INVESTASI DALAM NEGERI

Izin Usaha Ruwet, Pengusaha Tiongkok Mengeluh

Redaksi DDTCNews | Minggu, 04 September 2016 | 15:02 WIB
Izin Usaha Ruwet, Pengusaha Tiongkok Mengeluh

JAKARTA, DDTCNews – Sejumlah pengusaha asal Tiongkok mengaku proses mengurus izin usaha di Indonesia terbilang sulit. Hal itu disampaikan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat menghadiri acara forum bisnis di Shanghai, Republik Rakyat Tiongkok (RRT).

Menanggapi hal itu, Jokowi tidak menampik fakta tersebut. Dia berjanji akan terus memperbaiki persoalan kemudahan investasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dalam negeri.

“”Keruwetan itu ada di kementerian, saya akan mengobrak-abrik kementerian agar mau memperbaiki agar pelaynan perizinan menjadi lebih cepat, simpel, dan investor merasa dilayani,” tegasnya dalam kereta cepat yang membawanya ke Hangzhou, Sabtu (3/9) seperti dikutip laman Sekretariat Kabinet.

Baca Juga:
Geliatkan Ekonomi Biru, Kemudahan Izin dan Keringanan Pajak Disiapkan

Sementara terkait dengan izin bekerja, Jokowi mengakui pembenahannya membutuhkan proses yang tidak mudah. Namun, pemerintah akan mengupayakan pembenahan dan perbaikan sistem yang ada semaksimal mungkin.

“Apa mudah? Itu yang terus kita lakukan. Mungkin di pusat sudah baik, di daerah terus kita kejar ke daerah-daerah agar kita semua baik. Tapi ini proses yang enggak mungkin sehari-dua hari, setahun-dua tahun, enggak. Ini terus menerus,” tambahnya.

Sebelumnya, Jokowi menyampaikan di tengah situasi ekonomi dan politik global yang tak menentu dia optimistis ekonomi Indonesia masih tetap bisa bertumbuh dengan baik.

Baca Juga:
Hilirisasi Kelapa Perlu Dukungan Insentif Fiskal, Apa Saja?

Menurutnya, hal itu dikarenakan upaya pemerintah yang telah melucurkan 13 paket kebijakan ekonomi bagi dunia industri dan bisnis.

Terbukti tingkat pertumbuhan GDP tahun ini yang sempat menurun 4,9% kembali meningkat menjadi 5,18%. Sementara tahun lalu, GDP juga naik dari 4,9% menjadi 5,08%. (Bsi)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 25 Oktober 2024 | 12:00 WIB PETA JALAN EKONOMI BIRU

Geliatkan Ekonomi Biru, Kemudahan Izin dan Keringanan Pajak Disiapkan

Senin, 21 Oktober 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Hilirisasi Kelapa Perlu Dukungan Insentif Fiskal, Apa Saja?

Sabtu, 19 Oktober 2024 | 14:30 WIB KEBIJAKAN ENERGI

Hingga 2028 ESDM Siap Tawarkan 60 Blok Migas untuk Investasi

Jumat, 18 Oktober 2024 | 18:30 WIB KOREA SELATAN

Presiden Korsel Jaring Dukungan Penghapusan PPh Investasi Keuangan

BERITA PILIHAN
Jumat, 25 Oktober 2024 | 22:15 WIB HUT KE-17 DDTC

Buku Gagasan Perpajakan Prabowo-Gibran, Wadah Kegelisahan Soal Pajak

Jumat, 25 Oktober 2024 | 22:08 WIB HUT KE-17 DDTC

Kontributor Luar Negeri Beri Testimoni terkait Buku Gagasan Perpajakan

Jumat, 25 Oktober 2024 | 21:30 WIB HUT KE-17 DDTC

Untuk Kontributor, DDTC Bagikan Buku Gagasan Perpajakan Prabowo-Gibran

Jumat, 25 Oktober 2024 | 21:15 WIB HUT KE-17 DDTC

DDTC Berikan Penghargaan untuk Pemenang Lomba dan Kontributor Buku

Jumat, 25 Oktober 2024 | 21:00 WIB HUT KE-17 DDTC

Kabinet Baru Perlu Baca Buku Gagasan Perpajakan untuk Prabowo-Gibran

Jumat, 25 Oktober 2024 | 20:39 WIB HUT KE-17 DDTC

Buku Gagasan Perpajakan Ini Layak Jadi Pertimbangan Pemerintah Baru

Jumat, 25 Oktober 2024 | 20:04 WIB HUT KE-17 DDTC

Digelar, Temu Kontributor Buku Gagasan Perpajakan untuk Prabowo-Gibran

Jumat, 25 Oktober 2024 | 17:00 WIB KAMUS PERPAJAKAN

Update 2024, Apa itu Wilayah Pengembangan Industri (WPI)?

Jumat, 25 Oktober 2024 | 15:00 WIB CORETAX SYSTEM

DJP: Restitusi Bakal Bisa Dicairkan ke Rekening atau Deposit Pajak WP