Kata Dirjen Pajak, 4 Pilar dalam Omnibus Law Ini Bisa Perkuat Ekonomi

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah mengandalkan empat pilar dalam omnibus law untuk memperkuat perekonomian.

Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan upaya untuk memperkuat perekonomian menjadi salah satu alasan utama pemerintah melakukan terobosan kebijakan dalam bentuk omnibus law. Terdapat empat rencana ketentuan yang secara khusus ditujukan untuk memperkuat perekonomian.

“Omnibus law ini ada banyak aspek. UU yang terdampak mulai dari KUP, PPh, PPN, PDRD, Kepabeanan, Cukai dan Pemda. Kita perbaiki beberapa pasal untuk menguatkan perekonomian saat ini,” katanya dalam acara Ngobras di Kantor Pusat DJP, Selasa (11/2/2020).

Suryo menjelaskan pilar pertama yang difokuskan untuk memperkuat perekonomian adalah terkait dengan penurunan tarif pajak penghasilan (PPh) badan secara betahap. Tarif dipangkas dari 25% menjadi 22% pada 2021 dan 2022. Kemudian turun dari 22% menjadi 20% pada 2023 dan seterusnya.

Pilar kedua, untuk meningkat kegiatan investasi di Tanah Air maka tarif PPh badan perusahan yang masuk bursa lebih rendah 3% dari tarif normal. Suryo mengharapkan lebih banyak pelaku usaha yang masuk bursa.

"Satu hal yang utama dalam omnibus law ini yaitu uang pajak yang seharusnya disetor kepada kas negara itu dikembalikan kepada entitas bisnis dalam bentuk penurunan tarif PPh badan secara bertahap," ungkapnya.

Pilar ketiga adalah penghapusan PPh dividen dari dalam negeri. Opsi ini diambil karena pola dividen di Tanah Air lebih banyak disimpan oleh pelaku usaha atau retained earnings. Dia mengharapkan dengan adanya relaksasi ini diharapkan dividen dapat diputar kembali untuk kegiatan produksi.

Pilar keempat, pemberian ruang bagi penyesuaian tarif PPh Pasal 26 atas bunga. “PPh 26 untuk bunga ini untuk meng-encourage pinjaman dari luar negeri yang selama ini kena pemotongan 20%. Kita belum tentukan seberapa besar tarifnya, tapi dalam RUU omnibus law kita berikan ruang untuk itu," imbuh Suryo. (kaw)