AUDIT

Juli 2020, BPK Periksa Penggunaan Anggaran Penanganan Covid-19

Redaksi DDTCNews | Senin, 22 Juni 2020 | 14:16 WIB
Juli 2020, BPK Periksa Penggunaan Anggaran Penanganan Covid-19

Ilustrasi. (foto: pekanbaru.bpk.go.id)

JAKARTA, DDTCNews – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan melakukan pemeriksaan secara tematik terhadap penggunaan anggaran penanganan pandemi virus Corona (Covid-19) mulai awal bulan depan.

Hal ini disampaikan BPK melalui unggahan di Twitter @bpkri pada hari ini, Senin (22/6/2020). BPK merencanakan pemeriksaan tematik atas penggunaan anggaran tersebut dengan melibatkan semua Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) di BPK.

“Pemeriksaan yang rencananya dilaksanakan pada awal Juli 2020 ini, akan dikoordinir oleh Anggota III BPK @AchsanulQosasi,” demikian cuitan akun Twitter @bpkri.

Baca Juga:
Kumpulkan Jajarannya, Sri Mulyani Bahas Isu Strategis Termasuk Coretax

Dalam cuitan tersebut, ada pula pernyataan dari Anggota III BPK Achsanul Qosasi. Dia mengatakan saat ini BPK sedang mengadakan pengumpulan data dan melakukan focus group discussion (FGD) dengan Bappenas dan kementerian/lembaga (K/L) terkait.

Langkah itu dilakukan untuk mengetahui tujuan dan rencana pemerintah dalam pelaksanaan program penanganan pandemi Covid-19. Seperti diketahui, kebutuhan dana untuk penanganan covid-19 menjadi diperkirakan mencapai Rp 695,2 triliun, meningkat dari rencana sebelumnya sebesar Rp677 triliun.

Perinciannya, anggaran kesehatan senilai Rp87,55 triliun, anggaran perlindungan sosial Rp203,9 triliun, insentif usaha Rp120,61 T, stimulus UMKM senilai Rp123,46 triliun, pembiayaan korporasi senilai Rp53,57 triliun, serta dukungan sektoral K/L dan pemerintah daerah senilai Rp106,11 triliun.

Baca Juga:
Sri Mulyani Ingatkan Pegawai Kemenkeu untuk Jaga Kredibilitas APBN

Akibatnya, defisit APBN 2020 diperkirakan melebar. Awalnya, semula defisit sebesar 1,76% PDB atau sebesar Rp307,2 triliun telah melebar menjadi 5,07% PDB atau Rp 852 triliun sesuai dalam Perpres 54/2020. Namun, defisit diperkirakan melebar lagi menjadi 6,34% PDB atau Rp1.039,2 triliun. Simak artikel ‘Penerimaan Turun, Revisi Perpres 54/2020 Ditarget Rampung Pekan Ini’.

“Hal ini [pengumpulan data dan FGD] dilakukan agar menghasilkan pemeriksaan yang komprehensif dan berkualitas, serta hasilnya bermanfaat bagi bangsa dan negara,” imbuh BPK. (kaw)

Pemeriksaan yg rencananya dilaksanakan pada awal Juli 2020 ini, akan dikoordinir oleh Anggota III BPK @AchsanulQosasi. Beliau menyebutkan bhw saat ini BPK sedang melakukan pengumpulan data dan melaksanakan berbagai diskusi dgn Bappenas dan kementerian/lembaga terkait. pic.twitter.com/lv9j98LPyE

— BPK RI (@bpkri) June 22, 2020

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 14 Oktober 2024 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kumpulkan Jajarannya, Sri Mulyani Bahas Isu Strategis Termasuk Coretax

Minggu, 13 Oktober 2024 | 09:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kemenkeu Pastikan Penarikan Utang Pemerintah Dikelola dengan Baik

Minggu, 13 Oktober 2024 | 08:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Sri Mulyani Ingatkan Pegawai Kemenkeu untuk Jaga Kredibilitas APBN

Sabtu, 12 Oktober 2024 | 10:30 WIB KANWIL DJP JAKARTA PUSAT

DJP Jakpus Gelar Kemenkeu Mengajar di 13 Sekolah, Begini Pesannya

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN