AMERIKA SERIKAT

Kalau RUU Ini Jadi, Orang Ini Bakal Ditagih Pajak Rp626 Triliun

Redaksi DDTCNews | Minggu, 09 Agustus 2020 | 10:01 WIB
Kalau RUU Ini Jadi, Orang  Ini Bakal Ditagih Pajak Rp626 Triliun

Jajaran orang terkaya di Amerika Serikat (dari kiri) Jeff Bezos. Markk Zuckerberg, dan Elon Musk. (Foto: straitstimes.com)

WASHINGTON DC, DDTCNews - Senator Bernie Sanders dan anggota senat lainnya dari Partai Demokrat menjadi sponsor utama rancangan aturan pajak kekayaan yang hanya akan dipungut satu kali dan menyasar segelintir orang kaya di Negeri Paman Sam.

RUU dengan judul Make Billionaires Pay Act ini akan menetapkan tarif 60% atas kekayaan yang dikumpulkan oleh 467 orang terkaya di Amerika Serikat. Total akumulasi harta yang akan kena pajak kekayaan ini ditaksir senilai US$731,8 miliar.

Rencana kebijakan fiskal yang datang dari legislatif ini disebut akan membantu 50 juta orang pengangguran dan 5,4 juta lainnya yang kehilangan polis asuransi kesehatan.

Baca Juga:
Tersisa 2 Bulan untuk Manfaatkan PPN Rumah 100% Ditanggung Pemerintah

"Kita bisa membiarkan orang kaya makin kaya dan orang miskin makin miskin atau kita mengenakan pajak atas keuntungan yang didapat segelintir miliarder selama pandemi untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan puluhan juta orang Amerika," katanya dikutip Jumat (7/8/2020).

Senator dari Vermont itu menyatakan rencana pajak kekayaan yang digagas Senat AS ini hanya menyasar 0,001% dari seluruh populasi AS. Bahkan setelah pajak kekayaan ini diterapkan, akumulasi harta para jutawan tersebut masih bersisa US$310 atas keuntungan yang didapat tahun ini.

Beberapa nama tenar dan kaya raya masuk dalam radar jika rencana pajak kekayaan jadi berlaku di AS. Sasaran pertama orang terkaya di Dunia dan pemilik raksasa bisnis digital Amazon Jeff Bezos.

Baca Juga:
Soal Pajak Kekayaan Global 2 Persen, Sri Mulyani: G-20 Belum Sepakat

Selama pandemi Covid-19 jumlah kekayaannya ditaksir meningkat 63% dan secara nominal mencapai US$190 miliar. Dengan demikian setoran pajak kekayaan dari bos Amazon ini mencapai US$42,8 miliar atau setara Rp626 triliun.

Selanjutnya, juragan produsen mobil listrik Elon Musk juga mendapatkan keuntungan berlipat ganda selama masa pandemi. Bos Tesla ini ditaksir akan membayar pajak kekayaan sebesar US$27,5 juta atau Rp402 miliar.

Keluarga Walton yang mewarisi raksasa ritel Walmart yang pundi-pundi kekayaannya tumbuh hingga US$21 miliar dalam satu tahun terakhir. Beban pajak kekayaan yang harus dibayar keluarga ini mencapai US$12,9 miliar atau Rp188 triliun.

Baca Juga:
AS Tolak Pajak Kekayaan Global 20%, Dianggap Sulit Dikoordinasikan

Kemudian CEO Facebook Mark Zuckerberg yang nilai kekayaannya mencapai US$40 miliar selama masa pandemi Covid-19, akan terkena pajak kekayaan sebesar US$22,8 miliar atau setara Rp333 triliun.

Senator dari Partai Demokrat, Elizabeth Warren menambahkan agenda pajak bagi orang super kaya menjadi agenda utama partai setelah Presiden Donald Trump meluncurkan kebijakan pemangkasan tarif pajak pada 2017.

Pajak orang super kaya ini disebut mampu membiayai operasional BPJS Kesehatan AS, yaitu Medicare setahun penuh. "Hasil pajak satu kali atas kekayaan orang ultra kaya ini memungkinkan Medicare menutupi biaya perawatan setiap warga AS," katanya seperti dilansir marketwatch.com (Bsi)


Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 17 Oktober 2024 | 09:05 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Tersisa 2 Bulan untuk Manfaatkan PPN Rumah 100% Ditanggung Pemerintah

Sabtu, 27 Juli 2024 | 10:00 WIB PAJAK INTERNASIONAL

Soal Pajak Kekayaan Global 2 Persen, Sri Mulyani: G-20 Belum Sepakat

Jumat, 26 Juli 2024 | 13:00 WIB PAJAK INTERNASIONAL

AS Tolak Pajak Kekayaan Global 20%, Dianggap Sulit Dikoordinasikan

Kamis, 25 Juli 2024 | 18:00 WIB PAJAK INTERNASIONAL

Negara G20 Diperkirakan Tak Bakal Setuju Ide Pajak Kekayaan 2 Persen

BERITA PILIHAN
Jumat, 27 Desember 2024 | 17:30 WIB KANWIL DJP JAKARTA SELATAN I

Tak Setor PPN Rp679 Juta, Direktur Perusahaan Dijemput Paksa

Jumat, 27 Desember 2024 | 17:00 WIB KILAS BALIK 2024

April 2024: WP Terpilih Ikut Uji Coba Coretax, Bonus Pegawai Kena TER

Jumat, 27 Desember 2024 | 16:45 WIB KEBIJAKAN MONETER

2025, BI Beli SBN di Pasar Sekunder dan Debt Switch dengan Pemerintah

Jumat, 27 Desember 2024 | 16:30 WIB KABUPATEN KUDUS

Ditopang Pajak Penerangan Jalan dan PBB-P2, Pajak Daerah Tembus Target

Jumat, 27 Desember 2024 | 16:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Harga Tiket Turun, Jumlah Penumpang Pesawat Naik 2,6 Persen

Jumat, 27 Desember 2024 | 15:30 WIB LAPORAN TAHUNAN DJP 2023

Rata-Rata Waktu Penyelesaian Pengaduan Perpajakan di DJP Capai 9 Hari

Jumat, 27 Desember 2024 | 15:15 WIB KONSULTASI PAJAK

Pedagang Gunakan QRIS untuk Pembayaran, Konsumen Bayar PPN 12 Persen?

Jumat, 27 Desember 2024 | 15:00 WIB KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Pembukuan dalam bidang Kepabeanan?

Jumat, 27 Desember 2024 | 14:30 WIB RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Yuridis Pengenaan PPN atas Jasa Kecantikan

Jumat, 27 Desember 2024 | 14:00 WIB KELAS PPN

Konsep PPN, Deviasi, dan Isu Kenaikan PPN 12%