PERANG TARIF PAJAK GLOBAL

Jika Ingin Berkompetisi, RI Perlu Turunkan Tarif Pajak

Redaksi DDTCNews | Rabu, 24 Mei 2017 | 17:55 WIB
Jika Ingin Berkompetisi, RI Perlu Turunkan Tarif Pajak Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi B. Sukamdani.

JAKARTA, DDTCNews – Beberapa negara di dunia sudah mulai berperang soal tarif pajak pada sektor-sektor tertentu dengan nilai penurunan yang cukup signifikan. Pemerintah Indonesia pun tengah bersiap untuk terjun ke medan perang tarif pajak.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi B. Sukamdani optimis pemerintah Indonesia akan menurunkan tarif pajak, khususnya tarif Pajak Penghasilan (PPh). Menurutnya Indonesia perlu menurunkan tarif PPh jika mau bersaing dengan negara lainnya.

“Memang ada skenarionya untuk menurunkan tarif PPh, pemerintah sudah merencanakan ini. Bahkan Presiden RI Joko Widodo meminta tarif PPh yang berlaku di sini lebih kompetitif dari negara tetangga, Singapura,” ujarnya kepada DDTCNews, Rabu (24/5).

Baca Juga:
Penduduk Mulai Menua, Thailand Kembali Dorong Reformasi Sistem Pajak

Pasalnya, Singapura mengenakan tarif yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan tarif yang berlaku di Indonesia. Sehingga banyak WNI yang sengaja menyimpan hartanya di Singapura agar mendapat tarif yang minim.

Ia menjelaskan penurunan tarif PPh menjadi satu-satunya jalan yang bisa ditempuh pemerintah pada masa mendatang. Mengingat, dengan akan dilakukannya keterbukaan data dan informasi perbankan dalam rangka Automatic Exchange of Information (AEoI), serta ketidakadaannya insentif.

“Harapan Apindo dari segi pelaku usaha masih sama ya, kalau mau compete kan harus menurukan tarif PPh. Kami inginnya tarif di Indonesia setara dengan Singapura. Tapi penurunan tarif ini saya yakin tidak akan pengaruhi penerimaan pajaknya, malah nanti bakal naik,” tuturnya.

Baca Juga:
Transisi Pemerintahan Berjalan, DJP Fokus Amankan Penerimaan Pajak

Hariyadi menegaskan penurunan tarif pajak akan diiringi dengan peningkatan kepatuhan (compliance), maka penerimaan pajak ke depannya juga akan semakin meningkat. Apalagi, masih banyak wajib pajak Indonesia yang masih belum mematuhi secara utuh peraturan perpajakan yang berlaku.

Selain itu, perang tarif pajak kini dipicu dengan kebijakan Amerika Serikat (AS) yang akan merilis anggaran tahun 2018 yang berisi reformasi perpajakan. Presiden AS Trump berencana akan memangkas tarif pajak perusahaan dari awalnya sebesar 35% menjadi hanya sekitar 15%.

Sedangkan perang tarif pajak tersebut juga terjadi di Filipina yang menurunkan tarif PPh Badan dari sebesar 30% menjadi 25%. Sementara tarif PPh Orang Pribadi di Filipina yang semula sebesar 32% diturunkan menjadi hanya 25%. Hal serupa ternyata juga dilakukan oleh Malaysia. (Amu)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 17 Oktober 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Transisi Pemerintahan Berjalan, DJP Fokus Amankan Penerimaan Pajak

Sabtu, 12 Oktober 2024 | 16:45 WIB CORETAX SYSTEM

Ada Coretax Nanti, WP Tak Perlu ke KPP untuk Ubah Data Perpajakan

Minggu, 29 September 2024 | 11:01 WIB OPINI PAJAK

Reformasi Pajak dalam Transisi Suksesi Pimpinan Nasional

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN