PEMILIHAN ANGGOTA BPK

Ini Profil Lima Calon Kuat Anggota BPK

Redaksi DDTCNews | Kamis, 09 Februari 2017 | 17:02 WIB
Ini Profil Lima Calon Kuat Anggota BPK Gedung BPK di Jl. Gatot Subroto 31, Jakarta

JAKARTA, DDTCNews – Sebanyak 5 nama yang disebut-sebut sebagai calon kuat anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ternyata memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Sebagian di antaranya memiliki koneksi kuat dengan kekuatan politik riil di DPR.

Kelima kandidat tersebut, yaitu Isma Yatun, Dadang Suwarna, Mahendro Sumardjo, Agung Firman Sampurna, dan Abdul Latief, akan segera menjalani proses pemilihan di DPR bersama dengan para pendaftar lain untuk menggantikan dua anggota BPK yang sudah habis masa keanggotaannya.

Informasi yang dihimpun DDTCNews menyebutkan Isma Yatun adalah anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan dua periode (2009-2019). Pada Pemilu 2014, ia terpilih dari daerah pemilihan Lampung I dan duduk di Komisi VII (energi), setelah sebelumnya di Komisi X (pendidikan dan kebudayaan).

Baca Juga:
Format TBPKB Ikut Berubah Saat Opsen Berlaku, Begini Tampilannya

Yang tidak banyak diketahui awam adalah, perempuan kelahiran Palembang 53 tahun silam ini adalah keponakan langsung Alm. Taufik Kiemas, suami Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDI Perjuangan. Ibu Isma Yatun, yaitu Masnun Rahmani Kiemas, adalah adik kandung Taufik Kiemas.

Dadang Suwarna, sejak 23 Mei 2016 menjabat sebagai Direktur Penegakan Hukum Ditjen Pajak, setelah sejak 2 April 2015 mengisi posisi Direktur Keberatan dan Banding dari posisi sebelumnya yaitu Direktur Pemeriksaan dan Penagihan pada masa Menteri Keuangan Agus Martowardojo (2010-2013).

Namun, karir Dadang sendiri dimulai di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Pada akhir 2014, Dadang mengikuti seleksi terbuka dirjen pajak, tetapi tidak terpilih. Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, ia tercatat sebagai calon dirjen pajak terkaya dengan harta Rp27,97 miliar.

Baca Juga:
DPR Mulai Dalami Temuan BPK soal Subsidi Listrik dan Pupuk

Mahendro Sumardjo sejak 2011 dilantik sebagai Inspektorat Utama (Itama) BPK. Alumnus Universitas Diponegoro Semarang kelahiran Jepara, Jawa Tengah, 59 tahun silam ini memulai karir profesionalnya di BPK pada 1986.

Mahendro dikenal cukup dekat dengan Sapto Amal Damandari, wakil ketua BPK yang segera purnatugas karena sudah dua periode menjabat. Pada 2014, doktor manajemen dari Universitas Padjadjaran Bandung ini juga mencalonkan diri sebagai anggota BPK, namun tidak terpilih.

Abdul Latief sejak 2011 menjabat Auditor Utama (Tortama) Keuangan Negara VII yang membidangi pemeriksaan BUMN. Alumnus Universitas Krisnadwipayana kelahiran Jakarta, 59 tahun silam ini memulai karirnya di BPK sejak 1978.

Baca Juga:
PKP Bakal Wajib Memerinci Data Penyerahan terkait Faktur Pajak Eceran

Latief dikenal cukup dekat dengan Anggota BPK VII Achsanul Qasasi, yang bertanggung jawab untuk pemeriksaan BUMN. Pada 2014, doktor Administrasi Publik dari Universitas Negeri Makassar ini juga mencalonkan diri sebagai anggota BPK, begitu pula pada 2016, namun tidak terpilih.

Agung Firman Sampurna baru satu periode menjabat anggota BPK, sehingga masih berkesempatan mencalonkan diri. Doktor Administrasi dan Kebijakan Publik Universitas Indonesia ini anak kandung Kahar Muzakir, politisi kawakan Partai Golkar yang kini memimpin Mahkamah Partai Golkar.

Agung, alumnus Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya Palembang kelahiran 1971 ini memulai karirnya sebagai staf di Kabupaten Musi Banyuasin, sebelum akhirnya berkarya di Lembaga Administrasi Negara hingga pada 2011 terpilih sebagai anggota BPK. (Bsi)


Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 12 Desember 2024 | 11:37 WIB PAJAK DAERAH

Format TBPKB Ikut Berubah Saat Opsen Berlaku, Begini Tampilannya

Minggu, 10 November 2024 | 10:30 WIB TEMUAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

DPR Mulai Dalami Temuan BPK soal Subsidi Listrik dan Pupuk

Jumat, 25 Oktober 2024 | 09:00 WIB BERITA PAJAK HARI INI

PKP Bakal Wajib Memerinci Data Penyerahan terkait Faktur Pajak Eceran

Minggu, 15 September 2024 | 16:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

BKPM Sebut Sektor Pertanian Perlu Diberikan Tax Holiday

BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 14:30 WIB KPP PRATAMA BENGKULU SATU

Mobil Rp200 Juta Disita KPP, Bakal Dilelang Kalau Utang Tak Dilunasi

Kamis, 26 Desember 2024 | 14:00 WIB KILAS BALIK 2024

Februari 2024: Wajib Pajak Bereaksi karena Potongan PPh 21 Lebih Besar

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:30 WIB CORETAX SYSTEM

Jelang Coretax Diterapkan, PKP Bakal Perlu Bikin Sertel Baru

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:00 WIB PROVINSI JAWA TIMUR

Opsen Berlaku 2025, Pemprov Turunkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan

Kamis, 26 Desember 2024 | 12:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

PKP Risiko Rendah Diterbitkan SKPKB, Kena Sanksi Kenaikan atau Bunga?

Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?