KEBIJAKAN PEMERINTAH

Jokowi: Indonesia Tak Perlu Ikut Cara Barat untuk Jadi Negara Maju

Muhamad Wildan | Jumat, 02 Desember 2022 | 17:30 WIB
Jokowi: Indonesia Tak Perlu Ikut Cara Barat untuk Jadi Negara Maju

Presiden Joko Widodo menyampaikan pengarahan dalam penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2023 di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/12/2022). ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/nym.

JAKARTA, DDTCNews - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan Indonesia tidak perlu mengikuti jejak negara-negara Barat untuk bertransformasi menjadi negara maju.

Jokowi mengatakan bila suatu negara hanya mengikuti langkah negara Barat maka untuk selamanya negara tersebut akan berada di belakang negara-negara Barat dan tidak mampu menjadi negara maju.

"Kalau kita mengikuti, ya kita selalu di belakangnya terus. Kalau kita naik tangganya mengikuti, ya kita akan di bawahnya dia terus. Padahal kita memiliki kekuatan besar tadi yang saya sampaikan.Apalagi berangkatnya saja paling belakang, ya di belakang terus," ujar Jokowi, Jumat (2/12/2022).

Baca Juga:
Kinerja Penegakan Hukum Ditjen Pajak selama 1 Dekade Terakhir

Jokowi mengatakan Indonesia merupakan negara dengan perekonomian yang terbuka. Hanya saja, Indonesia tidak boleh mengulangi kesalahan yang dilakukan oleh negara-negara Amerika Latin pada 1950-an hingga 1960-an.

Jokowi mengatakan pada tahun-tahun tersebut negara Amerika Latin membuka ruang seluas-luasnya bagi investor untuk menanamkan modal. Namun, negara Amerika Latin tak mewajibkan para pemodal asing membangun kemitraan dengan pelaku usaha domestik.

"Kita ini terbuka. Silakan datang, berpartner dengan private sector, berpartner dengan BUMN sehingga jangan sampai kita ini ditinggal. Di Amerika Latin, mereka membuka investor sendirian, bertahun-tahun menikmati teknologi enggak ada transfernya," ujar Jokowi.

Baca Juga:
Satu Dekade Kebijakan Perpajakan Jokowi

Untuk melompat menjadi negara maju, Indonesia perlu membangun ekosistem manufaktur sesuai dengan kekayaan alam yang dimiliki. Jokowi mengatakan Indonesia memiliki nikel, tembaga, bauksit, dan timah yang merupakan dasar untuk membangun ekosistem baterai kendaraan listrik.

"Nikel itu reserve kita nomor 1, timah nomor 2, bauksit nomor 6, tembaga nomor 7 dunia, punya semuanya untuk membangun ekosistem EV battery. Kita hanya kurang litium, enggak punya," ujar Jokowi.

Bila ekosistem baterai kendaraan listrik berhasil dibangun, Jokowi meyakini 60% baterai untuk kendaraan listrik di dunia akan dipasok oleh Indonesia dan akan terlihat dampaknya terhadap perekonomian pada 2026 hingga 2027.

"Perkiraan saya 2026-2027 kita sudah kelihatan, lompatan ini akan kelihatan. Akan berbondong-bondong masuk industri karena industri otomotif ke depan, mobil listrik itu akan menggantikan mungkin lebih dari 50% dari demand. Inilah yang harus kita tangkap," kata Jokowi. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 18 Oktober 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Kinerja Penegakan Hukum Ditjen Pajak selama 1 Dekade Terakhir

Rabu, 16 Oktober 2024 | 12:00 WIB KILAS BALIK PERPAJAKAN 2014-2024

Satu Dekade Kebijakan Perpajakan Jokowi

Senin, 14 Oktober 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Tax Ratio 1 Dekade Presiden Jokowi

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN