Kata Sri Mulyani, Pemerintah Kaji Bantuan Gaji untuk 13 Juta Pekerja

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah berencana memberikan bantuan langsung tunai (BLT) kepada para pekerja yang berupah di bawah Rp5 juta.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan BLT tersebut diberikan untuk mengerek daya beli masyarakat di tengah pandemi virus Corona. Dia menyebut akan ada sekitar 13 juta pekerja yang akan mendapat BLT tersebut.

"Pemerintah sedang mengkaji untuk menyiapkan pemberian bantuan gaji kepada 13 juta pekerja yang memiliki upah di bawah Rp5 juta," katanya melalui konferensi video, Rabu (5/8/2020).

Sri Mulyani mengatakan para pekerja akan mendapatkan bantuan uang tunai senilai Rp600.000 per bulan. Adapun total anggaran yang disiapkan pemerintah untuk program tersebut mencapai Rp31,2 triliun.

Dia menjelaskan pemberian BLT untuk para pekerja tersebut merupakan bagian dari stimulus tambahan yang diberikan pemerintah untuk meningkatkan konsumsi rumah tangga, sekaligus memulihkan perekonomian yang tercatat mengalami kontraksi 5,32% pada kuartal II/2020.

Mengenai sumber anggarannya, Sri Mulyani menyebut akan mengambil dana dari beberapa pos stimulus yang telah ada tetapi implementasinya tidak optimal. Dengan demikian, pemerintah tidak perlu menambah alokasi anggaran stimulus yang saat ini dialokasikan sebesar Rp695,2 triliun.

"Beberapa stimulus yang kurang atau belum bisa diimplementasikan karena sulit dilaksanakan, pemerintah akan melakukan perbaikan dan perubahan untuk mendorong konsumsi," ujarnya.

Sebelumnya, BPS telah mengumumkan pertumbuhan ekonomi kuartal II/2020 mengalami kontraksi 5,32%. Jika dilihat menurut pengeluaran, konsumsi rumah tangga mengalami kontraksi 5,51%, pembentukan modal tetap bruto (PMTB) minus 8,61%, dan ekspor minus 11,66%.

Sementara itu, konsumsi pemerintah terkontraksi 6,9%, konsumsi lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga (LNPRT) minus 7,76%, dan impor terkontraksi 16,96%.

Struktur PDB kuartal II/2020 masih didominasi oleh konsumsi rumah tangga yakni 57,85%, diikuti oleh PMTB 30,61%, dan ekspor 15,69%. Sementara itu, konsumsi pemerintah tercatat sebesar 8,67%, konsumsi LNPRT 1,36%, dan impor minus 15,52%. (kaw)