Kepala Bappenas Soroti Tax Ratio Daerah yang Masih Rendah

JAKARTA, DDTCNews - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyoroti tax ratio daerah yang masih rendah.

Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan upaya mencapai target pembangunan sangat tergantung pada kapasitas fiskal baik di level pusat maupun daerah. Sayangnya, local tax ratio kabupaten/kota secara nasional masih rendah yakni 0,51% pada 2021.

"Pajak daerah dan retribusi daerah sebagai sumber PAD belum mampu bahkan untuk pendanaan infrastruktur dan pelayanan dasar lainnya," katanya dalam Musrenbangnas 2024, Senin (6/5/2024).

Suharso mengatakan pendapatan asli daerah (PAD) sejauh ini belum dominan dalam struktur pendapatan daerah. Dengan kata lain, pendapatan daerah masih sangat tergantung terhadap transfer ke daerah yang porsinya secara rata-rata nasional mencapai lebih dari 80%.

Dia menjelaskan ketimpangan antara kemampuan fiskal daerah dan kebutuhan pendanaan mengakibatkan pemda belum mampu menyelenggarakan semua agenda pembangunan di wilayahnya. Terlebih, struktur belanja pada APBD sebagian besar masih dialokasikan untuk belanja rutin, yakni rata-rata 67,26%.

Dari angka tersebut, 37% hingga 40% di antaranya dialokasikan untuk belanja pegawai.

Dengan kondisi tersebut, lanjutnya, pemda perlu serius dalam merencanakan dan mengerjakan agenda pembangunan daerah. Agenda pembangunan daerah ini misalnya pengadaan air minum dan pembangunan jalan yang setidaknya memerlukan dana senilai Rp600 triliun dalam 5 tahun ke depan.

"Memang kita dapat pahami ada keragaman dalam kemampuan fiskal daerah dan juga perbedaan kewenangan, sumber daya, dan karakteristik sehingga diperlukan keterlibatan pemangku kepentingan pembangunan yang memerlukan sinkronisasi atau penyelarasan antara perencanaan dan pembangunan pusat dan daerah," ujarnya.

Pada dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 mencantumkan upaya meningkatkan pendapatan daerah. Pertama, implementasi UU 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).

Kedua, optimalisasi pendapatan daerah juga didukung oleh elektronifikasi transaksi pemda. Ketiga, penguatan sumber daya manusia dan kelembagaan dalam pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. (sap)