KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kecuali Pejabat, Warga Asing Dilarang Masuk RI Mulai 1 Januari 2021

Dian Kurniati | Selasa, 29 Desember 2020 | 12:16 WIB
Kecuali Pejabat, Warga Asing Dilarang Masuk RI Mulai 1 Januari 2021

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. (foto: hasil tangkapan layar)

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah memutuskan melarang warga negara asing (WNA) masuk ke wilayah Indonesia mulai 1 Januari 2021 sampai dengan 14 Januari 2021.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan kebijakan itu untuk menyikapi munculnya varian baru dari Covid-19 di Inggris. Menurutnya, Satgas Penanganan Covid-19 akan merilis surat edaran mengenai kebijakan tersebut.

"Rapat kabinet terbatas 28 Desember memutuskan untuk menutup sementara dari 1 Januari hingga 14 Januari 2021 masuknya warga negara asing atau WNA, dari semua negara ke Indonesia," katanya melalui konferensi video, Senin (28/12/2020).

Baca Juga:
Jelang Coretax Diterapkan, PKP Bakal Perlu Bikin Sertel Baru

Retno mengatakan pemerintah akan memberikan kesempatan bagi WNA yang ingin memasuki Indonesia hingga 31 Desember 2020. Namun, WNA harus membawa hasil tes usap (polymerase chain reaction/PCR) negatif dari negara masing-masing.

WNA harus menjalani PCR maksimum 2x24 jam sebelum waktu keberangkatan. Hasil tes tersebut harus dilampirkan ketika WNA menjalani pemeriksaan Kesehatan di pintu kedatangan.

WNA dengan hasil tes PCR negatif wajib menjalani karantina wajib selama 5 hari terhitung sejak tanggal kedatangan. Setelahnya, WNA harus menjalani pemeriksaan ulang dan ketika hasilnya negatif akan dibolehkan keluar dari tempat karantina.

Baca Juga:
Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Meski demikian, Retno menyebut pemerintah membuat pengecualian larangan WNA masuk ke Indonesia, yakni bagi pejabat negara lain setingkat menteri yang memenuhi undangan resmi dari Indonesia dengan menerapkan protokol kesehatan.

Selain itu, sesuai dengan UU No. 6/2011, pemerintah tetap mengizinkan WNI dari luar negeri yang ingin kembali ke Indonesia. Prosedurnya wajib membawa hasil tes PCR negatif dan menjalani karantina di tempat yang disediakan pemerintah selama 5 hari.

"Setelah karantina 5 hari, WNI melakukan pemeriksaan ulang RT-PCR dan apabila hasil negatif maka pengunjung diperkenankan meneruskan perjalanan," ujarnya. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

29 Desember 2020 | 19:11 WIB

dengan pelarangan wna masuk ke indonesia semoga dapat memutus rantai penyebaran covid-19 ini. karena covid-19 ini merupakan permasalahan yang besar di seluruh dunia

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 26 Desember 2024 | 13:30 WIB CORETAX SYSTEM

Jelang Coretax Diterapkan, PKP Bakal Perlu Bikin Sertel Baru

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 13:30 WIB CORETAX SYSTEM

Jelang Coretax Diterapkan, PKP Bakal Perlu Bikin Sertel Baru

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:00 WIB PROVINSI JAWA TIMUR

Opsen Berlaku 2025, Pemprov Turunkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan

Kamis, 26 Desember 2024 | 12:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

PKP Risiko Rendah Diterbitkan SKPKB, Kena Sanksi Kenaikan atau Bunga?

Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:45 WIB BERITA PAJAK HARI INI

PPN 12 Persen, Pemerintah Ingin Rakyat Lebih Luas Ikut Bayar Pajak

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:30 WIB KOTA BATAM

Ada Pemutihan, Pemkot Berhasil Cairkan Piutang Pajak Rp30 Miliar