Implementasi NLE Bisa Pangkas Biaya Logistik, Ini Hitungan Sri Mulyani

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah telah mengimplementasikan ekosistem logistik nasional (national logistic ecosystem/NLE). Implementasi NLE akan memberikan kemudahan dan menghemat biaya logistik nasional.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut biaya logistik Indonesia termasuk yang tertinggi di Asean, yakni mencapai 23,5% terhadap produk domestik bruto (PDB) pada 2017. Dengan implementasi NLE, dia memperkirakan biaya logistik akan turun hingga menjadi 17% terhadap PDB.

"Penurunan sekitar 5-6% ini terutama nanti dikontribusikan dari seluruh proses dari hulu hingga hilir, terutama dalam menghubungkan sektor-sektor transportasi," katanya dalam konferensi pers bersama, Kamis (24/9/2020).

Sri Mulyani mengilustrasikan penghematan biaya logistik itu terjadi pada proses penebusan delivery order (DO) dan persetujuan pengeluaran peti kemas (SP2) yang sebelumnya hanya dilayani setiap Senin-Jumat pukul 09.00-15.00 WIB kini dilayani secara online 7x24 jam. Hal ini berpotensi menghemat biaya Rp402 miliar per tahun dan memangkas waktu 91%.

Pada proses pemesanan truk yang bisa dilakukan secara online juga berpotensi menghemat Rp975 miliar per tahun dan memangkas waktu 50%. Proses inspeksi yang sebelumnya dilakukan secara terpisah oleh Bea Cukai dan Badan Karantina, kini terintegrasi. Hal ini berpotensi menghemat Rp85 miliar per tahun dan memangkas waktu 35-56%

Adapun pada tahapan pengangkutan dan bongkar-muat barang yang sebelumnya terdapat duplikasi dokumen pada 7 instansi, kini cukup pemberitahuan tunggal melalui single submission. Oleh karena itu, akan ada penghematan Rp60 miliar per tahun dan pemangkasan waktu 74%.

"Semua akan ada dalam ekosistem ini tanpa harus melakukan entry atau submission dokumen berulang-ulang. Ini karena pada dasarnya para pelaku menggunakan formulir yang sama berkali-kali dan berulang," ujarnya.

Sri Mulyani optimistis biaya logistik Indonesia akan semakin murah dan mampu bersaing dengan negara lain di Asean. Dia memberi contoh di Malaysia, biaya logistiknya hanya 13% terhadap PDB pada 2017.

Implementasi ekosistem logistik nasional juga menjadi terobosan karena performa logistik Indonesia cenderung stagnan dalam 4 tahun terakhir. Padahal, kecepatan dan ongkos logistik menjadi salah satu indikator dalam kemudahan iklim berusaha di Indonesia.

Implementasi ekosistem logistik nasional akan menciptakan standar pelayanan yang transparan dan sehat bagi importir, eksportir, dan pengusaha logistik.

Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menambahkan implementasi ekosistem logistik nasional akan meningkatkan daya saing Indonesia di antara negara lain. Menurutnya, hambatan logistik nasional selama ini selalu berkutat pada durasi dan biaya.

Budi menegaskan kementeriannya akan meningkatkan integrasikan infrastruktur logistik akan ekosistemnya semakin baik.

"Kami mengintegrasikan dan menghubungkan infrastruktur dengan simpul transportasi seperti pelabuhan, bandara, stasiun, terminal. Semua ini harus menghubungkan darat, laut, udara," katanya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 5/2020 tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional.

Sri Mulyani pun menindaklanjuti Inpres tersebut dengan menerbitkan dua peraturan menteri keuangan (PMK), yakni PMK No. 108/PMK.04/2020 dan PMK No. 109/PMK.04/2020 untuk mendukung implementasi ekosistem logistik nasional. (kaw)