BANTUAN SOSIAL

Jumlahnya Beda, Wapres Minta Data Penerima BLT El Nino Dicek Lagi

Muhamad Wildan | Jumat, 10 November 2023 | 13:30 WIB
Jumlahnya Beda, Wapres Minta Data Penerima BLT El Nino Dicek Lagi

Warga penerima manfaat menunggu antrean saat pendistribusian beras cadangan pangan pemerintah di Cibeureum, Kota Sukabumi, Jawa Barat, Senin (6/11/2023). Beras cadangan pangan pemerintah tersebut didistribusikan kepada 1.009 keluarga penerima manfaat (KPM) masing-masing memperoleh 10 kilogram guna menjaga stabilitas harga beras. ANTARA FOTO/Henry Purba/agr/nym.

JAKARTA, DDTCNews - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin meminta kementerian terkait untuk melakukan pengecekan ulang atas data penerima bantuan langsung tunai (BLT) El Nino.

Pasalnya, Kementerian Sosial (Kemensos) mengungkapkan penerima BLT El Nino seharusnya adalah ada 21 juta keluarga penerima manfaat (KPM), bukan 18,8 juta KPM sebagaimana yang diungkapkan sebelumnya.

"Itu di samping yang sudah terdaftar, mungkin kita lakukan lagi yang memang belum ya ikut di-crosscheck lagi," ujar Ma'ruf, dikutip Jumat (10/11/2023).

Baca Juga:
Kenaikan Tarif PPN Masih Sesuai Rencana, Pemerintah Siapkan Bansos

Ma'ruf mengatakan data penerima bantuan akan terus disesuaikan oleh pemerintah dan anggaran terkait pemberian BLT bakal ikut menyesuaikan sejalan dengan perkembangan data penerima BLT.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto pun mengatakan BLT bakal disalurkan sejalan dengan data registrasi sosial ekonomi (regsosek). Oleh karena menggunakan data regsosek, jumlah penerima BLT memang akan terus bergerak.

"Jadi ini data regsosek yang terus di-update. Sehingga dengan demikian tentu data ini sifatnya dinamis. Apalagi tadi kita bicara mengenai desil 1, desil 2, desil 3, desil 4 yang tentu ini harus terus di-update, untuk memberikan bantuan agar tepat sasaran," ujar Airlangga.

Baca Juga:
Inflasi November 2024 Sebesar 1,55%, Masih Didorong Rokok dan Beras

Untuk diketahui, pemerintah pada awalnya berencana untuk memberikan BLT El Nino senilai Rp200.000 per bulan kepada 18,8 juta KPM. Bantuan ini akan diberikan pada November dan Desember 2023. Adapun anggaran yang dibutuhkan untuk menyalurkan BLT ini mencapai Rp7,52 triliun.

Namun, Menteri Sosial Tri Rismaharini justru mempertanyakan data tersebut. "Saya tidak tahu angka 18,8 juta itu dari mana," ujar Risma. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 03 Desember 2024 | 14:39 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Masih Sesuai Rencana, Pemerintah Siapkan Bansos

Senin, 02 Desember 2024 | 11:31 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Inflasi November 2024 Sebesar 1,55%, Masih Didorong Rokok dan Beras

Jumat, 22 November 2024 | 14:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Naik Jadi 12 Persen, DJP: Untuk Danai Bansos dan Subsidi

Selasa, 19 November 2024 | 09:31 WIB KERJA SAMA PERDAGANGAN

Bertemu PM Modi, Prabowo Dorong Kesepakatan Impor Beras dari India

BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:45 WIB BERITA PAJAK HARI INI

PPN 12 Persen, Pemerintah Ingin Rakyat Lebih Luas Ikut Bayar Pajak

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:30 WIB KOTA BATAM

Ada Pemutihan, Pemkot Berhasil Cairkan Piutang Pajak Rp30 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Bagaimana Cara Peroleh Diskon 50 Persen Listrik Januari-Februari 2025?

Rabu, 25 Desember 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah akan Salurkan KUR Rp300 Triliun Tahun Depan