Ini 7 Pokok Kebijakan dalam PMK Baru Soal PPN Jasa Keagamaan

JAKARTA, DDTCNews – Otoritas fiskal telah menerbitkan PMK 92/2020 terkait dengan kriteria dan/atau rincian jasa keagamaan yang tidak dikenai pajak pertambahan nilai (PPN).

Lantas, apa saja pokok kebijakan dalam peraturan ini? Ditjen Pajak (DJP) mengatakan PMK ini akan memberi kepastian hukum mengenai perlakuan PPN atas jasa penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang diserahkan oleh biro perjalanan wisata.

“Dan tentunya mendukung keberlanjutan bisnis usaha biro perjalanan wisata pada umumnya dan penyelenggara perjalanan ibadah haji dan umrah khususnya,” demikian pernyataan DJP, Selasa (28/7/2020).

Berikut adalah pokok-pokok kebijakan dalam PMK 92/2020. Pertama, jasa tertentu dalam kelompok jasa keagamaan termasuk jenis jasa yang tidak dikenai PPN.

Kedua, jasa tertentu dalam kelompok jasa keagamaan yang tidak dikenai PPN meliputi jasa pelayanan rumah ibadah, jasa pemberian khotbah atau dakwah, jasa penyelenggaraan kegiatan keagamaan, dan jasa lainnya di bidang keagamaan.

Ketiga, jasa lainnya di bidang keagamaan yang termasuk dalam kelompok jasa keagamaan yang tidak dikenai PPN meliputi jasa penyelenggaraan ibadah haji reguler dan jasa penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah oleh pemerintah ke Kota Makkah dan Kota Madinah, serta jasa penyelenggaraan perjalanan ibadah keagamaan oleh biro perjalanan wisata.

Keempat, jasa penyelenggaraan perjalanan ibadah keagamaan oleh biro perjalanan wisata, meliputi perjalanan ibadah haji khusus dan umrah ke Kota Makkah dan Kota Madinah (umat Islam), dan perjalanan ibadah ke Kota Yerusalem dan Kota Sinai (Mesir) (umat Kristen).

Ada pula perjalanan ibadah ke Kota Vatikan di Roma dan Kota Lourdes di Prancis (umat Katolik), perjalanan ibadah ke Uttar Pradesh dan Haryana di India (umat Hindu), perjalanan ibadah ke Kota Bodh Gaya di India dan Kota Bangkok di Thailand (umat Budha), dan perjalanan ibadah ke Kota Qufu di Cina (umat Khonghucu).

Kelima, d​alam hal jasa penyelenggaraan perjalanan ibadah keagamaan di atas juga menyelenggarakan perjalanan ke tempat lain, jasa tersebut menjadi jasa kena pajak. Simak pula artikel ‘Bagaimana Perlakuan PPN Paket Umrah Plus Wisata? Simak di Sini’.

Keenam, dasar pengenaan pajak (DPP) atas penyerahan jasa penyelenggaraan perjalanan ke tempat lain berupa nilai lain.

Nilai lain itu sebesar 10% dari jumlah yang ditagih atas jasa penyelenggaraan perjalanan ke tempat lain. Ketentuan ini berlaku dalam hal tagihan dirinci antara tagihan paket penyelenggaraan perjalanan ibadah keagamaan dan tagihan paket penyelenggaraan perjalanan ke tempat lain.

Nilai lain bisa juga sebesar 5% dari keseluruhan jumlah yang ditagih atas jasa penyelenggaraan perjalanan. Ketentuan ini berlaku jika tagihan tidak dirinci antara tagihan paket penyelenggaraan perjalanan ibadah keagamaan dan tagihan paket penyelenggaraan perjalanan ke tempat lain.

Ketujuh, pajak masukan sehubungan dengan penyerahan jasa penyelenggaraan perjalanan ke tempat lain tidak dapat dikreditkan. (kaw)