EKOSISTEM LOGISTIK NASIONAL

Implementasi NLE Bisa Pangkas Biaya Logistik, Ini Hitungan Sri Mulyani

Dian Kurniati | Kamis, 24 September 2020 | 14:46 WIB
Implementasi NLE Bisa Pangkas Biaya Logistik, Ini Hitungan Sri Mulyani

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. (tangkapan layar Youtube)

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah telah mengimplementasikan ekosistem logistik nasional (national logistic ecosystem/NLE). Implementasi NLE akan memberikan kemudahan dan menghemat biaya logistik nasional.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut biaya logistik Indonesia termasuk yang tertinggi di Asean, yakni mencapai 23,5% terhadap produk domestik bruto (PDB) pada 2017. Dengan implementasi NLE, dia memperkirakan biaya logistik akan turun hingga menjadi 17% terhadap PDB.

"Penurunan sekitar 5-6% ini terutama nanti dikontribusikan dari seluruh proses dari hulu hingga hilir, terutama dalam menghubungkan sektor-sektor transportasi," katanya dalam konferensi pers bersama, Kamis (24/9/2020).

Baca Juga:
Sri Mulyani Beberkan Capaian Insentif Pajak dalam Menarik Investasi

Sri Mulyani mengilustrasikan penghematan biaya logistik itu terjadi pada proses penebusan delivery order (DO) dan persetujuan pengeluaran peti kemas (SP2) yang sebelumnya hanya dilayani setiap Senin-Jumat pukul 09.00-15.00 WIB kini dilayani secara online 7x24 jam. Hal ini berpotensi menghemat biaya Rp402 miliar per tahun dan memangkas waktu 91%.

Pada proses pemesanan truk yang bisa dilakukan secara online juga berpotensi menghemat Rp975 miliar per tahun dan memangkas waktu 50%. Proses inspeksi yang sebelumnya dilakukan secara terpisah oleh Bea Cukai dan Badan Karantina, kini terintegrasi. Hal ini berpotensi menghemat Rp85 miliar per tahun dan memangkas waktu 35-56%

Adapun pada tahapan pengangkutan dan bongkar-muat barang yang sebelumnya terdapat duplikasi dokumen pada 7 instansi, kini cukup pemberitahuan tunggal melalui single submission. Oleh karena itu, akan ada penghematan Rp60 miliar per tahun dan pemangkasan waktu 74%.

Baca Juga:
Pentingnya Coretax dan Komitmen Sri Mulyani Benahi Sistem Pajak

"Semua akan ada dalam ekosistem ini tanpa harus melakukan entry atau submission dokumen berulang-ulang. Ini karena pada dasarnya para pelaku menggunakan formulir yang sama berkali-kali dan berulang," ujarnya.

Sri Mulyani optimistis biaya logistik Indonesia akan semakin murah dan mampu bersaing dengan negara lain di Asean. Dia memberi contoh di Malaysia, biaya logistiknya hanya 13% terhadap PDB pada 2017.

Implementasi ekosistem logistik nasional juga menjadi terobosan karena performa logistik Indonesia cenderung stagnan dalam 4 tahun terakhir. Padahal, kecepatan dan ongkos logistik menjadi salah satu indikator dalam kemudahan iklim berusaha di Indonesia.

Baca Juga:
Di Depan Investor, Sri Mulyani: Kami Terus Usaha Benahi Coretax

Implementasi ekosistem logistik nasional akan menciptakan standar pelayanan yang transparan dan sehat bagi importir, eksportir, dan pengusaha logistik.

Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menambahkan implementasi ekosistem logistik nasional akan meningkatkan daya saing Indonesia di antara negara lain. Menurutnya, hambatan logistik nasional selama ini selalu berkutat pada durasi dan biaya.

Budi menegaskan kementeriannya akan meningkatkan integrasikan infrastruktur logistik akan ekosistemnya semakin baik.

Baca Juga:
Aturan Cukai Minuman Manis Digodok, DPR Beberkan PR Pemerintah

"Kami mengintegrasikan dan menghubungkan infrastruktur dengan simpul transportasi seperti pelabuhan, bandara, stasiun, terminal. Semua ini harus menghubungkan darat, laut, udara," katanya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 5/2020 tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional.

Sri Mulyani pun menindaklanjuti Inpres tersebut dengan menerbitkan dua peraturan menteri keuangan (PMK), yakni PMK No. 108/PMK.04/2020 dan PMK No. 109/PMK.04/2020 untuk mendukung implementasi ekosistem logistik nasional. (kaw)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 12 Februari 2025 | 09:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani Beberkan Capaian Insentif Pajak dalam Menarik Investasi

Rabu, 12 Februari 2025 | 08:38 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Pentingnya Coretax dan Komitmen Sri Mulyani Benahi Sistem Pajak

Selasa, 11 Februari 2025 | 14:16 WIB CORETAX DJP

Di Depan Investor, Sri Mulyani: Kami Terus Usaha Benahi Coretax

Selasa, 11 Februari 2025 | 10:19 WIB KEBIJAKAN CUKAI

Aturan Cukai Minuman Manis Digodok, DPR Beberkan PR Pemerintah

BERITA PILIHAN
Rabu, 12 Februari 2025 | 14:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

DPP Belum Sesuai PMK 11/2025, Perlukah PKP Bikin Faktur Pengganti?

Rabu, 12 Februari 2025 | 11:51 WIB KEPATUHAN PAJAK

Pejabat Kemenkeu Tersangka, DPR Minta Rakyat Tetap Patuh Bayar Pajak

Rabu, 12 Februari 2025 | 11:04 WIB CORETAX SYSTEM

Banyak Keluhan terkait Coretax, Ombudsman Ingatkan DJP Soal Ini

Rabu, 12 Februari 2025 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PERPAJAKAN

Gebrakan Kebijakan Bea Masuk Presiden AS Donald Trump

Rabu, 12 Februari 2025 | 10:45 WIB CORETAX SYSTEM

Efek Coretax ke Penerimaan, DJP Pantau Setoran Pajak Jelang Deadline

Rabu, 12 Februari 2025 | 10:30 WIB KANWIL DJP SUMATERA UTARA II

PPN yang Dipungut Tak Disetor ke Kas Negara, WP Ditahan Kejari

Rabu, 12 Februari 2025 | 09:45 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Biar PPh 21-nya Ditanggung Pemerintah, NIK-NPWP Pegawai Harus Padan

Rabu, 12 Februari 2025 | 09:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani Beberkan Capaian Insentif Pajak dalam Menarik Investasi

Rabu, 12 Februari 2025 | 09:27 WIB KURS PAJAK 12 FEBRUARI 2025 - 18 FEBRUARI 2025

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah Terhadap Mayoritas Mata Uang Mitra