Ini Kewajiban Bank Himbara yang Dapat Jatah Penempatan Uang Negara

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah telah menunjuk empat bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) sebagai bank umum mitra penempatan uang negara untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional pascapandemi Covid-19.

Penempatan uang negara itu tak diberikan secara cuma-cuma karena pemerintah juga mewajibkan bank mitra bisa melakukan leverage dana yang didapat menjadi minimal 3 kali lipat dalam tiga bulan. Hal ini ditujukan agar perekonomian cepat pulih. Simak artikel ‘Sri Mulyani: Uang Negara Rp30 Triliun Ditempatkan di Bank Himbara’.

“Kami memiliki keistimewaan yang konsekuensinya harus leverage minimal 3 kali dalam bentuk ekspansi kredit untuk menggerakan sektor riil, terutama UMKM," kata Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. sekaligus Ketua Himbara Sunarso melalui konferensi video, Rabu (24/6/2020).

Sunarso mengatakan masing-masing bank Himbara telah menyiapkan strategi untuk mencapai target leverage tersebut. Misalnya BRI, bahkan telah merencanakan ekspansi lebih dari 3 kali lipat. Dia memberi contoh jika bank dapat jatah penempatan uang negara Rp10 triliun, ekspansi harus lebih dari Rp30 triliun dalam 3 bulan.

Sunarso menjelaskan BRI akan menyasar segmentasi nasabah UMKM sebagai penerima fasilitas restrukturisasi kredit atau tambahan kredit modal kerja. Sektor usahanya diutamakan yang berhubungan dengan pangan seperti pertanian.

Mayoritas penyalurannya akan dilakukan di kawasan perdesaan, dengan komposisi 50% di desa, 30% kota, dan 20% di sub-urban. “Angkanya jelas, segmen sasarannya jelas, sektornya jelas, dan wilayah kategorisasinya jelas. Mudah-mudahan mampu mengungkit kembali pertumbuhan ekonomi,” imbuhnya.

Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Royke Tumilaar menambahkan banknya telah memulai program restrukturisasi kredit untuk pelaku usaha terdampak pandemi sejak Maret dan terus berjalan hingga saat ini. Oleh karena itu, Bank Mandiri juga siap berekspansi menggunakan dana yang ditempatkan negara, terutama ke daerah-daerah yang membutuhkan dorongan untuk tumbuh.

"Terutama yang kami tuju di daerah wisata yang akan segera dibuka dan juga perdagangan dan sektor lain yang menjadi tumpuan supaya sektor UMKM itu bisa pulih kembali," ujarnya.

Pemerintah melalui Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu akan melakukan evaluasi berkala atas pelaksanaan perjanjian kemitraan dengan bank Himbara itu dalam periode setidaknya 3 bulan. Hasil evaluasi itu akan menjadi bahan pertimbangan untuk melanjutkan kemitraan penempatan uang negara di perbankan.

Adapun jangka waktu penempatan uang negara pada bank umum mitra paling lama adalah 6 bulan. Selain kewajiban melakukan leverage 3 kali lipat, bank Himbara juga diharuskan memberikan remunerasi kepada pemerintah berupa bunga atau imbal hasil. Besarannya sama seperti bunga deposito yang diperoleh pemerintah dari BI, yakni 80% dari BI 7-Day Repo Rate. (kaw)