Jokowi Teken Aturan Baru Soal Royalti Penggunaan Lagu

JAKARTA, DDTCNews – Presiden Joko Widodo menandatangani ketentuan baru terkait dengan royalti hak cipta dari musik di antaranya mengenai penyusunan suatu sistem pengelolaan royalti yang dilakukan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 56/2021, pemerintah memandang perlu ada pemberian perlindungan dan kepastian hukum terhadap pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait terhadap hak ekonomi atas musik.

"Untuk mengoptimalkan fungsi pengelolaan royalti hak cipta atas pemanfaatan ciptaan dan produk hak terkait di bidang lagu dan/atau musik ... perlu disusun suatu sistem pengelolaan royalti hak cipta lagu dan/atau musik yang dilakukan oleh LMKN," bunyi PP 56/2021, Selasa (7/4/2021).

Pada Pasal 3 ayat (1) ditegaskan setiap orang yang menggunakan lagu untuk layanan publik yang bersifat komersial harus membayar royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta, serta pemilik hak terkait. Nanti, royalti dibayar melalui LMKN.

Royalti harus dibayar apabila lagu digunakan pada seminar, restoran, kafe, konser, pameran, bioskop, karaoke, pertokoan, bahkan penggunaan musik sebagai nada tunggu telepon.

Royalti dikelola oleh LMKN berdasarkan data yang terintegrasi pada pusat data lagu. Setiap orang yang melakukan penggunaan lagu secara komersial wajib mengajukan permohonan lisensi kepada pemegang hak cipta melalui LMKN.

Royalti akan dihimpun oleh LMKN dan didistribusikan kepada pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait yang telah menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Royalti akan didistribusikan berdasarkan laporan penggunaan data lagu. Sebagian dari royalti juga akan digunakan untuk dana operasional dan dana cadangan.

PP 56/2021 ini telah diundangkan sejak 31 Maret 2021 dan mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Dengan berlakunya PP ini, Kemenkumham mendapatkan tugas untuk membangun pusat data lagu.

LMKN juga mendapatkan tugas untuk membangun Sistem Informasi Lagu dan/atau Musik (SILM). Pembangunan pusat data lagu dan SILM tersebut harus selesai paling lama 2 tahun sejak PP 56/2021 diundangkan. (rig)