankan dari program-program yang ada,” jelasnya.

Suahazil juga mendukung Kementerian dan Lembaga yang akan menjalankan strategi program-programnya dengan asistensi dari BKF dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

“Tapi sebagai suatu strategi, strategi itu belum program (tapi) cara lewat mana, mekanisme apa. Coba kita bandingkan kemudian apakah perlu kita buat rumusan baru atau rumusan yang ada sudah cukup baik. Tentu nanti dibantu oleh teman-teman di BKF yang khusus memikirkan hal ini, juga teman-teman Bappenas yang memang mendapatkan mandat untuk merumuskan program-program prioritas nasional,” paparnya.

Baca Juga:
Sri Mulyani Akui Sulit Bikin Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi, Kenapa?

Menurutnya, pemerintah memerlukan strategi baru dalam menurunkan tingkat kemiskinan di bawah dua digit. “Penanggulangan kemiskinan itu atau penuntasan kemiskinan karena tingkat kemiskinan Indonesia antara 10-11%. Kita masih mencari kapan tingkat kemiskinan Indonesia ini bisa di bawah 10%,” ungkap Suahazil.

Strategi yang dulu efektif misalnya dengan pemberian beras untuk keluarga miskin (raskin) dirasa tidak lagi efektif untuk menurunkan tingkat kemiskinan di masa kini atau masa depan.

“Karena itu, diperlukan strategi baru. Kalau dulu kita yakin bahwa dikasih raskin, digelontorkan raskin itu bisa membantu setiap kali menghitung tingkat kemiskinan, tapi sekarang, nanti kalau sudah menuju 10% misal diturunkan lagi ke 9,5%, ke 9% tidak bisa sekedar rasta (beras sejahtera). Rastanya mungkin harus benar-benar terarah,” pungkasnya. (Amu)


Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 13 September 2021 | 19:30 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Wapres Sebut Sektor Ini Jadi Tumpuan Pemulihan Ekonomi

Senin, 30 Agustus 2021 | 14:43 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Sri Mulyani Akui Sulit Bikin Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi, Kenapa?

Sabtu, 22 Mei 2021 | 06:01 WIB APBN 2023

Defisit 2023 akan Menyempit ke 2,71% PDB

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN