KEBIJAKAN PEMERINTAH

Jokowi Yakin RI Bisa Masuk Rantai Pasok Kendaraan Listrik Dunia

Redaksi DDTCNews | Jumat, 15 September 2023 | 10:53 WIB
Jokowi Yakin RI Bisa Masuk Rantai Pasok Kendaraan Listrik Dunia

Presiden Jokowi saat meninjau pabrik baterai mobil listrik PT Hyundai LG Industry (HLI) Green Power di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Kamis (14/9/2023). 

KARAWANG, DDTCNews - Presiden Joko Widodo (Jokowi) optimistis Indonesia bisa masuk dalam global supply chain untuk produk penunjang kendaraan listrik.

Satu per satu, investor mulai masuk ke Indonesia untuk membuka sentra produksi komponen penunjang kendaraan listrik. Salah satunya, PT Hyundai LG Industry (HLI) Green Power di Kabupaten Karawang yang memproduksi baterai mobil listrik.

"Rantai pasok global bisa kita masuki di situlah nantinya ketergantungan negara lain terhadap baterai sel kita, ketergantungan negara lain terhadap EV baterai kita di situ," kata Jokowi, dikutip pada Jumat (15/9/2023).

Baca Juga:
Kinerja Penegakan Hukum Ditjen Pajak selama 1 Dekade Terakhir

Jokowi menyebutkan pabrik baterai mobil listrik di Karawang tersebut merupakan pabrik sel baterai pertama dan terbesar di Asia Tenggara yang akan mulai berproduksi pada awal tahun depan.

Targetnya, PT HLI Green Power akan memproduksi 30 juta baterai sel yang bisa digunakan untuk memproduksi sekitar 180.000 mobil listrik.

Sementara itu, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia yang turut mendampingi Presiden mengatakan bahwa pabrik tersebut kini mulai melakukan uji coba produksi sejak dilakukan pencanangan pembangunan (groundbreaking) tepat dua tahun yang lalu.

Baca Juga:
Satu Dekade Kebijakan Perpajakan Jokowi

Lebih lanjut, Bahlil juga menjelaskan bahwa kunjungan Presiden Jokowi dilakukan untuk meninjau tahap kedua ekspansi produksi pabrik tersebut sebesar 20 GWh. Jika pabrik tersebut telah terbangun, kata Bahlil, kapasitas produksinya menjadi sebesar 30 GWh.

Saat melakukan peninjauan, Presiden Jokowi melihat sejumlah area pabrik, antara lain lini elektroda, lini perakitan, hingga lini pembentukan. Turut mendampingi Presiden dalam peninjauan pabrik tersebut yaitu Duta Besar Republik Korea untuk Indonesia Lee Sang Deok dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 18 Oktober 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Kinerja Penegakan Hukum Ditjen Pajak selama 1 Dekade Terakhir

Rabu, 16 Oktober 2024 | 12:00 WIB KILAS BALIK PERPAJAKAN 2014-2024

Satu Dekade Kebijakan Perpajakan Jokowi

Senin, 14 Oktober 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Tax Ratio 1 Dekade Presiden Jokowi

Jumat, 11 Oktober 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Gerus Cadev, Jokowi Minta Menteri ESDM Segera Naikkan Lifting Migas

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN