Jokowi Terima Kunjungan Kongres AS, Salah Satunya Bahas Fasilitas GSP

JAKARTA, DDTCNews - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima kunjungan anggota Kongres Amerika Serikat (AS) di Istana Merdeka, Rabu (12/4/2023).

Melalui pertemuan tersebut, delegasi Kongres AS menyampaikan komitmen mereka untuk meningkatkan kerja sama dengan Indonesia dalam konteks kemitraan strategis.

"Mereka [delegasi Kongres AS] melihat Indonesia sebagai mitra penting di kawasan dan mereka mengatakan 'Indonesia is shining now'," ujar Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam keterangannya usai mendampingi Presiden Jokowi.

Selain itu, para delegasi juga mengapresiasi kesuksesan Indonesia dalam presidensi G-20 tahun lalu. Mereka pun turut memberikan dukungan terhadap keketuaan Indonesia di Asean pada tahun ini.

"Mereka mengulang kesuksesan keketuaan Indonesia di G-20 dan mereka memberikan dukungan yang kuat terhadap keketuaan Indonesia di Asean untuk tahun ini," ungkap Retno.

Selain itu, Presiden Jokowi menyampaikan komitmen kuat pemerintah terhadap isu perubahan iklim dan lingkungan. Kepala Negara turut menyampaikan sejumlah capaian pemerintah Indonesia terkait kedua isu tersebut.

"Termasuk adanya pengurangan kebakaran hutan yang lebih dari 80% so far," ucap Retno.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga menyampaikan harapan terhadap dukungan dari kongres Amerika Serikat terhadap sejumlah isu. Mulai dari perpanjangan fasilitas Generalized System of Preferences (GSP) hingga akses pasar.

"Presiden juga mengharapkan Indonesia dapat menjadi bagian dari global supply chain Amerika dan dunia. Presiden juga menyampaikan permintaan dukungan Amerika Serikat untuk transisi energi," ujar Retno.

Sebagai informasi, GSP merupakan insentif berupa keringanan bea masuk impor dari AS. Sedikitnya ada 15 kriteria yang masuk daftar negara penerima fasilitas GSP. Umumnya, fasilitas ini diberikan untuk negara berkembang dan negara terbelakang.

Indonesia sempat dicoret dari daftar negara yang menerima fasilitas GSP pada awal 2020, sebelum akhirnya fasilitas tersebut diperpanjang kembali pada akhir 2020. (sap)