Ini Alasan Kemenkeu Tidak Buru-Buru Revisi APBN 2019

JAKARTA, DDTCNews – Otoritas fiskal menegaskan tidak akan terburu-buru merencanakan revisi APBN 2019. Berkaca dari tahun lalu, tidak adanya perubahan APBN justru membuat serapan anggaran lebih baik.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Suahasil Nazara mengatakan wacana perubahan APBN 2019 masih terlalu dini. Wacana revisi tidak akan dilakukan tergesa-gesa karena akan memengaruhi kinerja serapan anggaran.

“Tahun lalu itu tidak ada APBNP dan kita dapat pembelajaran baik, yaitu K/L bisa konsentrasi melaksakan APBN sehingga tingkat penyerapan tahun lalu 99%,” katanya dalam konferensi pers APBN Kita, Senin (22/4/2019).

Menurutnya, dengan tidak adanya revisi anggaran negara, setiap kementerian dan lembaga bisa fokus bekerja. Dengan demikian, tidak ada waktu yang terbuang untuk menerka pos anggaran mana yang akan dikurangi atau bertambah sebagai implikasi dari revisi APBN.

Selain soal penyerapan anggaran, faktor lain otoritas fiskal tidak terburu-buru melakukan perubahan adalah implikasi dari melesetnya asumsi makro ekonomi. Ibarat dua sisi mata uang, asumsi makro ekonomi yang meleset tidak selamanya berdampak buruk.

Sebagai contoh, harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) yang lebih rendah dari patokan US$70 per barel dalam APBN 2019. Efeknya tentu tidak hanya memengaruhi penerimaan negara, tapi juga meringankan beban subsidi energi pemerintah.

“Contoh ICP sekarang harga aktualnya di bawah asumsi. Efeknya kita telusuri, satu ke penerimaan negara mungkin lebih rendah dari yang diperkirakan, tapi subsidi juga lebih rendah. Jadi kita mau lihat secara komplet dan tidak buru-buru ambil keputusan. Patokannya kita lihat dalam satu semester,” jelas Suahasil. (kaw)