BERITA PAJAK HARI INI

Jelang Batas Akhir Lapor, Baru 6,2 Juta SPT yang Masuk

Redaksi DDTCNews | Senin, 27 Maret 2017 | 09:27 WIB
 Jelang Batas Akhir Lapor, Baru 6,2 Juta SPT yang Masuk

JAKARTA, DDTCNews – Jelang berakhirnya masa penyerahan SPT Tahunan PPh periode 2016, wajib pajak (WP) yang melaporkan SPT Tahunan masih jauh dari total WP yang wajib melaporkan. Berita tersebut menjadi topik utama sejumlah media nasional pagi ini, Senin (27/3).

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama mengatakan berdasarkan data Ditjen Pajak hingga pekan lalu, tercatat baru 6,2 juta SPT yang disampaikan. Padahal, jumlah total WP yang wajib melaporkan sebanyak 22 juta WP baik orang pribadi maupun badan.

Oleh karena itu, Hestu mengimbau agar WP segera melaporkan SPT yang dapat dilakukan langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di seluruh lokasi di Indonesia. Waktu pelayanan penyerahan SPT Tahunan PPh penghasilan dimulai sejak pukul 08.00 - 16.00 WIB setiap senin hingga jumat. Sedangkan hari Sabtu mulai dari pukul 08.00 - 14.00 WIB, dan untuk hari Minggu mulai pukul 08.00 - 12.00 WIB.

Baca Juga:
Masih Muncul Kendala Teknis, Coretax Disebut Butuh 4 Bulan Bisa Stabil

Kabar lainnya datang dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang menyatakan bahwa pemberlakuan pajak tanah menganggur belum menjadi prioritas dan masih minimnya capaian realisasi repatriasi luar negeri. Berikut ulasan ringkas beritanya:

  • Darmin: Pajak Tanah Menganggur Belum Jadi Prioritas

Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengungkapkan bahwa penerapan pajak untuk tanah menganggur belum menjadi prioritas pemerintah saat ini. Kendati demikian, pihaknya tetap melakukan pengkajian terkait itu. Meskipun belum menjadi prioritas, namun Darmin mengatakan aturan ini akan tetap dirumuskan dalam kebijakan.

  • Repatriasi Masih Rendah

Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) menilai realisasi program amnesti pajak belum sesuai dengan harapan karena uang tebusan dari harta yang berada di luar negeri masih minim. Ketua Umum HIPMI Bahlil Lahadalia memaparkan berdasarkan data intelijen tercatat bahwa dana orang Indonesia yang ada di luar negeri kurang lebih Rp10.000 triliun. Namun, hingga kini capaian dana repatriasi dari luar negeri dinilai masih rendah.

Baca Juga:
Tetap Patuh Pajak, Nenek 78 Tahun Datangi KP2KP Demi Lapor SPT Tahunan
  • OJK Hentikan Operasi Perusahaan Penghimpun Dana Bodong

Satgas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kembali menghentikan enam kegiatan penghimpunan dana masyarakat tidak berizin setelah menutup enam entitas pada Januari dan tujuh entitas pada Februari lalu. Keenam entitas tersebut melakukan kegiatan penghimpunan dana atau kegiatan usaha yang berpotensi merugikan masyarakat dan diduga melanggar ketentuan yang berlaku. Keenam entitas tersebut harus segera menghentikan kegiatan usahanya sampai dengan memperoleh izin dari otoritas yang berwenang.

  • Bank Dunia Cairkan Utang Baru Sebesar Rp2,6 Triliun

Badan Direksi Eksekutif Bank Dunia menyetujui pinjaman tambahan senilai US$200 juta atau sekitar Rp2,6 triliun untuk mendukung investasi infrastruktur oleh sektor swasta di Indonesia. Dana ini akan dipakai untuk mendukung institusi swasta non-bank, PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF). Sebelumnya, Bank Dunia dan the International Finance Corporation (IFC) pernah mendanai PT IIF untuk memfasilitasi pembiayaan bagi proyek-proyek infrastruktur yang layak secara komersial di Indonesia.

  • PNBP Migas Berpeluang Dinaikkan

Kenaikan harga komoditas minyak mentah hingga ke kisaran US$47 per barel membuat pemerintah optimistis hasil penerimaan negara bukan pajak atau PNBP akan ikut meningkat hingga mendekati target dalam APBN 2017. Selain harga yang merangkak naik, kenaikan produksi (lifting) minyak mentah dan menguatnya nikai tukar rupiah terhadap dolar AS turut memperkuat PNBP dari migas.

