Jokowi: Defisit Neraca Perdagangan Masih Jadi PR Besar

JAKARTA, DDTCNews - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi di Hotel Sahid, Kamis (26/7). Sejumlah apresiasi diberikan terutama soal pengendalian inflasi. Namun, masih ada pekerjaan rumah yang belum terselesaikan jelang berakhirnya masa pemerintahannya pada tahun depan.

Problem sekarang ini, menurut Jokowi adalah ketidakpastian ekonomi global. Hal ini yang kemudian memengaruhi dua data neraca Indonesia, yakni perdagangan dan transaksi berjalan.

“Ada dua problem besar yang terus selalu saya sampaikan, yang ini menjadi kewajiban kita bersama, yang masih harus kita carikan jalan keluarnya bagi negara kita, problem defisit transaksi berjalan, problem defisit neraca perdagangan,” katanya.

Mengenai neraca perdagangan, tidak lain terkait urusan impor dan ekspor yang posisinya masih defisit. Ia menambahkan bahwa penyebabnya karena volume impor lebih superior ketimbang ekspor nasional.

“Problemnya adalah di investasi, di ekspansi-ekspansi usaha. Oleh sebab itu, saya titip pada Gubernur, Bupati, Wali Kota, urusan yang berhubungan dengan investasi yang orientasinya ekspor, atau investasi yang itu adalah substitusi barang yang impor," ungkapnya dilansir laman Setkab RI.

Oleh karena itu, benang kusut tersebut mulai diurai satu per satu. Langkah pertama adalah kemudahan dan perampingan mekanisme perizinan. Hal ini kemudian dimanfestasikan dalam bentuk Online Single Submission (OSS).

Program OSS ini, tambah Jokowi, bisa masuk ke provinsi, kabupaten, dan kota, serta dapat di-trace pengurusan izin berhenti di mana. Kalau sudah surplus neraca perdagangan, lanjutnya, mau ada gejolak apapun tidak akan ada masalah.

“Pertama, saya titip itu, investasi orientasinya ekspor. Yang kedua, investasi yang berkaitan dengan subtitusi barang-barang impor, buka lebar-lebar,” tandas Mantan Walikota Solo itu.

Terkait inflasi, Jokowi menyampaikan apresiasi kepada seluruh kepala daerah dan anggota tim pengendali inflasi baik di pusat ataupun daerah. Pasalnya, selama 4 tahun ini mampu menekan inflasi pada angka di bawah 4%.

“Tahun 2015 di angka 3,35%, 2016 3,0%, 2017 3,1%. Lompatan seperti ini harus terus kita lanjutkan karena saya lihat sekarang koordinasi antara pusat dan daerah semakin baik, ada Satgas pangan dan juga yang ada di pusat dan daerah juga bekerja dengan baik,” paparnya. (Amu)