Inggris Matangkan Penerapan Carbon Border Tax, Seperti Apa?

LONDON, DDTCNews – Inggris mengambil langkah lebih tegas dalam menangani perubahan iklim. Salah satu kebijakan baru yang kini disusun adalah pengenaan pajak karbon lintasyurisdiksi atau carbon border tax.

Pajak ini dikenakan terhadap negara-negara yang tidak mampu memenuhi standar Inggris dalam pengurangan emisi. Namun, mekanisme pengenaan pajak karbon lintasyurisdiksi ini masih digodok.

Secara garis besar, tarif pajak akan dikenakan atas impor sejumlah produk yang terindikasi menghasilkan emisi berlebih. Salah satu produk yang ramai diperbincangkan adalah daging.

Menteri Lingkungan George Eustice berpendapat, negara-negara yang tidak memenuhi aturan lingkungan hidup terbaru harus dikenakan beban lebih tinggi. Pernyataan tersebut disuarakan dalam KTT COP26 di Glasglow beberapa waktu lalu.

"Kita tidak akan melakukan ekspor polusi. Kalau Anda tidak mau melakukan itu, Anda seharusnya mau mempertimbangkan pajak perbatasan karbon," jelas George dikutip dari dailybusinessgroup.co.uk, Selasa (9/11/2021).

Perdana Menteri Boris Johnson mengajak negara-negara lain untuk lebih tegas dan berkomitmen pada isu lingkungan hidup. Saat ini negara-negara di dunia semakin terpojok oleh ancaman perubahan iklim.

Mantan wakil presiden AS, Al Gore, mengingatkan bahwa resolusi seluruh negara atas upaya pengurangan emisi perlu dipercepat. Gore menilai perlu lebih banyak kebijakan politik untuk menyelesaikan masalah lingkungan.

KTT COP26 di Glasgow juga dihadiri oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dalam pidato yang disampaikan, Jokowi menekankan bahwa perubahan iklim adalah ancaman besar bagi kemakmuran dan pembangunan global.

Menurutnya, solidaritas, kemitraan, kerjasama, kolaborasi global, merupakan kunci untuk melawan perubahan iklim yang lajunya semakin cepat.

"Dengan potensi alam yang begitu besar, Indonesia terus bekontribusi dalam penanganan perubahan iklim. Laju deforestasi turun signifikan, terendah dalam 20 tahun terakhir. Kebakaran hutan juga turun 82 persen di tahun 2020," kata Jokowi dalam forum tersebut. (tradiva sandriana/sap)