Baca Juga:
Aturan Pajak Minimum Global Berlaku, Pemerintah Siapkan 3 SPT Baru
  • Jokowi Ingatkan Prospek Indonesia Emas

Presiden Joko Widodo mengingatkan Indonesia akan menjadi negara yang disegani di kancah internasional karena memiliki kekuatan ekonomi yang besar dalam 28 tahun ke depan. Namun, Presiden menegaskan kondisi itu hanya dapat terwujud dengan kerja keras dan berbagai catatan, seperti stabilitas politik dan jaminan keamanan.

  • Sri Mulyani Raih Predikat Menteri Keuangan Terbaik di Asia

Walaupun baru menjabat kembali sebagai Menteri Keuangan Indonesia pada Juli 2016, Sri Mulyani Indrawati sudah menorehkan prestasi cemerlang. Majalah Finance Asia yang berbasis di Hong Kong, baru saja menobatkan Sri Mulyani sebagai menteri keuangan terbaik di Asia. Menurut Finance Asia, keberhasilan Sri Mulyani dalam mengelola dan memperbaiki keuangan negara, jelas terlihat dari program pengampunan pajak. Salah satu prestasinya dalam memperbaiki keuangan negara adalah menurunkan defisit fiskal.

  • Kemenkeu beri sinyal perubahan komponen APBN 2017

Kementerian Keuangan memberi sinyal akan mengubah beberapa komponen dalam APBN 2017. Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengatakan perubahan ini disebabkan oleh kenaikan harga minyak dunia dan kenaikan produksi (lifting) minyak Indonesia dan penguatan nilai tukar rupiah. (Amu)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Sabtu, 18 Januari 2025 | 13:33 WIB BERITA PAJAK SEPEKAN

Masih Muncul Kendala Teknis, Coretax Disebut Butuh 4 Bulan Bisa Stabil

Sabtu, 18 Januari 2025 | 10:00 WIB KP2KP KRAKSAAN

Tetap Patuh Pajak, Nenek 78 Tahun Datangi KP2KP Demi Lapor SPT Tahunan

Jumat, 17 Januari 2025 | 18:00 WIB PMK 136/2024

Aturan Pajak Minimum Global Berlaku, Pemerintah Siapkan 3 SPT Baru

Jumat, 17 Januari 2025 | 17:00 WIB KANWIL DJP JAKARTA SELATAN II

Kanwil DJP Jaksel II Beri Penghargaan ke 16 Relawan Pajak

BERITA PILIHAN
Sabtu, 18 Januari 2025 | 14:30 WIB PAJAK DAERAH

Mitigasi Dampak Opsen, 25 Provinsi Beri Keringanan Pajak Kendaraan

Sabtu, 18 Januari 2025 | 13:37 WIB DITJEN PAJAK

Pensiunan Pegawai DJP (P-5) Revisi AD/ART, Ini Poin-Poin Pentingnya

Sabtu, 18 Januari 2025 | 13:33 WIB BERITA PAJAK SEPEKAN

Masih Muncul Kendala Teknis, Coretax Disebut Butuh 4 Bulan Bisa Stabil

Sabtu, 18 Januari 2025 | 13:30 WIB KEPALA PUSDIKLAT PAJAK RETNO SRI SULISTYANI

‘Kami sedang Susun e-Learning sebagai Bahan Pembelajaran Peserta USKP’

Sabtu, 18 Januari 2025 | 12:30 WIB INFOGRAFIS PERPAJAKAN

Lima Modus Penipuan Mengatasnamakan DJBC yang Paling Sering Terjadi

Sabtu, 18 Januari 2025 | 12:30 WIB KEBIJAKAN PERINDUSTRIAN

Ada Insentif Pajak, Kemenperin Ajak Pengusaha Perkuat Kualitas SDM-nya

Sabtu, 18 Januari 2025 | 12:25 WIB DITJEN PAJAK

Pensiunan Pegawai Ditjen Pajak Peringati HUT ke-40 P-5

Sabtu, 18 Januari 2025 | 11:30 WIB PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Opsen Mulai Berlaku, Kepri Berikan Keringanan Pajak Kendaraan

Sabtu, 18 Januari 2025 | 10:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN DAN CUKAI

Harga Eceran Rokok Naik Tapi Tarif Cukai Tetap Bisa Atasi Downtrading