KEMENTERIAN KEUANGAN

Jadi Wamenkeu, Thomas Djiwandono Siap Mundur dari Bendahara Gerindra

Dian Kurniati | Kamis, 18 Juli 2024 | 17:53 WIB
Jadi Wamenkeu, Thomas Djiwandono Siap Mundur dari Bendahara Gerindra

Wamenkeu Thomas Djiwandono.

JAKARTA, DDTCNews - Thomas Djiwandono menyatakan siap mundur dari jabatannya sebagai bendahara umum Partai Gerindra usai dilantik sebagai Wakil Menteri Keuangan II.

Thomas mengatakan siap mengikuti semua ketentuan yang berlaku. Menurutnya, keputusan mengenai pengunduran dirinya dari bendahara umum Partai Gerindra juga akan dibahas dengan Sekjen Kemenkeu Heru Pambudi.

"Saya akan mengikuti semua ketentuan yang berlaku, termasuk kalau mundur dari jabatan sebagai bendahara umum Gerindra," katanya, Kamis (18/6/2024).

Baca Juga:
Jelang Natal, Pegawai DJP Diminta Tidak Terima Gratifikasi

Thomas mengatakan penunjukannya sebagai wamenkeu juga mencerminkan komunikasi yang baik antara pemerintahan saat ini dengan pemerintah terpilih. Menurutnya, komunikasi antara tim sinkronisasi Prabowo-Gibran dan Kemenkeu juga telah terjalin dalam 3 bulan terakhir.

Dia menjelaskan program yang diusung pemerintah terpilih bakal dibahas lebih lanjut bersama Kemenkeu untuk kemudian dituangkan dalam RAPBN 2025. Meski demikian, dia menegaskan komitmen pasangan Prabowo-Gibran dalam menjaga kesinambungan fiskal.

"Semua hal yang menyangkut program unggulan presiden terpilih, apakah makan gratis dan sebagainya, akan selaras dengan prinsip-prinsip yang sudah ditegaskan Bu Menkeu," imbuhnya.

Baca Juga:
Ratusan ASN Nunggak PBB, Pemda Gencarkan Penagihan dan Siapkan Sanksi

Presiden Joko Widodo resmi melantik Thomas sebagai Wakil Menteri Keuangan II di Istana Negara, hari ini. Thomas merupakan bendahara umum Partai Gerindra, sekaligus anggota Bidang Ekonomi dan Keuangan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran.

Saat ini, belum terdapat ketentuan yang secara tegas melarang menteri rangkap jabatan sebagai pengurus partai. Beberapa menteri yang juga pengurus partai yakni Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sebagai ketua umum Partai Gerindra, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto sebagai ketua umum Partai Golkar, serta Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan sebagai ketua umum PAN. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 24 Desember 2024 | 14:30 WIB APARATUR SIPIL NEGARA

Jelang Natal, Pegawai DJP Diminta Tidak Terima Gratifikasi

Selasa, 24 Desember 2024 | 12:30 WIB KABUPATEN PURWOREJO

Ratusan ASN Nunggak PBB, Pemda Gencarkan Penagihan dan Siapkan Sanksi

Senin, 23 Desember 2024 | 10:00 WIB CORETAX SYSTEM

Jelang Peluncuran, Sri Mulyani Cek Staf yang Lembur Selesaikan Coretax

Senin, 23 Desember 2024 | 09:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Jasa Layanan QRIS Kena PPN 12%, Pembeli Tak Kena Beban Pajak Tambahan

BERITA PILIHAN
Rabu, 25 Desember 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah akan Salurkan KUR Rp300 Triliun Tahun Depan

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:30 WIB PSAK 201

Item-Item dalam Laporan Posisi Keuangan Berdasarkan PSAK 201

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 94/2023

Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dokumen yang Dilampirkan saat Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:37 WIB KURS PAJAK 25 DESEMBER 2024 - 31 DESEMBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah terhadap Mayoritas Mata Uang Mitra