Kepada DPR, Sri Mulyani Tegaskan Bakal Optimalkan Implementasi UU HPP

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan pemerintah akan terus mengoptimalkan implementasi UU 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) seiring dengan berjalannya reformasi perpajakan.

Sri Mulyani mengatakan UU HPP menjadi bagian dari upaya pemerintah melakukan reformasi di bidang perpajakan. Menurutnya, implementasi peraturan tersebut juga akan berdampak positif terhadap penerimaan negara.

"Pemerintah terus mengoptimalkan reformasi perpajakan, antara lain melalui implementasi UU 7/2021 mengenai Harmonisasi Peraturan Perpajakan," katanya dalam rapat paripurna DPR, Selasa (23/8/2022).

Sri Mulyani menuturkan implementasi UU HPP sejauh ini telah memberikan dampak besar terhadap peningkatan penerimaan negara. Dia berharap UU HPP juga mampu mendorong terwujudnya sistem perpajakan yang adil dan sehat.

Menurutnya, sistem pajak yang sehat dapat mendorong pengumpulan penerimaan negara berjalan secara optimal, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan dan mendukung percepatan pemulihan ekonomi yang berkeadilan.

UU HPP memiliki ruang lingkup pengaturan yang luas, meliputi ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP), pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), program pengungkapan sukarela (PPS), pajak karbon, serta cukai.

Beberapa kebijakan yang mulai berdampak pada penerimaan di antaranya kenaikan tarif PPN menjadi 11% mulai April 2022 dan penyelenggaraan PPS pada Januari-Juni 2022.

Sri Mulyani menilai penerimaan perpajakan terus menunjukkan peningkatan seiring dengan ekonomi nasional yang membaik. Dia berharap kombinasi antara pemulihan ekonomi dan implementasi UU HPP akan membuat sistem perpajakan di Indonesia makin kuat.

"Implementasi UU HPP bertujuan memperluas basis perpajakan dan melaksanakan penguatan sisi administrasi dan kebijakan perpajakan," ujarnya. (rig)