ITALIA

Kejahatan Pajak di Negara Ini Terus Meningkat

Redaksi DDTCNews | Jumat, 08 Desember 2017 | 15:30 WIB
Kejahatan Pajak di Negara Ini Terus Meningkat

ROMA, DDTCNews – Kasus kejahatan pajak meningkat di Italia. Kasus yang paling memprihatinkan adalah kasus kecurangan di sektor PPN.

“Penghindaran PPN di Italia meningkat sebesar 5,5 miliar euro pada tahun 2016, atau meningkat 10,8% dari tahun 2015,” kata Menteri Ekonomi dan Keuangan Pier Carlo Padoan dilansir Tax Notes International.

Dalam sebuah acara untuk menghormati Garda Keuangan Italia, dia mengatakan salah satu prestasi lembaga yang berada di bawah kewenangan Kementerian Ekonomi dan Keuangan Italia ini telah mengumpulkan 6,3 miliar euro. Angka ini berasal dari wajib pajak yang tidak melaporkan penghasilannya.

Baca Juga:
Fokusnya ke Restitusi, Pemeriksaan Tak Optimal Lacak Pengelakan Pajak

Namun, meningkatnya penipuan PPN pada tahun 2016 ini menjadi peringatan bagi lembaga yang dipimpinnya. Pasalnya, angka penipuan pajak di Italia cenderung menurun pada tahun-tahun sebelumnya.

“Italia mengumpulkan rata-rata setoran pajak sebesar 107,7 miliar euro. Meskipun itu lebih sedikit dari capaian pada periode 2012-2014. Tapi, tingkat penghindaran pajak menurun pada tahun 2014 dan 2015, ” ungkap Pandoan.

Lembaga dengan nama resmi Guardia di Finanza ini terus berfokus untuk memberantas penghindaran pajak yang paling merugikan keuangan negara yakni penipuan PPN dengan skema carousel, pelanggaran dalam transfer dana dan properti lintas negara.

Baca Juga:
Survei World Bank Catat 1 dari 4 Perusahaan Indonesia Mengelak Pajak

Menyikapi meningkatnya penipuan dan penghindaran pajak, Pandoan mengatakan sejumlah penguatan diperlukan. Salah sutunya ialah peningkatan anggaran untuk Garda Keuangan tahun 2018 dan perbaikan mekanisme kontrol terkait aktivitas ekonomi yang melibatkan instrumen PPN.

“Aktivitas underground economy bernilai 190 miliar euro pada tahun 2015. Dalam angka tersebut, aktivitas ilegal mewakili lebih dari 17 miliar euro dan aktivitas penipuan PPN telah mencapai dimensi yang mengkhawatirkan,” tutupnya.

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 19 Desember 2024 | 12:00 WIB PENGAWASAN PAJAK

Fokusnya ke Restitusi, Pemeriksaan Tak Optimal Lacak Pengelakan Pajak

Selasa, 17 Desember 2024 | 14:00 WIB LAPORAN WORLD BANK

Survei World Bank Catat 1 dari 4 Perusahaan Indonesia Mengelak Pajak

Selasa, 10 Desember 2024 | 10:45 WIB KEBIJAKAN ANTIPENGHINDARAN PAJAK

DJP: Indonesia Sudah Terapkan 12 dari 15 Rencana Aksi BEPS

Kamis, 21 November 2024 | 14:18 WIB LITERATUR PAJAK

Intip Perbedaan antara OECD Model dan UN Model

BERITA PILIHAN
Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 94/2023

Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dokumen yang Dilampirkan saat Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:37 WIB KURS PAJAK 25 DESEMBER 2024 - 31 DESEMBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah terhadap Mayoritas Mata Uang Mitra

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:30 WIB THAILAND

Negara Tetangga Ini Bakal Bebaskan Hutan Mangrove dari Pajak

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:00 WIB LAYANAN PAJAK

Kantor Pajak Telepon 141.370 WP Sepanjang 2023, Kamu Termasuk?

Rabu, 25 Desember 2024 | 08:30 WIB KPP PRATAMA BADUNG SELATAN

Kantor Pajak Minta WP Tenang Kalau Didatangi Petugas, Ini Alasannya