Kemendagri Minta Pemda Segera Cairkan Dana Hibah Pilkada 2024

JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta pemerintah daerah untuk segera mencairkan anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Plh Dirjen Bina Keuangan Daerah Horas Maurits mengatakan anggaran pilkada seharusnya sudah selesai disalurkan paling lambat 5 bulan sebelum pemungutan suara. Namun, hingga saat ini, masih ada pemda yang belum menyalurkan seluruh anggaran pilkada.

"Dalam Surat Mendagri No. 900.1.9.1/948/SJ disebutkan seluruh kepala daerah segera melaporkan [penyaluran pendanaan] paling lambat 10 Juli 2024. Namun, kami berikan tenggang waktu hingga 26 Juli 2024," katanya, dikutip pada Selasa (16/7/2024).

Hingga 14 Juli 2024, sudah ada 541 pemda yang sudah menandatangani naskah perjanjian hibah daerah (NHPD) dengan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD). Total anggaran yang tercantum dalam seluruh NHPD tersebut mencapai Rp28,73 triliun.

Meski demikian, total hibah pendanaan pilkada yang sudah tersalur ke KPUD baru senilai Rp22,11 triliun. Hanya ada 277 pemda yang sudah merealisasikan seluruh hibah daerah kepada KPUD.

Selanjutnya, tercatat ada 518 pemda yang sudah menandatangani NHPD dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Daerah. Total hibah dalam NHPD tersebut mencapai Rp8,61 triliun.

Namun, total NHPD yang sudah tersalur ke Bawaslu Daerah baru mencapai Rp6,31 triliun. Hanya 272 pemda yang sudah menyalurkan keseluruhan hibah sesuai dengan NHPD.

Kemudian, sebanyak 387 pemda tercatat sudah menandatangani NHPD senilai Rp936,95 miliar dengan TNI. Total hibah yang sudah tersalur ke TNI baru senilai Rp567,43 miliar. Hanya 173 pemda yang sudah mencairkan keseluruhan hibah.

Terakhir, sebanyak 420 pemda telah menandatangani NHPD senilai Rp3 triliun dengan Polri. Total hibah yang sudah dicairkan oleh pemda kepada Polri mencapai Rp1,71 triliun. Meski demikian, hanya 204 pemda yang sudah merealisasikan 100% hibahnya.

Maurits pun meminta pemda untuk senantiasa memberikan dukungan dalam rangka menyukseskan Pilkada 2024. Menurutnya, pemda juga harus menyamakan persepsi dan secara aktif memberikan dukungan kepada penyelenggara pilkada.

"Menciptakan rasa aman bagi masyarakat, serta meningkatkan partisipasi masyarakat, demi kelancaran penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 di seluruh pemerintah daerah," tuturnya. (rig)