KEBIJAKAN PEMERINTAH

Jokowi: Indonesia Tak Perlu Ikut Cara Barat untuk Jadi Negara Maju

Muhamad Wildan | Jumat, 02 Desember 2022 | 17:30 WIB
Jokowi: Indonesia Tak Perlu Ikut Cara Barat untuk Jadi Negara Maju

Presiden Joko Widodo menyampaikan pengarahan dalam penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2023 di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/12/2022). ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/nym.

JAKARTA, DDTCNews - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan Indonesia tidak perlu mengikuti jejak negara-negara Barat untuk bertransformasi menjadi negara maju.

Jokowi mengatakan bila suatu negara hanya mengikuti langkah negara Barat maka untuk selamanya negara tersebut akan berada di belakang negara-negara Barat dan tidak mampu menjadi negara maju.

"Kalau kita mengikuti, ya kita selalu di belakangnya terus. Kalau kita naik tangganya mengikuti, ya kita akan di bawahnya dia terus. Padahal kita memiliki kekuatan besar tadi yang saya sampaikan.Apalagi berangkatnya saja paling belakang, ya di belakang terus," ujar Jokowi, Jumat (2/12/2022).

Baca Juga:
Insentif Cuma untuk Mobil Listrik dan Hybrid, Ternyata Ini Alasannya

Jokowi mengatakan Indonesia merupakan negara dengan perekonomian yang terbuka. Hanya saja, Indonesia tidak boleh mengulangi kesalahan yang dilakukan oleh negara-negara Amerika Latin pada 1950-an hingga 1960-an.

Jokowi mengatakan pada tahun-tahun tersebut negara Amerika Latin membuka ruang seluas-luasnya bagi investor untuk menanamkan modal. Namun, negara Amerika Latin tak mewajibkan para pemodal asing membangun kemitraan dengan pelaku usaha domestik.

"Kita ini terbuka. Silakan datang, berpartner dengan private sector, berpartner dengan BUMN sehingga jangan sampai kita ini ditinggal. Di Amerika Latin, mereka membuka investor sendirian, bertahun-tahun menikmati teknologi enggak ada transfernya," ujar Jokowi.

Baca Juga:
Fasilitas PPN DTP Terikat Siklus APBN, Harus Diperbarui Tiap Tahun

Untuk melompat menjadi negara maju, Indonesia perlu membangun ekosistem manufaktur sesuai dengan kekayaan alam yang dimiliki. Jokowi mengatakan Indonesia memiliki nikel, tembaga, bauksit, dan timah yang merupakan dasar untuk membangun ekosistem baterai kendaraan listrik.

"Nikel itu reserve kita nomor 1, timah nomor 2, bauksit nomor 6, tembaga nomor 7 dunia, punya semuanya untuk membangun ekosistem EV battery. Kita hanya kurang litium, enggak punya," ujar Jokowi.

Bila ekosistem baterai kendaraan listrik berhasil dibangun, Jokowi meyakini 60% baterai untuk kendaraan listrik di dunia akan dipasok oleh Indonesia dan akan terlihat dampaknya terhadap perekonomian pada 2026 hingga 2027.

"Perkiraan saya 2026-2027 kita sudah kelihatan, lompatan ini akan kelihatan. Akan berbondong-bondong masuk industri karena industri otomotif ke depan, mobil listrik itu akan menggantikan mungkin lebih dari 50% dari demand. Inilah yang harus kita tangkap," kata Jokowi. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 20 Desember 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Insentif Cuma untuk Mobil Listrik dan Hybrid, Ternyata Ini Alasannya

Selasa, 17 Desember 2024 | 18:30 WIB PAKET STIMULUS EKONOMI

Fasilitas PPN DTP Terikat Siklus APBN, Harus Diperbarui Tiap Tahun

Rabu, 04 Desember 2024 | 11:30 WIB INSENTIF FISKAL

Pemerintah Siapkan Insentif Fiskal untuk 2025, Diumumkan Pekan Depan

Senin, 02 Desember 2024 | 12:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Insentif Pajak Disebut Efektif Dorong Publik Pakai Kendaraan Listrik

BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:45 WIB BERITA PAJAK HARI INI

PPN 12 Persen, Pemerintah Ingin Rakyat Lebih Luas Ikut Bayar Pajak

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:30 WIB KOTA BATAM

Ada Pemutihan, Pemkot Berhasil Cairkan Piutang Pajak Rp30 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Bagaimana Cara Peroleh Diskon 50 Persen Listrik Januari-Februari 2025?

Rabu, 25 Desember 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah akan Salurkan KUR Rp300 Triliun Tahun Depan