Kemenkeu Replikasi Aplikasi SIMBARA untuk PNBP Kehutanan dan Perikanan

JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Keuangan berencana mereplikasi aplikasi Sistem Informasi Mineral dan Batubara antara Kementerian dan Lembaga (SIMBARA) pada sektor lainnya seperti kehutanan dan perikanan.

Direktur PNBP Sumber Daya Alam dan Kekayaan Negara Dipisahkan DJA Rahayu Puspasari mengatakan SIMBARA diluncurkan sebagai aplikasi pengawasan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan tata niaga minerba. Setelah setahun berjalan, dia memandang aplikasi serupa juga dapat dikembangkan untuk PNBP SDA lainnya.

"Artinya antara Kementerian Keuangan selaku pihak fiskal akan segera bisa sinergi dengan K/L yang melaksanakan fungsi pemungutan PNBP sehingga makin luas ruang sinergi pengawasannya," katanya, dikutip pada Sabtu (30/9/2023).

Rahayu mengatakan pemerintah terus berupaya mengoptimalkan PNBP untuk memperlebar ruang fiskal. Secara bersamaan, pemerintah juga mendorong kepastian hukum dan transparansi untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan PNBP.

Pada 2022, pemerintah meluncurkan SIMBARA untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan peningkatan kepatuhan wajib bayar. Aplikasi ini juga dibutuhkan untuk memperbaiki tata kelola minera dari hulu hingga hilir.

Aplikasi SIMBARA telah mengintegrasikan proses mulai dari single identity wajib pajak dan wajib bayar, proses perizinan tambang, rencana penjualan, verifikasi penjualan, pembayaran PNBP, serta ekspor dan pengangkutan atau pengapalan, serta devisa hasil ekspor.

Dia menjelaskan aplikasi serupa juga dapat direplikasi untuk PNBP kehutanan dan perikanan, yang selama ini potensinya belum tergarap optimal. Oleh karena itu, pemerintah pada 2024 berupaya mendigitalisasi dan mengintegrasikan data sektor kehutanan dan perikanan di antara kementerian/lembaga (K/L).

"Digitalisasi dan integrasi data sektor kehutanan antar K/L ini dalam rangka penguatan pengawasan dan kepatuhan wajib bayar," ujarnya.

Rahayu menambahkan masih ada sejumlah tantangan dalam mengoptimalkan PNBP SDA kehutanan dan perikanan. Pada PNBP kehutanan, tantangannya berupa dominasi PNBP kehutanan dari basis kayu yang masih tinggi, pengawasan yang perlu ditingkatkan, serta upaya keberlanjutan penegakan hukum.

Sementara pada PNBP perikanan, tantangan yang dihadapi yakni kompleksitas pengelolaan kelautan dan perikanan, dominasi armada perikanan skala kecil dan tradisional, serta praktik illegal, unreported, and unregulated
(IUU) fishing.

Hingga Agustus 2023, realisasi PNBP SDA nonmigas tercatat mencapai Rp97,31 triliun atau 150,16% dari target Rp64,8 triliun. Dari angka tersebut, 95,3% di antaranya ditopang oleh pendapatan pertambangan minerba yang mencapai Rp92,75 triliun.

Sementara itu, penerimaan kehutanan dan perikanan justru terkontraksi masing-masing 4,59% dan 82,28%.

Sepanjang tahun 2023, pemerintah memproyeksikan realisasi PNBP SDA nonmigas akan mencapai Rp119,7 triliun. Adapun pada 2024, PNBP SDA nonmigas ditargetkan senilai Rp97,5 triliun atau terkontraksi 18,5% dari outlook 2023. (sap)