Jokowi Ungkap Fokus APBN 2023, Ada Antisipasi Efek Pemilu ke Ekonomi

JAKARTA, DDTCNews - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan pandangannya terkait dengan fokus pemanfaatan APBN 2023. Hal ini disampaikannya saat membuka Sidang Kabinet Paripurna perdana pada tahun ini dengan topik APBN di Istana Negara, Senin (16/1/2023).

Jokowi menyampaikan, APBN 2023 akan difokuskan untuk kegiatan-kegiatan dan program produktif. Targetnya, penciptaan lapangan kerja sebanyak-banyaknya dan pengentasan kemiskinan. Selain itu, APBN 2023 juga disiapkan untuk mengantisipasi gejolak politik menjelang pemilihan umum (pemilu) pada 2024.

"APBN 2023 harus fokus menyelesaikan prioritas nasional baik yang berkaitan dengan penurunan stunting penurunan kemiskinan ekstrem dan juga ketahanan pangan serta agenda menjelang pemilu," kata Jokowi.

Selain itu, Jokowi juga berharap APBN 2023 bisa mengoptimalkan transfer ke daerah, termasuk dana desa. Menurut Jokowi, transfer daerah masih punya peranan sangat besar untuk mendorong perekonomian daerah.

"Selain itu, juga APBD harus sinkron dengan APBN artinya sinkron dengan prioritas nasional yang telah saya kira bolak-balik saya sampaikan terutama terkaitan dengan ekonomi kerakyatan dan ekspor dan berkaitan dengan investasi," ujar presiden.

Jokowi juga mewanti-wanti para menterinya untuk ikut memastikan pengendalian inflasi. Jokowi menargetkan tingkat inflasi pada tahun ini bisa didesak turun ke bawah 5%.

"Saya minta juga urusan inflasi kita keroyok bareng bareng suapaya inflasi ini bisa ditekan di bawah 5%," kata Jokowi.

Secara umum, presiden optimistis perekonomian Indonesia pada tahun ini bisa melalui berbagai tantangan eksternal dan internal. Pernyataan Jokowi ini didasarkan pada capaian positif perekonomian sepanjang 2022 lalu. Pada kuartal III/2022, ekonomi berhasil tumbuh hingga 5,72%. Sementara inflasi, kendati melonjak cukup tinggi hingga 5,5%, Jokowi menilai capaian tersebut sudah cukup baik.

"Saya minta untuk juga terus dilanjutkan menekan inflasi ini dan selain dari Bank Indonesia, saya minta menteri dalam negeri untuk melanjutkan agar daerah-daerah ikut bersama-sama berpartisipasi dalam menekan inflasi agar bisa kita tekan sekecil mungkin," kata presiden.

Sepanjang 2022 lalu, pendapatan negara terealisasi Rp2.626,4 triliun, tumbuh 30,6% (year on year). Capain tersebut setara 115,9% dari target yang dipatok dalam Peraturan Presiden (Perpres) 98/2022.

"Investasi juga masih baik, kemudian kita juga akan terus memperkuat hilirisasi karena ini akan memberikan dampak yang luas bagi kesempatan kerja bagi rakyat kita dan juga akan menambah devisa bagi negara," kata Jokowi. (sap)