PAKISTAN

Ingin Dibanjiri Investasi Asing, Negara Ini Janjikan Libur Pajak

Muhamad Wildan | Kamis, 03 Maret 2022 | 14:30 WIB
Ingin Dibanjiri Investasi Asing, Negara Ini Janjikan Libur Pajak

Ilustrasi.

ISLAMABAD, DDTCNews - Pakistan akan memberikan insentif pembebasan pajak (tax holiday) selama 5 tahun bagi investor asing yang menanamkan modalnya di negara tersebut, khususnya di sektor manufaktur.

Perdana Menteri Pakistan Imran Khan mengatakan tidak ada satupun negara yang bisa menjadi negara maju tanpa basis manufaktur yang kuat dan bertumbuh.

"Negara dapat berkembang bila ada penciptaan kekayaan. Tanpanya, negara tidak akan bisa bergerak maju," ujar Khan, dikutip Kamis (3/3/2022).

Baca Juga:
Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Khan mengatakan ketika industri bertumbuh, bakal bermunculan investor pada sektor-sektor lain yang turut bertumbuh seiring dengan pertumbuhan sektor industri.

Khan mengatakan kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah sebelumnya masih belum memperhatikan aspek pertumbuhan sektor manufaktur.

Akibatnya, ekspor tidak bertumbuh dan Pakistan tak bisa terlepas dari tantangan current account deficit (CAD).

Baca Juga:
Malaysia Berencana Kenakan Pajak atas Dividen sebesar 2 Persen

Pada Januari 2022, CAD Pakistan tercatat mencapai US$2,6 miliar atau yang tertinggi dalam 13 tahun terakhir. Di tengah ekspor yang tak bertumbuh, impor Pakistan mengalami peningkatan akibat kenaikan harga komoditas.

"Pakistan tidak pernah memperhatikan ekspor. Akibatnya, kita selalu meminta bantuan IMF ketika kita kehabisan dolar AS," ujar Khan seperti dilansir geo.tv. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Senin, 21 Oktober 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Hilirisasi Kelapa Perlu Dukungan Insentif Fiskal, Apa Saja?

Minggu, 20 Oktober 2024 | 14:00 WIB HONG KONG

Negara Ini Bakal Pangkas Tarif Bea Masuk Minuman Beralkohol

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN