Ini Harapan Jokowi Lewat RAPBN 2018

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah berencana untuk semakin mendorong geliat perekonomian nasional melalui RUU APBN 2018, sehingga pertumbuhan ekonomi juga didukung oleh berbagai wilayah dan tidak hanya berpusat di Pulau Jawa.

Presiden RI Joko Widodo mengatakan rancangan RUU APBN 2018 harus lebih realistis, kredibel, memiliki daya tahan yang kuat, serta berkelanjutan. Pemerintah pun sudah mendapatkan masukan yang konsumtif melalui pembicaraan pendahuhluan RUU APBN dengan DPR dan DPD.

“RUU APBN 2018 harus bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih berkeadilan khususnya dalam mengatasi kemiskinan, ketimpangan dan pengangguran. Saya harap kerja sama antara pemerintah dengan Anggota Dewan dalam merancang APBN 2018 bisa bermanfaat bagi seluruh rakyat,” ujarnya di Gedung DPR RI Jakarta, Rabu (16/8).

Sejumlah poin tersebut menurutnya sangat penting untuk diwujudkan, mengingat kondisi perekonomian global masih belum sepenuhnya normal. Maka pemerintah diminta untuk mewujudkan APBN 2018 menjadi suatu kebijakan yang lebih berkeadilan dan lebih efektif dalam pelaksanaannya.

Di samping itu, Jokowi tengah menjalankan pembangunan infrastruktur di sejumlah wilayah Indonesia secara besar-besaran. Menurutnya pembangunan infrastruktur yang merupakan penghubung antar wilayah menjadi aspek penting pertumbuhan ekonomi melalui kontribusi wilayah.

Dia pun memahami anggaran pembangunan infrastruktur sangat menguras kas negara, sehingga pemerintah melalui APBN 2018 diharapkan mampu mengubah pandangan terhadap pembangunan infrastruktur yang bersifat konsumtif menjadi bersifat produktif untuk seluruh masyarakat.

“Paradigma pembangunan yang bersifat konsumtif harus diubah menjadi lebih produktif. Belanja subsidi energi yang masih meleset dari sasaran pun harus direlokasi menjadi berbagai program prioritas untuk masyarakat, termasuk di bidang infrastruktur,” tuturnya.

Kendati demikian, Jokowi menegaskan APBN 2018 akan lebih fokus pada berbagai permasalah di daerah yang menghambat pertumbuhan ekonomi, sehingga pertumbuhan itu tidak lagi masih Jawa sentris atau berpusat di Pulau Jawa. (Amu)