Ini Pihak yang Dapat Pembebasan Bea Masuk Barang Sektor Panas Bumi

JAKARTA, DDTCNews – Kementerian Keuangan mengatur kembali cakupan pihak yang mendapatkan pembebasan bea masuk atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi.

Perluasan ini dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.218/PMK.04/2019. Berdasarkan beleid tersebut, pembebasan bea masuk untuk penyelenggaraan panas bumi kini dapat diberikan kepada Kontraktor Kontrak Operasi Bersama (KKOB) dan badan usaha.

“Pembebasan bea masuk untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi … dapat diberikan kepada KKOB atau badan usaha,” demikian kutipan Pasal 3 ayat (1) beleid tersebut.

Adapun badan usaha yang diberikan pembebasan bea masuk ini terdiri atas pemegang kuasa pengusahaan sumber daya panas bumi, pemegang izin pengusahaan sumber daya panas bumi, pemegang izin panas bumi, atau pelaku penugasan survei pendahuluan dan eksplorasi (PSPE).

Berdasarkan beleid terdahulu, yaitu PMK No.177/PMK.11/2007, pembebasan tersebut hanya diberikan kepada badan usaha yang mendapat wilayah kerja pertambangan (WKP) atau mendapatkan penugasan survei pendahuluan atau izin pertambangan panas bumi.

Selain itu, PMK No.177/2007 juga memberikan pembebasan pada PT. Pertamina (Persero) dan PT. Geo Dipa Energi. Pembebasan bea masuk pada beleid baru juga lebih luas apabila dibandingkan dengan beleid terdahulu lainnya, yaitu PMK No.78/PMK.010/2005.

Merujuk pada PMK No.78/2005, pembebasan bea masuk hanya diberikan kepada KKOB. Melalui beleid baru, Kemenkeu juga memerinci ruang lingkup kegiatan penyelenggaraan panas bumi yang dapat memperoleh pembebasan, yaitu PSPE, eksplorasi, eksploitasi dan/atau pemanfaatan.

Selanjutnya, beleid baru mengatur pembebasan bea masuk juga diberikan terhadap bea masuk anti dumping, imbalan, tindakan pengamanan, dan/atau pembalasan. Namun, pembebasan bea masuk baru diberikan jika kegiatan importasi tersebut memenuhi salah satu dari tiga ketentuan.

Pertama, barang tersebut belum dapat diproduksi di dalam negeri. Kedua, barang tersebut sudah diproduksi di dalam negeri tapi belum memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan. Ketiga, barang tersebut sudah diproduksi di dalam negeri tapi jumlahnya belum mencukupi kebutuhan industri.

Kemudian, PMK No.218/2019 menjelaskan barang impor tersebut juga bisa memperoleh fasilitas pajak. Fasilitas tersebut berupa tidak dipungut pajak pertambahan nilai atau pajak penjualan atas barang mewah; dan/atau dikecualikan dari pemungutan pajak penghasilan pasal 22.

Adapun beleid baru tersebut diundangkan pada 31 Desember 2019 dan 60 hari setelahnya. Berlakunya beleid ini akan sekaligus mencabut beleid terdahulu yaitu PMK No.78/2005 dan PMK 177/PMK.011/2007. (kaw)