PERPAJAKAN GLOBAL

Ini Hasil Rapat Pleno FTA OECD di Chili

Redaksi DDTCNews | Jumat, 29 Maret 2019 | 10:07 WIB
Ini Hasil Rapat Pleno FTA OECD di Chili

Suasana pembukaan Rapat Pleno ke-12 FTA OECD di Santiago, Chili. (foto: Twitter OECD)

JAKARTA, DDTCNews – Anggota Forum on Tax Administration (FTA) menyepakati adanya upaya kolektif untuk menciptakan kepastian pajak. Selain itu, mereka juga mendukung adanya transformasi digital dalam sistem administrasi pajak.

Kesepakatan ini diambil dalam Rapat Pleno ke-12 FTA OECD di Santiago, Chili pada Selasa—Kamis (26—28/3/2019). Rapat pleno kali ini diikuti sekitar 140 delegasi, termasuk di dalamnya adalah representatif pelaku bisnis dan organisasi internasional.

Hans Christian Holte, Ketua FTA sekaligus Kepala Administrasi Pajak Norwegia mengatakan pertemuan pleno di Chili tersebut menunjukkan tekad bersama untuk mengembangkan program kerja yang ambisius dan strategis.

Baca Juga:
Meninjau Aspek Keadilan dari Konsensus Pajak Minimum Global

“Untuk meningkatkan administrasi pajak global, meningkatkan kepastian pajak, menguatkan kerja sama internasional, dan memimpin penyediaan layanan pembayar pajak yang lebih baik,” ujarnya, seperti dikutip dari keterangan resmi yang ada dalam laman resmi OECD, Jumat (29/3/2019).

Anggota FTA, sambungnya, menyetujui beberapa hal. Pertama, peningkatan upaya untuk memberi kepastian pajak. Langkah ini termasuk melalui 17 anggota FTA yang berpartisipasi dalam fase kedua uji coba pada International Compliance Assurance Programme (ICAP) dengan pertimbangan lebih aktif.

Kedua, dukungan terhadap pembuat kebijakan dalam mengembangkan persyaratan pelaporan standar baru untuk memfasilitasi pertukaran informasi internasional. Pertukaran informasi ini terkait penjualan barang dan jasa melalui sharing economy dan gig economy.

Baca Juga:
Penerapan Pilar 1 Amount A Butuh Aturan yang Berkepastian Hukum Tinggi

Ketiga, peningkatan kerja sama tentang efektivitas penggunaan sejumlah besar informasi rekening warga di luar negeri yang saat ini dipertukarkan berdasarkan Common Reporting Standard (CRS) OECD/G20.

Keempat, penetapan secara konkret dan praktis tentang visi digital untuk administrasi pajak 2030. Ini berkaitan erat dengan langkah untuk membantu pengurangan beban kepatuhan bagi perusahaan kecil dan menengah melalui penggunaan teknologi baru.

Kepala Pusat Kebijakan dan Administrasi Pajak OECD Pascal Saint-Amans mengatakan ada agenda internasional yang sangat besar untuk memastikan perpajakan yang adil dan efektif bagi perusahaan multinasional dan individu yang beroperasi lintas batas.

Baca Juga:
Menginterpretasikan Laba Usaha dalam P3B (Tax Treaty), Baca Buku Ini

“Sambil memberikan kepastian pajak yang ditingkatkan untuk mendorong pertumbuhan dan investasi. Administrasi pajak berada di jantung ini,” kata Pascal.

Rapat pleno ke-12 FTA OECD ini, sambungnya, telah menunjukkan tekad untuk mengambil tindakan nyata dalam mendukung agenda internasional dan memenuhi harapan publik yang tinggi. Seperti diketahui, forum ini memiliki 53 anggota yang mencakup semua negara anggota G20 dan OECD serta beberapa negara non-OCED terpilih. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:05 WIB KABINET MERAH PUTIH

Prabowo Kembali Lantik Pejabat Negara, Ada Raffi Ahmad dan Gus Miftah

Minggu, 20 Oktober 2024 | 15:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Tempat Tinggal Berubah, Apakah Harus Pindah KPP Terdaftar?

Rabu, 16 Oktober 2024 | 13:20 WIB BUKU PAJAK

Meninjau Aspek Keadilan dari Konsensus Pajak Minimum Global

Selasa, 15 Oktober 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Ekstensifikasi dan Tren Jumlah Wajib Pajak Terdaftar dalam 1 Dekade

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN