PEREKONOMIAN INDONESIA

Jaga Tingkat Inflasi Selama Ramadan, Ini Fokus Pemerintah

Redaksi DDTCNews | Kamis, 25 April 2019 | 18:05 WIB
Jaga Tingkat Inflasi Selama Ramadan, Ini Fokus Pemerintah

Konferensi pers hasil rapat koordinasi. 

JAKARTA, DDTCNews – Kantor Menko Perekonomian hari ini mengadakan rapat koordinasi menjelang periode Ramadan dan Idul Fitri. Pengendalian harga pangan menjadi salah satu pembahasan penting.

Menko Perekonomian Darmin Nasution mengatakan pembahasan soal pangan menjadi menarik pada periode Ramadan. Pasalnya, pergerakan harga pangan pada periode ini menjadi penyumbang inflasi yang signifikan.

“Inflasi di bulan di mana ada Ramadan dan Idul Fitri,itu perkembangannya cukup menarik. Dalam 5 tahun terakhir di Ramadan, inflasinya bergerak cukup tinggi terutama di 2014 dan 2015,” katanya di kantor Menko Perekonomian, Kamis (25/4/2019).

Baca Juga:
BI Ungkap Dampak Tarif PPN 12 Persen Terhadap Inflasi ‘Tidak Besar’

Mantan Dirjen Pajak itu menyebutkan fenomena inflasi tinggi pada periode Ramadan pada 2014 sebesar 0,9%. Kemudian, kondisi ini berlanjut pada tahun fiskal 2015 yang sebesar 0,93%.

Fenomena tersebut kemudian perlahan mereda pada 2017 dan 2018. Pada dua tahun tersebut, inflasi pada Ramadan tercatat 0,69% di 2017 dan 0,59 pada tahun lalu.

Menurutnya, inflasi yang mulai melandai dalam dua tahun terakhir khususnya pada periode Ramadan tidak lepas dari pengendalian harga pangan. Pengendalian tersebut dapat menekan inflasi dari sisi harga bergejolak.

Baca Juga:
Ada Rencana Penurunan Batas Omzet PPh Final UMKM, Ini Kata Pemerintah

“Jadi terlihat jelas bahwa pemerimtah berhasil mengendalikan secara bertahap, semakin stabil dan semakin rendah inflasinya,” ungkapnya.

Hal tersebut yang kemudian hendak dilanjutkan tahun ini. Fokus tidak hanya soal ketersedian pasokan kebutuhan pokok semacam beras, tapi juga menyangkut pergerakan harga bawang merah dan bawang putih yang cenderung naik beberapa waktu terakhir.

“Untuk pengendalian inflasi jelang hari besar keagamaan maka perlu kerja sama Mendag, Bulog, dan Satgas Pangan dalam menertibkan kegiatan ketersedian pasokan dan stabilisasi harga,” imbuh Darmin.


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 19 Desember 2024 | 09:43 WIB KEBIJAKAN MONETER

BI Ungkap Dampak Tarif PPN 12 Persen Terhadap Inflasi ‘Tidak Besar’

Rabu, 18 Desember 2024 | 08:40 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Ada Rencana Penurunan Batas Omzet PPh Final UMKM, Ini Kata Pemerintah

Selasa, 17 Desember 2024 | 17:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Naik ke 12%, Inflasi Diperkirakan Hanya Naik 0,3 Poin Persen

Selasa, 10 Desember 2024 | 09:30 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Prabowo Minta Kerja Sama Pengendalian Inflasi Dilanjutkan

BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 14:00 WIB KILAS BALIK 2024

Februari 2024: Wajib Pajak Bereaksi karena Potongan PPh 21 Lebih Besar

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:30 WIB CORETAX SYSTEM

Jelang Coretax Diterapkan, PKP Bakal Perlu Bikin Sertel Baru

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:00 WIB PROVINSI JAWA TIMUR

Opsen Berlaku 2025, Pemprov Turunkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan

Kamis, 26 Desember 2024 | 12:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

PKP Risiko Rendah Diterbitkan SKPKB, Kena Sanksi Kenaikan atau Bunga?

Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:45 WIB BERITA PAJAK HARI INI

PPN 12 Persen, Pemerintah Ingin Rakyat Lebih Luas Ikut Bayar Pajak