Kebut Hilirisasi Industri, Jokowi: Agar Kita Dapat Royalti & Pajaknya

JAKARTA, DDTCNews - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan pemerintah akan terus mendorong hilirisasi industri sehingga dapat keluar dari jebakan negara pengekspor bahan mentah. Hilirisasi juga dilakukan demi melepaskan Indonesia dari ketergantungan pada produk-produk impor.

Jokowi mengatakan hilirisasi industri juga dapat mendorong terciptanya lapangan pekerjaan dan mendatangkan penerimaan kepada negara. Menurutnya, penerimaan tersebut akan berupa perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

"Coba kalau kita membuat industri seperti ini. Kita dapat royaltinya, kita dapat pajak perusahaannya, kita dapat pajak pribadinya, kita dapat bea ekspor keluar, kita bisa dapat penerimaan negara bukan pajak, semua dapat," katanya, dikutip Rabu (26/1/2022).

Jokowi mengatakan hilirisasi industri diperlukan untuk meningkatkan nilai tambah berbagai barang tambang yang ada di Indonesia. Melalui hilirisasi, lanjutnya, nilai tambah suatu komoditas akan dapat meningkat hingga 15 kali lipat.

Menurutnya, ekspor komoditas mentah justru akan merugikan negara lain. Kerugian itu misalnya dari sisi nilai komoditas yang rendah, penciptaan lapangan kerja, serta potensi penerimaan negara yang hilang.

Jokowi menjelaskan pemerintah mulai serius mendorong hilirisasi pada 2020 dengan menghentikan ekspor nickel ore. Langkah pelarangan ekspor tersebut akan diikuti dengan komoditas lain seperti bauksit dan tembaga walaupun berpotensi digugat ke Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO).

"Kita digugat oleh WTO, silakan gugat. Nanti setop bauksit, setop, pasti ada yang gugat lagi. Silakan gugat, enggak apa-apa kita hadapi," ujarnya.

Jokowi senang saat ini mulai banyak perusahaan yang berani berinvestasi di sektor hilirisasi industri meski berisiko tinggi. Misalnya PT Bintan Alumina Indonesia di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Galang Batang, Provinsi Kepulauan Riau, yang telah melakukan ekspor perdana smelter grade alumina. (sap)