Jika Ada Pajak Minimum Global, Bagaimana Nasib Pemberian Insentif?

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah menyebut insentif pajak akan menjadi isu yang krusial dalam pembahasan kesepakatan terkait dengan pajak minimum global (global minimum tax).

Direktur Perpajakan Internasional Ditjen Pajak (DJP) Mekar Satria Utama mengatakan pemerintah kemungkinan sudah tidak bisa lagi memberikan insentif pajak jika konsensus global minimum tax tercapai dan berjalan. Topik insentif pajak masih akan dibahas dalam forum OECD.

"Ini yang akan kami bicarakan dengan Badan Kebijakan Fiskal bagaimana insentif selanjutnya setelah konsensus disepakati," katanya dalam webinar bertajuk Global Consensus Policy: A New hope?, Kamis (15/7/2021).

Mekar mengatakan penerapan pajak minimum gloabal sebesar 15% bertujuan untuk mengurangi kompetisi tarif pajak dalam menarik upaya investasi. Kesepakatan mengenai pajak minimum global tersebut tertuang dalam proposal Pilar 2: Global Anti Base Erosion (GloBE).

Imbasnya, ketentuan pajak minimum global tersebut juga akan memengaruhi kebijakan terkait dengan insentif pajak yang juga banyak dilakukan negara berkembang, termasuk Indonesia, agar menarik investor.

Adapun pada saat ini, Mekar menyebut pemerintah memiliki 4 instrumen insentif pajak selain yang diberikan untuk penanganan pandemi Covid-19. Insentif tersebut yakni tax holiday, tax allowance, supertax deduction, dan tarif pajak khusus 3% lebih rendah untuk perusahaan go public.

Mekar menambahkan pemerintah akan terus mengikuti pembahasan konsensus global minimum tax di bawah koordinasi OECD. Menurutnya, pemerintah juga berencana mengusulkan agar insentif pajak yang terlanjur diberikan tidak perlu dicabut.

"Salah satu saran, kalau memungkinkan, perusahaan yang mendapatkan insentif sebelumnya bisa tetap gunakan insentifnya sampai akhir periodenya nanti," ujarnya.

Andai insentif pajak benar-benar tidak bisa diberikan setelah konsensus global minimum tax tercapai, menurut Mekar, upaya pemerintah untuk menarik investasi akan terbatas pada pembangunan infrastruktur, kepastian hukum, serta aspek ketenagakerjaan.

Dosen hukum pajak University of Leeds Leopoldo Parada juga menilai global minimum tax akan membuat ruang pemberian insentif pajak sangat terbatas. Walaupun kebijakan itu dapat menghilangkan persaingan tidak sehat, dia khawatir beberapa negara berkembang dan miskin akan makin kesulitan menarik investasi.

"Menurut perspektif saya, apa yang ada pada Pilar 2 tidak hanya ambisius tetapi juga berisiko," katanya. (kaw)