Istri Jalankan Kewajiban Pajak Terpisah dari Suami, Ini Konsekuensinya

SUKOHARJO, DDTCNews - Melalui unit vertikalnya, Ditjen Pajak (DJP) memberikan penyuluhan, pelayanan, serta pengawasan terhadap wajib pajak. Salah satu bentuk pelayanan yang diberikan adalah bantuan kepada wajib pajak dalam mengurus administrasi perpajakan.

KPP Pratama Sukoharjo, Jawa Tengah misalnya, memberikan asistensi terhadap wajib pajak (seorang istri) yang ingin menjalankan kewajiban perpajakan secara terpisah dari suaminya. Seorang wajib pajak, Linda Nurjanah, mengaku perlu memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sendiri sebagai syarat melamar pekerjaan di sebuah perusahaan swasta.

"Sebenarnya Linda dapat menggunakan NPWP suaminya. Namun, dia memilih melaksanakan kewajiban perpajakan sendiri, terpisah dari suaminya," ujar petugas KPP Pratama Sukoharjo Laurencia Lenny Widyawati yang memberikan pendampingan terhadap wajib pajak dilansir pajak.go.id, Sabtu (17/9/2022).

Seperti diketahui, sistem pengenaan pajak di Indonesia menempatkan keluarga sebagai satu kesatuan ekonomi. Artinya, pemenuhan kewajiban pajak sebuah kekuarga cukup dilakukan oleh kepala keluarga, yakni suami. Seorang istri sebenarnya tidak perlu memiliki NPWP-nya sendiri, cukup 'ikut' NPWP suaminya.

Kendati begitu, istri tetap memiliki kesempatan untuk menjalankan kewajiban pajaknya sendiri, terpisah dari suami. Pilihan ini tentu saja ada konsekuensinya, yakni istri tetap perlu melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan sendiri, terpisah dari suaminya. Hal ini tentu berbeda dibanding saat suami-istri memiliki NPWP digabung, istri tidak perlu lapor SPT Tahunan.

"Saat istri memilih terpisah, perhitungan pajaknya dilakukan berdasarkan penjumlahan penghasilan neto suami-istri dan masing-masing memikul beban pajak yang sebanding dengan besarnya penghasilan neto," kata Lenny.

Proses pengajuan 'pemisahan' NPWP ini dilakukan melalui ereg.pajak.go.id. Calon wajib pajak perlu mengunggah berkas seperti salinan NPWP suami, salinan buku nikah, dan salinan surat pernyataan yang menerangkan bahwa calon wajib pajak menghendaki menjalankan kewajinan perpajakan terpisah.

"Setelah pendaftaran NPWP berhasil, istri perlu ingat kewajiban pelaporan SPT Tahunan yang harus disampaikan paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun pajak, yakni 31 Maret tahun berikutnya," kata Lenny. (sap)