JAKARTA, DDTCNews – Sebanyak 5 nama yang disebut-sebut sebagai calon kuat anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ternyata memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Sebagian di antaranya memiliki koneksi kuat dengan kekuatan politik riil di DPR.
Kelima kandidat tersebut, yaitu Isma Yatun, Dadang Suwarna, Mahendro Sumardjo, Agung Firman Sampurna, dan Abdul Latief, akan segera menjalani proses pemilihan di DPR bersama dengan para pendaftar lain untuk menggantikan dua anggota BPK yang sudah habis masa keanggotaannya.
Informasi yang dihimpun DDTCNews menyebutkan Isma Yatun adalah anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan dua periode (2009-2019). Pada Pemilu 2014, ia terpilih dari daerah pemilihan Lampung I dan duduk di Komisi VII (energi), setelah sebelumnya di Komisi X (pendidikan dan kebudayaan).
Yang tidak banyak diketahui awam adalah, perempuan kelahiran Palembang 53 tahun silam ini adalah keponakan langsung Alm. Taufik Kiemas, suami Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDI Perjuangan. Ibu Isma Yatun, yaitu Masnun Rahmani Kiemas, adalah adik kandung Taufik Kiemas.
Dadang Suwarna, sejak 23 Mei 2016 menjabat sebagai Direktur Penegakan Hukum Ditjen Pajak, setelah sejak 2 April 2015 mengisi posisi Direktur Keberatan dan Banding dari posisi sebelumnya yaitu Direktur Pemeriksaan dan Penagihan pada masa Menteri Keuangan Agus Martowardojo (2010-2013).
Namun, karir Dadang sendiri dimulai di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Pada akhir 2014, Dadang mengikuti seleksi terbuka dirjen pajak, tetapi tidak terpilih. Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, ia tercatat sebagai calon dirjen pajak terkaya dengan harta Rp27,97 miliar.
Mahendro Sumardjo sejak 2011 dilantik sebagai Inspektorat Utama (Itama) BPK. Alumnus Universitas Diponegoro Semarang kelahiran Jepara, Jawa Tengah, 59 tahun silam ini memulai karir profesionalnya di BPK pada 1986.
Mahendro dikenal cukup dekat dengan Sapto Amal Damandari, wakil ketua BPK yang segera purnatugas karena sudah dua periode menjabat. Pada 2014, doktor manajemen dari Universitas Padjadjaran Bandung ini juga mencalonkan diri sebagai anggota BPK, namun tidak terpilih.
Abdul Latief sejak 2011 menjabat Auditor Utama (Tortama) Keuangan Negara VII yang membidangi pemeriksaan BUMN. Alumnus Universitas Krisnadwipayana kelahiran Jakarta, 59 tahun silam ini memulai karirnya di BPK sejak 1978.
Latief dikenal cukup dekat dengan Anggota BPK VII Achsanul Qasasi, yang bertanggung jawab untuk pemeriksaan BUMN. Pada 2014, doktor Administrasi Publik dari Universitas Negeri Makassar ini juga mencalonkan diri sebagai anggota BPK, begitu pula pada 2016, namun tidak terpilih.
Agung Firman Sampurna baru satu periode menjabat anggota BPK, sehingga masih berkesempatan mencalonkan diri. Doktor Administrasi dan Kebijakan Publik Universitas Indonesia ini anak kandung Kahar Muzakir, politisi kawakan Partai Golkar yang kini memimpin Mahkamah Partai Golkar.
Agung, alumnus Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya Palembang kelahiran 1971 ini memulai karirnya sebagai staf di Kabupaten Musi Banyuasin, sebelum akhirnya berkarya di Lembaga Administrasi Negara hingga pada 2011 terpilih sebagai anggota BPK. (Bsi)
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.