KEBIJAKAN PEMERINTAH

Jelang Akhir Periode, Jokowi: Jangan Sampai Ada Program Tak Selesai

Redaksi DDTCNews | Jumat, 03 Maret 2023 | 10:11 WIB
Jelang Akhir Periode, Jokowi: Jangan Sampai Ada Program Tak Selesai

Presiden Jokowi memimpin SKP di Istana Negara, Kamis (2/3/2023). (Foto: Humas Setkab/Rahmat)
 

JAKARTA, DDTCNews - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mewanti-wanti seluruh menteri dan kepala lembaga agar merampungkan seluruh program dan pembangunan yang telah direncakan untuk 2024.

Jokowi menekankan kepada jajarannya untuk memastikan seluruh rencana kerja pemerintah (RKP) 2024 sudah dipersiapkan dengan baik bisa selesai tepat waktu. Seperti diketahui, 2024 sekaligus menjadi tahun terakhir pemerintahan Jokowi dan Ma'ruf Amin menjabat.

"Yang paling penting satu saja untuk urusan ini, jangan sampai ada pembangunan atau program yang tidak terselesaikan di 2024. Agar semuanya menuju 2024 itu bisa kita selesaikan," kata Presiden Jokowi saat membuka Sidang Kabinet Paripurna, dikutip pada Jumat (3/3/2023).

Baca Juga:
Kinerja Penegakan Hukum Ditjen Pajak selama 1 Dekade Terakhir

Menteri Perencanaan Pembangunan (PPN/Kepala Bappenas) Suharso mengatakan 2024 menjadi tahun terakhir bagi pemerintah untuk memenuhi target sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2019-2024.

Khusus untuk 2024, RKP disusun dengan tema Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan. RKP akan berfokus pada penghapusan kemiskinan ekstrem hingga pelaksanaan pemilihan umum (pemilu).

"Juga menyangkut peningkatan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan, revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, pembangunan rendah karbon dan transisi energi, percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara," kata Suharso.

Baca Juga:
Satu Dekade Kebijakan Perpajakan Jokowi

Lebih lanjut Suharso memaparkan, berdasarkan skenario yang disusun Bappenas, sasaran pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan dalam RKP 2024 adalah sebesar 5,3% hingga 5,7%.

"Salah satu sumber pertumbuhannya kalau kita lihat dari sisi pengeluaran adalah investasi, juga berharap tingkatan produktivitas pada UMKM, pertanian dan industri manufaktur yang diharapkan bisa menjadi pengungkit," katanya.

Sementara untuk tingkat kemiskinan, lanjut Kepala Bappenas, diharapkan dapat ditekan di kisaran 6,5% hingga 7,5%. Paramater lainnya, tingkat pengangguran terbuka (TPT) dipatok di level 5% hingga 5,7%, rasio gini 0,374 hingga 0,377, indeks pembangunan manusia (IPM) di kisaran 73-74, penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) 27,27, nilai tukar petani (NTP) 105 hingga 108, dan nilai tukar nelayan (NTN) hingga 110. (sap)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 18 Oktober 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Kinerja Penegakan Hukum Ditjen Pajak selama 1 Dekade Terakhir

Rabu, 16 Oktober 2024 | 12:00 WIB KILAS BALIK PERPAJAKAN 2014-2024

Satu Dekade Kebijakan Perpajakan Jokowi

Senin, 14 Oktober 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Tax Ratio 1 Dekade Presiden Jokowi

Jumat, 11 Oktober 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Gerus Cadev, Jokowi Minta Menteri ESDM Segera Naikkan Lifting Migas

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN