KEMENTERIAN KEUANGAN

Jadi Wamenkeu, Thomas Djiwandono Siap Mundur dari Bendahara Gerindra

Dian Kurniati | Kamis, 18 Juli 2024 | 17:53 WIB
Jadi Wamenkeu, Thomas Djiwandono Siap Mundur dari Bendahara Gerindra

Wamenkeu Thomas Djiwandono.

JAKARTA, DDTCNews - Thomas Djiwandono menyatakan siap mundur dari jabatannya sebagai bendahara umum Partai Gerindra usai dilantik sebagai Wakil Menteri Keuangan II.

Thomas mengatakan siap mengikuti semua ketentuan yang berlaku. Menurutnya, keputusan mengenai pengunduran dirinya dari bendahara umum Partai Gerindra juga akan dibahas dengan Sekjen Kemenkeu Heru Pambudi.

"Saya akan mengikuti semua ketentuan yang berlaku, termasuk kalau mundur dari jabatan sebagai bendahara umum Gerindra," katanya, Kamis (18/6/2024).

Baca Juga:
Kenakan BMAD, Sri Mulyani: Lindungi Industri dari Impor Barang Murah

Thomas mengatakan penunjukannya sebagai wamenkeu juga mencerminkan komunikasi yang baik antara pemerintahan saat ini dengan pemerintah terpilih. Menurutnya, komunikasi antara tim sinkronisasi Prabowo-Gibran dan Kemenkeu juga telah terjalin dalam 3 bulan terakhir.

Dia menjelaskan program yang diusung pemerintah terpilih bakal dibahas lebih lanjut bersama Kemenkeu untuk kemudian dituangkan dalam RAPBN 2025. Meski demikian, dia menegaskan komitmen pasangan Prabowo-Gibran dalam menjaga kesinambungan fiskal.

"Semua hal yang menyangkut program unggulan presiden terpilih, apakah makan gratis dan sebagainya, akan selaras dengan prinsip-prinsip yang sudah ditegaskan Bu Menkeu," imbuhnya.

Baca Juga:
Sri Mulyani Tegaskan Penghematan Belanja Tak Dipengaruhi Kinerja Pajak

Presiden Joko Widodo resmi melantik Thomas sebagai Wakil Menteri Keuangan II di Istana Negara, hari ini. Thomas merupakan bendahara umum Partai Gerindra, sekaligus anggota Bidang Ekonomi dan Keuangan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran.

Saat ini, belum terdapat ketentuan yang secara tegas melarang menteri rangkap jabatan sebagai pengurus partai. Beberapa menteri yang juga pengurus partai yakni Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sebagai ketua umum Partai Gerindra, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto sebagai ketua umum Partai Golkar, serta Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan sebagai ketua umum PAN. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 30 Januari 2025 | 08:55 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN DAN CUKAI

Kenakan BMAD, Sri Mulyani: Lindungi Industri dari Impor Barang Murah

Selasa, 28 Januari 2025 | 10:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani Tegaskan Penghematan Belanja Tak Dipengaruhi Kinerja Pajak

Senin, 27 Januari 2025 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Trump Tarik AS dari Kesepakatan Pajak Global, Ini Kata Sri Mulyani

BERITA PILIHAN
Jumat, 31 Januari 2025 | 19:30 WIB KONSULTASI PAJAK    

DJP Bisa Tentukan Nilai Harta Berwujud, Ini yang Perlu Diperhatikan

Jumat, 31 Januari 2025 | 19:00 WIB PMK 136/2024

Pajak Minimum Global Bagi WP CbCR Bisa Dinolkan, Begini Kriterianya

Jumat, 31 Januari 2025 | 17:15 WIB DDTC ACADEMY - INTENSIVE COURSE

Wah, Transaksi Intragrup Naik! Perlu Paham Transfer Pricing

Jumat, 31 Januari 2025 | 16:11 WIB CORETAX SYSTEM

Bermunculan Surat Teguran yang Tak Sesuai di Coretax? Jangan Khawatir!

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:47 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Banyak Tantangan, Insentif Fiskal Jadi Andalan untuk Jaga Pertumbuhan

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:31 WIB KEBIJAKAN PAJAK

WP Tax Holiday Terdampak Pajak Minimum Global, PPh Badan Turun Lagi?

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:11 WIB KEBIJAKAN INVESTASI

Supertax Deduction Kurang Laku, Ternyata Banyak Investor Tak Tahu

Jumat, 31 Januari 2025 | 14:30 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Demi Kejar Pajak, Dinas ESDM Petakan Ulang Sumur Air Tanah di Daerah

Jumat, 31 Januari 2025 | 13:45 WIB PAJAK MINIMUM GLOBAL

Ada Pajak Minimum Global, RI Cari Cara Biar Insentif KEK Tetap Menarik

Jumat, 31 Januari 2025 | 13:25 WIB TAX CENTER UNIVERSITAS ADVENT SURYA NUSANTARA

Gratis untuk Umum! Sosialisasi Soal Coretax, PPN 12%, dan SAK EMKM-EP