KINERJA FISKAL

Ini Alasan Pemerintah Yakin Transisi Konsolidasi Fiskal Berjalan Mulus

Redaksi DDTCNews | Selasa, 12 Oktober 2021 | 17:00 WIB
Ini Alasan Pemerintah Yakin Transisi Konsolidasi Fiskal Berjalan Mulus

Staf Ahli Menkeu Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal. (tangkapan layar)

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah optimistis bisa melakukan transisi secara mulus dalam melakukan konsolidasi fiskal mulai tahun depan.

Staf Ahli Menkeu Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal mengatakan kondisi ekonomi makro yang stabil dan penanganan pandemi yang makin baik menjadi pendorong untuk meningkatkan kinerja penerimaan pajak. Dengan demikian, pemerintah memiliki ruang fiskal yang lebih lebar dan menjadi modal melakukan konsolidasi fiskal pada 2022 dan 2023.

"Kami masih optimistis pada 2022 dan 2023 kondisi ekonomi makin baik dan berimplikasi pada penerimaan pajak. Sehingga bisa melakukan smooth transition menuju konsolidasi fiskal," katanya dalam acara Virtual International Tax Conference 2021 berjudul The New Era of Global Tax Transparency pada Selasa (12/10/2021).

Baca Juga:
Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Yon menjelaskan kinerja penerimaan pajak sudah menunjukkan tren perbaikan pada tahun ini. Pos penerimaan yang dikelola oleh Ditjen Pajak (DJP) tercatat tumbuh positif pada Januari 2021-Agustus 2021 dibandingkan periode sama tahun lalu.

Kinerja penerimaan PPh migas dan nonmigas, PPN, dan jenis pajak lainnya tumbuh positif. Hal tersebut berbanding terbalik dari periode Januari-Agustus 2021 yang masih mengalami kontraksi.

Dia menjelaskan tantangan dalam menjaga tren positif penerimaan pajak dan melakukan transisi mulus dalam konsolidasi fiskal antara lain varian baru dan mutasi dari Covid-19. Kemudian proses pemulihan ekonomi yang belum merata.

Baca Juga:
PPN 12 Persen, Pemerintah Ingin Rakyat Lebih Luas Ikut Bayar Pajak

Selain itu, masih ada faktor ekonomi makro seperti tingkat inflasi dan isu tapering dari kebijakan moneter Amerika Serikat. Kemudian isu tentang stabilitas ekonomi dari luar negeri juga ikut memengaruhi kemampuan pemerintah melakukan transisi mulus menuju konsolidasi fiskal.

Di sisi lain, Chief APAC Economist Moody's Analytics Steven Cochrane mengatakan konsolidasi fiskal yang terukur menjadi kunci pemulihan ekonomi pascapandemi. Hal tersebut juga berlaku untuk Indonesia yang masih memiliki faktor risiko dalam memulihkan perekonomian domestik.

"Konsolidasi fiskal yang terukur agar tidak menimbulkan kejutan bagi pelaku ekonomi, sehingga ada ruang fiskal tambahan untuk dukung penanganan pandemi ke depan," terangnya. (sap)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:45 WIB BERITA PAJAK HARI INI

PPN 12 Persen, Pemerintah Ingin Rakyat Lebih Luas Ikut Bayar Pajak

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 13:30 WIB CORETAX SYSTEM

Jelang Coretax Diterapkan, PKP Bakal Perlu Bikin Sertel Baru

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:00 WIB PROVINSI JAWA TIMUR

Opsen Berlaku 2025, Pemprov Turunkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan

Kamis, 26 Desember 2024 | 12:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

PKP Risiko Rendah Diterbitkan SKPKB, Kena Sanksi Kenaikan atau Bunga?

Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:45 WIB BERITA PAJAK HARI INI

PPN 12 Persen, Pemerintah Ingin Rakyat Lebih Luas Ikut Bayar Pajak

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:30 WIB KOTA BATAM

Ada Pemutihan, Pemkot Berhasil Cairkan Piutang Pajak Rp30 Miliar