APBN

Dana SAL Bisa Dipinjamkan ke BUMN dan Pemda, Kemenkeu Ungkap Tujuannya

Muhamad Wildan | Kamis, 12 Desember 2024 | 08:50 WIB
Dana SAL Bisa Dipinjamkan ke BUMN dan Pemda, Kemenkeu Ungkap Tujuannya

Ilustrasi. Gedung Kementerian Keuangan.

JAKARTA, DDTCNews - Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 88/2024 memungkinkan pemerintah untuk meminjamkan saldo anggaran lebih (SAL) kepada BUMN, BUMD, pemerintah daerah, dan badan hukum lainnya yang memperoleh penugasan dari pemerintah.

Menurut Dirjen Perbendaharaan Astera Primanto Bhakti, peminjaman SAL kepada BUMN, BUMD, pemerintah daerah, dan badan hukum lainnya diperlukan dalam rangka memperkuat pengelolaan keuangan pemerintah.

"Dalam hal kita memiliki idle cash, kita bisa beri bantuan likuiditas secara terukur dengan governance yang baik kepada BUMN dan BUMD. Tentu, ini dapat meningkatkan optimalisasi dari kas yang kita simpan," katanya, dikutip pada Kamis (12/12/2024).

Baca Juga:
PMK Baru, Menkeu Bisa Nilai Kesesuaian KUA-PPAS Pemda dengan KEM PPKF

SAL adalah akumulasi sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun anggaran berjalan ditambah/dikurangi penyesuaian SAL. Dana SAL bisa dipakai untuk memenuhi kebutuhan kas temporer, pembiayaan anggaran, ataupun stabilisasi.

Pada tahun ini, pemerintah berencana menggunakan SAL senilai Rp151,38 triliun untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan anggaran. Bila rencana itu terealisasi, posisi SAL pada akhir 2024 menjadi sekitar Rp300 triliun.

Selanjutnya, posisi SAL pada akhir 2024 itu bisa dipakai untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan anggaran pada APBN 2025.

Baca Juga:
Ada Kenaikan Tarif PPN, DJP Tetap Optimalkan Penerimaan Tahun Depan

Dengan ditetapkannya PMK 88/2024, SAL dapat dipinjamkan kepada BUMN, BUMD, pemda, ataupun badan hukum lainnya yang memperoleh penugasan berdasarkan surat ketetapan, surat keputusan penunjukan penugasan oleh pejabat berwenang, ataupun penugasan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

SAL dipinjamkan terhitung sejak tanggal dimulainya pinjaman hingga tanggal akhir pinjaman yang maksimal sampai dengan akhir tahun anggaran.

Untuk memperoleh pinjaman dari dana SAL, BUMN, BUMD, pemda, atau badan hukum lainnya selaku debitur wajib memberikan jaminan berupa deposito ataupun surat berharga negara (SBN).

Jaminan berupa deposito paling sedikit 102% dari nilai pinjaman likuiditas dana SAL ditambah bunga, sedangkan jaminan berupa SBN paling sedikit sebesar 120% dari nilai pinjaman likuiditas dana SAL ditambah bunga. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 24 Desember 2024 | 17:27 WIB CORETAX SYSTEM

WP Bisa Akses Aplikasi Coretax Mulai Hari Ini, Fiturnya Masih Terbatas

Selasa, 24 Desember 2024 | 17:00 WIB PMK 81/2024

Ini Aturan Terbaru Pengkreditan Pajak Masukan Sebelum Pengukuhan PKP

Selasa, 24 Desember 2024 | 14:30 WIB APARATUR SIPIL NEGARA

Jelang Natal, Pegawai DJP Diminta Tidak Terima Gratifikasi

BERITA PILIHAN
Selasa, 24 Desember 2024 | 21:30 WIB CORETAX SYSTEM

Simak! Keterangan Resmi DJP Soal Tahapan Praimplementasi Coretax

Selasa, 24 Desember 2024 | 19:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sempat Menolak, PDIP Kini Berbalik Dukung PPN 12 Persen

Selasa, 24 Desember 2024 | 18:00 WIB KANWIL DJP JAKARTA BARAT

Hingga November, Kanwil DJP Jakbar Kumpulkan Pajak Rp57,67 Triliun

Selasa, 24 Desember 2024 | 17:27 WIB CORETAX SYSTEM

WP Bisa Akses Aplikasi Coretax Mulai Hari Ini, Fiturnya Masih Terbatas

Selasa, 24 Desember 2024 | 17:00 WIB PMK 81/2024

Ini Aturan Terbaru Pengkreditan Pajak Masukan Sebelum Pengukuhan PKP

Selasa, 24 Desember 2024 | 16:30 WIB PROVINSI SUMATERA SELATAN

Realisasi Pajak Rokok di Sumsel Tak Capai Target, Ini Penyebabnya

Selasa, 24 Desember 2024 | 16:00 WIB CORETAX SYSTEM

Nanti Ada Coretax, Masih Perlu Ajukan Sertifikat Elektronik?

Selasa, 24 Desember 2024 | 15:00 WIB KPP PRATAMA KOSAMBI

Utang Pajak Rp632 Juta Tak Dilunasi, Mobil WP Akhirnya Disita KPP