Kepada UMKM, DJBC Jelaskan Prosedur dan Tips untuk Melakukan Ekspor

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) mendorong UMKM untuk memanfaatkan fasilitas kepabeanan sehingga usahanya bisa melakukan ekspor.

Kepala Kantor Bea dan Cukai Soekarno-Hatta Gatot Sugeng Wibowo mengatakan pemerintah saat ini menyediakan berbagai fasilitas kepabeanan yang dapat dimanfaatkan UMKM. Dia memastikan bahwa DJBC siap memberikan asistensi kepada UMKM yang ingin melakukan ekspor.

"Sederhana sekali pengenalan mengenai ekspor. Bapak-Ibu yang punya perusahaan maupun belum punya perusahaan atau perorangan bisa ekspor," katanya dalam UMKM Week, Jumat (11/8/2023).

Gatot menuturkan langkah pertama yang harus dilakukan badan usaha atau pelaku usaha perorangan yang ingin ekspor adalah melakukan registrasi nomor induk berusaha (NIB) pada laman online single submission (OSS) untuk mendapat persetujuan.

Lalu, eksportir dapat melakukan pendaftaran di DJBC dengan mengunduh modul pemberitahuan ekspor barang (PEB).

Jika ekspor dilakukan secara mandiri dan modul PEB sendiri, eksportir bisa mengajukan permohonan ke kantor bea cukai setempat. Apabila disetujui, eksportir dapat memasang modul secara mandiri menggunakan kode aktivasi atau membawa laptop untuk dibantu oleh petugas.

Selanjutnya, dilakukan pengenaan kode HS atas produk yang bakal diekspor. Pada tahap ini, petugas akan memastikan barang yang diekspor tidak termasuk pelarangan/pembatasan seperti hewan, tumbuhan, serta makanan yang memerlukan izin.

Skema pengiriman barang ekspor dapat disesuaikan dengan volumenya. Pada barang bervolume kecil cukup menggunakan barang kiriman, tetapi pada barang bervolume besar harus menggunakan kargo.

Pada barang kiriman, PEB akan dibuat oleh perusahaan jasa titipan (PJT) atau penyelenggara pos. Sementara itu, PEB harus dibuat oleh eksportir atau pengusaha pengurusan jasa kepabeanan (PPJK) apabila pengiriman menggunakan kargo.

Tips Ekspor untuk UMKM

Gatot juga membagikan tips untuk ekspor secara mudah. Pertama, eksportir harus menyiapkan dokumen legalitas usaha seperti NPWP, NIK, NIB, serta dokumen lain yang diperlukan. Dokumen ekspor juga harus disiapkan antara lain invoice, packing list, serta bill of lading.

Pada prosesnya, eksportir dapat menggunakan fasilitas ekspor yang disediakan pemerintah termasuk fasilitas kepabeanan seperti kawasan berikat, KITE pembebasan, KITE pengembalian, dan KITE IKM.

Untuk memasarkan produk, eksportir dapat memanfaatkan media sosial. Di sisi lain, hal-hal pada proses hilir juga perlu diperhatikan seperti pembuatan perjanjian jual beli, pemesanan kontainer, serta pembayaran dan umpan balik kepuasan pembeli.

"Di hilirnya mungkin kita perlu kolaborasi dan sinergi dari Bapak-Ibu sekalian dan stakeholders yang lain terkait dengan pemasaran di luar negeri," ujar Gatot. (rig)