KUNJUNGAN PBB

Ini Catatan Ratu Maxima Soal Inklusi Keuangan Indonesia

Redaksi DDTCNews | Selasa, 13 Februari 2018 | 17:24 WIB
Ini Catatan Ratu Maxima Soal Inklusi Keuangan Indonesia

JAKARTA, DDTCNews – Ratu Maxima dari Belanda menyambangi kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Selasa (13/2). Hadir dalam kapasitasnya sebagai Utusan Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk inklusi keuangan, ia melakukan diskusi dengan Menko Perekonomian Darmin Nasution.

Diskusi yang berlangsung secara tertutup itu membahas perkembangan inklusi keuangan di tanah air. Sejumlah catatan ia lontarkan terkait dinamika isu tersebut dalam beberapa tahun terakhir.

"Barangkali dari diskusi tadi ada saran yang cukup jelas. Bahwa Indonesia perlu mengembangkan ekosistem yang dapat menjadi pendorong agar kegiatan ini dapat berjalan dengan baik," kata Darmin.

Baca Juga:
Konsumsi Kelas Menengah Stabil, Ekonomi Diprediksi Tumbuh di Atas 5%

Seperti yang diketahui, kebijakan keuangan inkusif adalah suatu bentuk pendalaman layanan keuangan yang ditujukan kepada masyarakat miskin (bottom of the pyramid). Hal ini dilakukan agar kelompok masyarakat ini dapat memanfaatkan produk dan jasa keuangan formal seperti sarana menyimpan uang yang aman, transfer, mendapat pinjaman dan akses asuransi.

Layanan keuangan inklusif tidak hanya menyediakan produk dengan cara yang sesuai. Namun dikombinasikan dengan berbagai aspek seperti seperti kebijakan pemerintah.

Selain memberikan catatan terkait isu inklusi keuangan. Darmin juga memaparkan berbagai langkah pemerintah untuk meningkatkan layanan inklusi keuangan bagi masyarakat yang masuk golongan tidak mampu.

Baca Juga:
Surplus Perdagangan Berlanjut, Sinyal Positif Ekonomi Kuartal III/2024

Sejumlah program pemerintah dijabarkan sebagai langkah nyata mendorong layanan keuangan formal kepada seluruh lapisan masyarakat. Mulai dari bidang pendidikan hingga subsidi rumah tangga.

"Kita banyak menjelaskan lebih kepada program-program pemerintah, seperti bantuan sekolah (BOS), beasiswa, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Program Keluarga Harapan (PKH) itu semuanya pakai rekening bank," pungkasnya. (Amu)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Sabtu, 19 Oktober 2024 | 14:00 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Konsumsi Kelas Menengah Stabil, Ekonomi Diprediksi Tumbuh di Atas 5%

Rabu, 16 Oktober 2024 | 10:00 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Surplus Perdagangan Berlanjut, Sinyal Positif Ekonomi Kuartal III/2024

Senin, 14 Oktober 2024 | 08:37 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Tersisa 1% NPWP Belum Padan dengan NIK, DJP Instruksikan Ini ke WP

Minggu, 13 Oktober 2024 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kejar Pertumbuhan Ekonomi 8%, Rosan: Investasi Harus Ditingkatkan

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN