KERJA SAMA ANTARINSTANSI

Kemenkeu Genjot Pajak Kelautan & Perikanan

Redaksi DDTCNews | Rabu, 26 Oktober 2016 | 23:13 WIB
Kemenkeu Genjot Pajak Kelautan & Perikanan

JAKARTA, DDTCNews - Tingginya kegiatan ekspor membuat pemerintah semakin menggencarkan penerimaan negara dari sektor kelautan dan perikanan. Anehnya, penerimaan pajak dari sektor tersebut masih sangat rendah, kas negara bocor.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan sebenarnya sektor kelautan dan perikanan mampu memberikan kontribusi tinggi terhadap penerimaan pajak. Maka dari itu, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bekerja sama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk menutupi kebocoran ini.

"Kerja sama ini akan mencari informasi perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor perikanan, terutama mutiara. Karena, statistik penerimaannya tidak muncul, padahal ekspornya besar," ujarnya di Jakarta, Rabu (26/10).

Baca Juga:
Hingga November, Kanwil DJP Jakbar Kumpulkan Pajak Rp57,67 Triliun

Sri Mulyani mengaku selama ini ia tidak melihat statistik penerimaan yang berasal dari sektor ini. Perusahaan tersebut menjadi incaran KKP dan Kemenkeu, lalu pengelolaan usaha dan pelaporan pajaknya akan diawasi.

Menurutnya, potensi yang besar terhadap penerimaan negara harus tercermin pada pencatatannya. Ia sangat menginginkan sektor kelautan dan perikanan mampu berkontribusi tinggi terhadap penerimaan negara pada masa mendatang.

"Seperti, pencatatannya sudah benar atau belum, lalu pelaporan pajaknya bagaimana. Lalu kita tingkatkan tata kelola kelautan dan perikanan sehingga tentu penerimaan pajaknya akan meningkat," pungkas Sri Mulyani.*


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 24 Desember 2024 | 18:00 WIB KANWIL DJP JAKARTA BARAT

Hingga November, Kanwil DJP Jakbar Kumpulkan Pajak Rp57,67 Triliun

Selasa, 24 Desember 2024 | 17:13 WIB KANWIL DJP JAKARTA KHUSUS

Jelang Tutup Tahun, Realisasi Pajak Kanwil Khusus Capai 95% Target

Selasa, 24 Desember 2024 | 16:30 WIB PROVINSI SUMATERA SELATAN

Realisasi Pajak Rokok di Sumsel Tak Capai Target, Ini Penyebabnya

Senin, 23 Desember 2024 | 17:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Ada Kenaikan Tarif PPN, DJP Tetap Optimalkan Penerimaan Tahun Depan

BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 14:00 WIB KILAS BALIK 2024

Februari 2024: Wajib Pajak Bereaksi karena Potongan PPh 21 Lebih Besar

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:30 WIB CORETAX SYSTEM

Jelang Coretax Diterapkan, PKP Bakal Perlu Bikin Sertel Baru

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:00 WIB PROVINSI JAWA TIMUR

Opsen Berlaku 2025, Pemprov Turunkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan

Kamis, 26 Desember 2024 | 12:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

PKP Risiko Rendah Diterbitkan SKPKB, Kena Sanksi Kenaikan atau Bunga?

Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:45 WIB BERITA PAJAK HARI INI

PPN 12 Persen, Pemerintah Ingin Rakyat Lebih Luas Ikut Bayar Pajak