KERJA SAMA ANTARINSTANSI

Kemenkeu Genjot Pajak Kelautan & Perikanan

Redaksi DDTCNews | Rabu, 26 Oktober 2016 | 23:13 WIB
Kemenkeu Genjot Pajak Kelautan & Perikanan

JAKARTA, DDTCNews - Tingginya kegiatan ekspor membuat pemerintah semakin menggencarkan penerimaan negara dari sektor kelautan dan perikanan. Anehnya, penerimaan pajak dari sektor tersebut masih sangat rendah, kas negara bocor.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan sebenarnya sektor kelautan dan perikanan mampu memberikan kontribusi tinggi terhadap penerimaan pajak. Maka dari itu, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bekerja sama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk menutupi kebocoran ini.

"Kerja sama ini akan mencari informasi perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor perikanan, terutama mutiara. Karena, statistik penerimaannya tidak muncul, padahal ekspornya besar," ujarnya di Jakarta, Rabu (26/10).

Baca Juga:
Kenakan BMAD, Sri Mulyani: Lindungi Industri dari Impor Barang Murah

Sri Mulyani mengaku selama ini ia tidak melihat statistik penerimaan yang berasal dari sektor ini. Perusahaan tersebut menjadi incaran KKP dan Kemenkeu, lalu pengelolaan usaha dan pelaporan pajaknya akan diawasi.

Menurutnya, potensi yang besar terhadap penerimaan negara harus tercermin pada pencatatannya. Ia sangat menginginkan sektor kelautan dan perikanan mampu berkontribusi tinggi terhadap penerimaan negara pada masa mendatang.

"Seperti, pencatatannya sudah benar atau belum, lalu pelaporan pajaknya bagaimana. Lalu kita tingkatkan tata kelola kelautan dan perikanan sehingga tentu penerimaan pajaknya akan meningkat," pungkas Sri Mulyani.*


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 30 Januari 2025 | 08:55 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN DAN CUKAI

Kenakan BMAD, Sri Mulyani: Lindungi Industri dari Impor Barang Murah

Selasa, 28 Januari 2025 | 10:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani Tegaskan Penghematan Belanja Tak Dipengaruhi Kinerja Pajak

Senin, 27 Januari 2025 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Trump Tarik AS dari Kesepakatan Pajak Global, Ini Kata Sri Mulyani

Senin, 27 Januari 2025 | 13:30 WIB PMK 117/2024

Sri Mulyani Atur Ulang Ketentuan Penghapusan Piutang Pajak

BERITA PILIHAN
Jumat, 31 Januari 2025 | 10:11 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPh Final 0,5% dan PTKP Rp500 Juta, Intervensi Pemerintah Dukung UMKM?

Jumat, 31 Januari 2025 | 09:30 WIB AMERIKA SERIKAT

AS Buka Opsi Batalkan Bea Masuk 25% Atas Impor dari Kanada dan Meksiko

Jumat, 31 Januari 2025 | 09:15 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Pahami Perincian Penelitian Bukti Potong Atas WP Restitusi Dipercepat

Jumat, 31 Januari 2025 | 08:30 WIB KOTA MEDAN

Kini Ada Opsen, Medan Mulai Aktif Tagih Pajak Kendaraan Bermotor

Kamis, 30 Januari 2025 | 18:00 WIB TIPS PAJAK

Cara Ajukan Pembebasan PBB-P2 bagi Pensiunan PNS di DKI Jakarta

Kamis, 30 Januari 2025 | 17:55 WIB PAJAK INTERNASIONAL

Penghindaran Pajak Lebih Rugikan Negara Berkembang daripada yang Maju

Kamis, 30 Januari 2025 | 16:00 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Dedi Mulyadi Ingin Pakai 100% Pajak Kendaraan untuk Pembangunan Jalan

Kamis, 30 Januari 2025 | 15:11 WIB KONSULTASI CORETAX

Istri Pilih ‘Hanya Registrasi’ di Coretax, Perlu Lapor SPT Sendiri?

Kamis, 30 Januari 2025 | 15:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Ada Fasilitas KITE, Menko Airlangga Ingin Daya Saing UMKM Meningkat

Kamis, 30 Januari 2025 | 14:30 WIB PERATURAN PAJAK

Ketentuan Terbaru Soal Penghapusan Piutang Pajak, Dowload di Sini!