KEBIJAKAN PEMERINTAH

Jokowi: Indonesia Tak Perlu Ikut Cara Barat untuk Jadi Negara Maju

Muhamad Wildan | Jumat, 02 Desember 2022 | 17:30 WIB
Jokowi: Indonesia Tak Perlu Ikut Cara Barat untuk Jadi Negara Maju

Presiden Joko Widodo menyampaikan pengarahan dalam penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2023 di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/12/2022). ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/nym.

JAKARTA, DDTCNews - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan Indonesia tidak perlu mengikuti jejak negara-negara Barat untuk bertransformasi menjadi negara maju.

Jokowi mengatakan bila suatu negara hanya mengikuti langkah negara Barat maka untuk selamanya negara tersebut akan berada di belakang negara-negara Barat dan tidak mampu menjadi negara maju.

"Kalau kita mengikuti, ya kita selalu di belakangnya terus. Kalau kita naik tangganya mengikuti, ya kita akan di bawahnya dia terus. Padahal kita memiliki kekuatan besar tadi yang saya sampaikan.Apalagi berangkatnya saja paling belakang, ya di belakang terus," ujar Jokowi, Jumat (2/12/2022).

Baca Juga:
Peraturan Baru terkait PPnBM DTP Mobil Listrik, Download di Sini

Jokowi mengatakan Indonesia merupakan negara dengan perekonomian yang terbuka. Hanya saja, Indonesia tidak boleh mengulangi kesalahan yang dilakukan oleh negara-negara Amerika Latin pada 1950-an hingga 1960-an.

Jokowi mengatakan pada tahun-tahun tersebut negara Amerika Latin membuka ruang seluas-luasnya bagi investor untuk menanamkan modal. Namun, negara Amerika Latin tak mewajibkan para pemodal asing membangun kemitraan dengan pelaku usaha domestik.

"Kita ini terbuka. Silakan datang, berpartner dengan private sector, berpartner dengan BUMN sehingga jangan sampai kita ini ditinggal. Di Amerika Latin, mereka membuka investor sendirian, bertahun-tahun menikmati teknologi enggak ada transfernya," ujar Jokowi.

Baca Juga:
Pemerintah Lanjutkan PPnBM DTP untuk Mobil Listrik CBU dan CKD

Untuk melompat menjadi negara maju, Indonesia perlu membangun ekosistem manufaktur sesuai dengan kekayaan alam yang dimiliki. Jokowi mengatakan Indonesia memiliki nikel, tembaga, bauksit, dan timah yang merupakan dasar untuk membangun ekosistem baterai kendaraan listrik.

"Nikel itu reserve kita nomor 1, timah nomor 2, bauksit nomor 6, tembaga nomor 7 dunia, punya semuanya untuk membangun ekosistem EV battery. Kita hanya kurang litium, enggak punya," ujar Jokowi.

Bila ekosistem baterai kendaraan listrik berhasil dibangun, Jokowi meyakini 60% baterai untuk kendaraan listrik di dunia akan dipasok oleh Indonesia dan akan terlihat dampaknya terhadap perekonomian pada 2026 hingga 2027.

"Perkiraan saya 2026-2027 kita sudah kelihatan, lompatan ini akan kelihatan. Akan berbondong-bondong masuk industri karena industri otomotif ke depan, mobil listrik itu akan menggantikan mungkin lebih dari 50% dari demand. Inilah yang harus kita tangkap," kata Jokowi. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Minggu, 19 Januari 2025 | 07:30 WIB PMK 135/2024

Peraturan Baru terkait PPnBM DTP Mobil Listrik, Download di Sini

Rabu, 08 Januari 2025 | 14:00 WIB PMK 135/2024

Pemerintah Lanjutkan PPnBM DTP untuk Mobil Listrik CBU dan CKD

Senin, 06 Januari 2025 | 09:45 WIB PROVINSI LAMPUNG

Pemprov Catat 13.705 Kendaraan Dinas Menunggak Pajak

Jumat, 20 Desember 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Insentif Cuma untuk Mobil Listrik dan Hybrid, Ternyata Ini Alasannya

BERITA PILIHAN
Senin, 27 Januari 2025 | 10:00 WIB PMK 119/2024

Pemerintah Perinci Objek Penelitian atas PKP Berisiko Rendah

Senin, 27 Januari 2025 | 09:00 WIB KEBIJAKAN FISKAL

Siap-Siap SBN Ritel Perdana 2025! Besok Dirilis ORI027T3 dan ORI027T6

Senin, 27 Januari 2025 | 08:43 WIB LAYANAN PAJAK

Butuh Layanan Pajak? Kantor Pajak Baru Buka Lagi 30 Januari 2025

Senin, 27 Januari 2025 | 08:15 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Pembaruan Objek Penelitian PKP Berisiko Rendah untuk Cairkan Restitusi

Senin, 27 Januari 2025 | 08:00 WIB KOTA PALANGKA RAYA

Bayar Pajak Sudah Serba Online, Kepatuhan WP Ditarget Membaik

Minggu, 26 Januari 2025 | 14:30 WIB PERATURAN PAJAK

Soal DPP Nilai Lain atas Jasa Penyediaan Tenaga Kerja, Ini Kata DJP

Minggu, 26 Januari 2025 | 13:30 WIB PERDAGANGAN KARBON

Luncurkan Perdagangan Karbon Internasional di IDXCarbon, Ini Kata BEI

Minggu, 26 Januari 2025 | 13:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Tarif Bea Masuk Trump terhadap 2 Negara Ini Lebih Tinggi dari China