Soal Pajak Kekayaan Global 2 Persen, Sri Mulyani: G-20 Belum Sepakat

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati turut menyinggung wacana pengenaan pajak kekayaan secara global dengan tarif sebesar 2% terhadap para miliarder.

Sri Mulyani mengatakan Brasil sebagai tuan rumah presidensi G-20 mengusulkan pemajakan untuk orang superkaya. Brasil memandang orang superkaya sangat sulit dipajaki sehingga menyebabkan erosi penerimaan dan kecemburuan sosial.

"G-20 masih belum sepakat mengenai langkah terkait hal ini," katanya melalui Instagram @smindrawati, Jumat (26/7/2024).

Sri Mulyani mengatakan perpajakan internasional menjadi salah satu topik yang penting dibahas dalam 3rd Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting G-20 di Brasil. Pada pertemuan ini, dibahas mengenai upaya penyelesaian kesepakatan pilar 1 dan 2 dalam Global Taxation Agreement untuk mencegah erosi basis dan penghindaran pajak antara negara/justisdiksi.

Dia menjelaskan forum ini dimulai dengan membahas kondisi dan tantangan ekonomi global saat ini. Misal, kebijakan suku bunga tinggi oleh bank sentral AS yang lebih panjang menyebabkan arus modal keluar dan tekanan depresiasi mata uang serta kenaikan biaya bunga hampir di seluruh dunia.

Hasil tersebut menghasilkan tekanan dan kompleksitas kebijakan fiskal dan moneter di banyak negara karena harus menjaga stabilitas sekaligus mendorong pertumbuhan dan kesempatan kerja.

Menurutnya, perekonomian Indonesia relatif terjaga di tengah gejolak perekonomian dan volatilitas pasar keuangan global saat ini. Pertumbuhan ekonomi pada kuartal I/2024 tumbuh 5,1% (yoy), inflasi stabil sebesar 2,5% pada Juni 2024, tingkat pengangguran turun menjadi 4,82% dari 5,45% tahun lalu, dan tingkat kemiskinan turun menjadi 9,03% dari 9,36%.

"Indonesia juga terus fokus melakukan reformasi struktural untuk mengakselerasi pembangunan prioritas: SDM, infrastruktur, hilirisasi dan kelembagaan," ujarnya.

Di sisi lain, terdapat pembahasan tentang sektor keuangan. Pembahasan ini mencakup risiko akibat inovasi instrumen keuangan pada teknologi digital seperti kripto, stable coin, serta bank sentral mata uang digital terhadap stabilitas sistem pembayaran dan sektor.

Sri Mulyani menambahkan Brasil sebagai tuan rumah presidensi G-20 juga mengangkat isu pembiayaan perubahan iklim, termasuk penyelamatan hutan tropis, isu ancaman kelaparan dunia, dan pentingnya ketahanan pangan. Di tengah ketegangan geopolitik dan fragmentasi ekonomi, lanjutnya, Indonesia akan mendukung semangat kerja sama global dan peranan forum G-20 dan lembaga-lembaga multilateral untuk berkolaborasi mengatasi permasalahan dunia. (sap)