OPERASI TANGKAP TANGAN

Ini Permintaan Misbakhun Pada Menkeu

Redaksi DDTCNews | Rabu, 30 November 2016 | 07:07 WIB
Ini Permintaan Misbakhun Pada Menkeu

JAKARTA, DDTCNews – Menteri Keuangan gembar-gembor soal pengkhianatan pegawai pajak yang tertangkap tangan menerima suap. Hal ini merupakan bentuk kekesalan Menteri Keuangan kepada salah satu oknum jajarannya.

Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengatakan stigma mengenai korupsi pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sudah berlalu. Tertangkapnya tersangka beberapa waktu lalu dinilainya hanya sebagai ‘satu atau dua’ oknum dan tidak bisa dilihat secara keseluruhan.

“Jangan sampai pegawai yang sudah baik justru kehilangan semangat pada waktu mendatang. Desain besar pemberantasan korupsi sudah disampaikan oleh Presiden, dan semua harus ikuti itu,” ujarnya di Jakarta, Selasa (29/11).

Baca Juga:
Prabowo Minta Kejaksaan Komitmen Berantas Korupsi dan Izin Ilegal

Misbakhun meminta Menteri Keuangan untuk tidak terlalu sering membahas penangkapan tersebut di tempat terbuka, karena akan menyakiti pegawai pajak yang sebenarnya telah mendedikasikan dirinya kepada DJP sepenuhnya.

Dia melanjutkan seluruh institusi terkait perlu mendorong KPK agar lebih kuat dalam melaksanakan pekerjaannya. Kerangka besar pemberantasan korupsi harus diaplikasikan lebih baik terutama dalam melindungi instutsi yang memungut penerimaan negara.

Misbakhun menginginkan Menteri Keuangan untuk tetap mendukung dan menyemangati seluruh pegawai Kementerian Keuangan.

"Menteri Keuangan bisa lebih arif dan bijak, bahkan bisa jadi sosok ‘Ibu’ pada DJBC dan DJP. Seluruh pegawainya pun mengharapkan bimbingan, dorongan, panduan, dan semangat dari Menteri Keuangan dalam menjalankan tugasnya,” tuturnya. (Gfa)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Minggu, 19 Januari 2025 | 10:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Prabowo Minta Kejaksaan Komitmen Berantas Korupsi dan Izin Ilegal

Rabu, 08 Januari 2025 | 12:30 WIB KEBIJAKAN PERTANAHAN

Tanah Sitaan Korupsi akan Dibangun Rumah bagi Warga Penghasilan Rendah

Minggu, 29 Desember 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Prabowo Tegaskan Komitmen Perangi Korupsi dan Pengelakan Pajak

Sabtu, 28 Desember 2024 | 09:00 WIB LAPORAN TAHUNAN DJP 2023

DJP Sampaikan 491 Laporan Gratifikasi di 2023, Nilainya Rp691,8 Miliar

BERITA PILIHAN
Minggu, 02 Februari 2025 | 15:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Ajukan NPWP Non-Efektif, WP Perlu Cabut Status PKP Dahulu

Minggu, 02 Februari 2025 | 14:30 WIB KEPALA BPPK ANDIN HADIYANTO

‘Tak Hanya Unggul Teknis, SDM Kemenkeu Juga Perlu Berintegritas’

Minggu, 02 Februari 2025 | 13:30 WIB CORETAX SYSTEM

DJP Terbitkan Buku Manual Coretax terkait Modul Pembayaran

Minggu, 02 Februari 2025 | 13:15 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Lima Hal yang Membuat Suket PP 55 Dicabut Kantor Pajak

Minggu, 02 Februari 2025 | 13:00 WIB KOTA BANTUL

Banyak Penambang Tak Terdaftar, Setoran Pajak MBLB Hanya Rp20,9 Juta

Minggu, 02 Februari 2025 | 12:00 WIB CORETAX DJP

PIC Kini Bisa Delegasikan Role Akses Pemindahbukuan di Coretax DJP

Minggu, 02 Februari 2025 | 11:30 WIB KOTA MEDAN

Wah! Medan Bisa Kumpulkan Rp784,16 Miliar dari Opsen Pajak

Minggu, 02 Februari 2025 | 10:30 WIB PMK 116/2024

Organisasi dan Tata Kerja Setkomwasjak, Unduh Peraturannya di Sini

Minggu, 02 Februari 2025 | 10:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

NPWP OP Baru Terdaftar di 2025, Lapor SPT-nya Nanti 2026 Pakai Coretax