KEBIJAKAN PERINDUSTRIAN

Indeks Kepercayaan Industri Diluncurkan, Beri Gambaran Prospek Bisnis

Redaksi DDTCNews | Rabu, 09 November 2022 | 16:39 WIB
Indeks Kepercayaan Industri Diluncurkan, Beri Gambaran Prospek Bisnis

Pedagang memperlihatkan garam yang dijual di Kawasan Penggaraman Talise di Palu, Sulawesi Tengah, Rabu (5/10/2022). ANTARA FOTO/Mohamad Hamzah/aww.

JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) meluncurkan Indeks Kepercayaan Industri (IKI) sebagai indikator terbaru dalam menilai optimisme industri manufaktur terhadap perekonomian nasional. Selain itu, IKI juga bisa dijadikan sebagai gambaran kondisi industri pengolahan dan prospek kondisi bisnis dalam 6 bulan ke depan.

Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif menilai indeks-indeks yang menunjukkan produktivitas perusahaan selama ini masih menyajikan informasi yang umum, belum mendetail. Skor IKI, ujarnya, menjadi cerminan paling terperinci terkait dengan aktivitas pelaku industri.

"IKI bisa mengukur kinerja sektor manufaktur. Kami bisa mendapat informasi mendetail dengan kekuatan data sehingga kebijakan, intervensi, dan stimulus yang kita berikan bisa lebih tepat," kata Febri dalam keterangan pers, Rabu (9/11/2022).

Baca Juga:
Jadi Kontributor Pajak Terbesar, Manufaktur Diklaim Pulih Merata

Febri menambahkan, indeks-indeks tentang kinerja industri manufaktur yang sudah ada masih bersifat global, belum mendetail per subsektor industri. Hal ini membuat pemerintah kesulitan dalam menentukan kebijakan yang tepat sasaran. Merespons hal ini, IKI dibuat dengan menyajikan data dari 23 subsektor industri berdasarkan KBLI 2 digit.

Kemenperin juga memastikan keamanan data yang disodorkan oleh setiap perusahaan dalam pengukuran IKI ini. Keamanan data ini dijamin dalam UU 3/2014 tentang Perindustrian, UU 16/1997 tentang Statistik, dan UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

"Kami memahami adanya kekhawatiran soal keamanan data. Keamanan sistem SIINas saat ini memiliki ISO 27001. Kemenperin memastikan SDM aparatur terkait juga terikat non-disclosure agreement serta ada ancaman sanksi jika menyampaikan data yang merugikan perusahaan," kata Febri.

Baca Juga:
Pacu Produksi Semen, Negara Ini Beri Insentif Pajak selama 2 Tahun

Sebagai informasi, IKI disusun dari pelaporan perusahaan industri melalui kuesioner online. Data yang dihimpun mencakup identitas perusahaan, perkembangan kegiatan industri, perkembangan volume pesanan baru, perkembangan volume produksi, perkembangan volume persediaan produk, dan prospek bisnis 6 bulan ke depan.

Pengisian kuesioner oleh masing-masing perusahaan dilakukan mulai tanggal 12 sampai dengan 23 setiap bulannya melalui portal Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas). Febri menekankan, data yang dilaporkan untuk membangun IKI adalah data persepsi, bukan data angka atau level. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Sabtu, 01 Februari 2025 | 08:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Jadi Kontributor Pajak Terbesar, Manufaktur Diklaim Pulih Merata

Jumat, 24 Januari 2025 | 18:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Masyarakat Nonpeserta BPJS Bisa Ikut Pemeriksaan Kesehatan Gratis

Senin, 20 Januari 2025 | 16:37 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kejar Target Hilirisasi, RI Tak Boleh Bergantung Pembiayaan Asing

BERITA PILIHAN
Minggu, 02 Februari 2025 | 10:30 WIB PMK 116/2024

Organisasi dan Tata Kerja Setkomwasjak, Unduh Peraturannya di Sini

Minggu, 02 Februari 2025 | 10:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

NPWP OP Baru Terdaftar di 2025, Lapor SPT-nya Nanti 2026 Pakai Coretax

Minggu, 02 Februari 2025 | 09:35 WIB KOTA BATAM

Begini Strategi Pemkot Optimalkan Pajak Reklame pada Tahun Ini

Minggu, 02 Februari 2025 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Siapa Saja Sih, yang Bisa Ditunjuk Jadi PIC di Coretax? Ini Jawabnya

Minggu, 02 Februari 2025 | 08:30 WIB AMERIKA SERIKAT

AS Resmi Mulai Kenakan Bea Masuk Atas Barang Kanada, Meksiko, China

Minggu, 02 Februari 2025 | 08:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Diskon Tiket Pesawat Ada Lagi Saat Lebaran, Upaya Kendalikan Inflasi

Sabtu, 01 Februari 2025 | 17:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

NPWP Sementara 9990000000999000, Dipakai Jika NIK Tak Valid di e-Bupot

Sabtu, 01 Februari 2025 | 17:15 WIB KEBIJAKAN ENERGI

Pemerintah Naikkan Biaya SLO Listrik, Kecuali Pelanggan 450 dan 900 VA

Sabtu, 01 Februari 2025 | 14:30 WIB PILKADA 2024

Prabowo Ingin Kepala Daerah Hasil Pilkada 2024 segera Dilantik