PEREKONOMIAN INDONESIA

IMF Turunkan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, Ini Respons BKF

Dian Kurniati | Rabu, 28 Juli 2021 | 11:50 WIB
IMF Turunkan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, Ini Respons BKF

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Kacaribu. (tangkapan layar Youtube DJP)

JAKARTA, DDTCNews - International Monetary Fund (IMF) kembali menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun ini menjadi 3,9% dari sebelumnya sebesar 4,3%.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Kacaribu mengatakan proyeksi pertumbuhan ekonomi tersebut masih dalam rentang proyeksi Pemerintah pada 3,7%-4,5%. Menurutnya, Indonesia akan belajar dari pengalaman berbagai negara mengenai pemulihan ekonomi yang harus diiringi dengan penanganan kesehatan yang tepat.

"Pandemi Covid-19 memberikan ketidakpastian yang sangat tinggi terhadap ekonomi. Kita juga belajar bahwa akselerasi vaksinasi menjadi salah satu kunci utama pengendalian kasus," katanya dalam keterangan tertulis, Rabu (28/7/2021).

Baca Juga:
Tumbuhkan Ekonomi 8 Persen, RI Butuh Investasi Rp13.000 Triliun

Febrio mengatakan semua negara tengah mewaspadai penyebaran Covid-19 serta risiko munculnya varian Covid-19 yang baru. Di sisi lain, kemungkinan percepatan normalisasi kebijakan moneter Amerika Serikat (AS) juga perlu diwaspadai karena dapat mendorong pembalikan arus modal menuju negara tersebut.

Febrio menyebut Indonesia akan terus mengambil manfaat dari prospek ekonomi global yang masih kondusif sembari terus mewaspadai risiko-risiko yang ada. Permintaan produk ekspor yang diestimasi masih baik seiring dengan solidnya outlook pertumbuhan global menjadi peluang untuk terus mendorong kinerja manufaktur pada 2021.

Indonesia, sambungnya, akan terus fokus pada upaya pengendalian pandemi, perlindungan kesejahteraan masyarakat, pemulihan ekonomi nasional, serta peningkatan daya saing. Mengenai ancaman dari varian Delta, Indonesia juga akan terus memperkuat kebijakan di sisi kesehatan dan perlindungan sosial.

Baca Juga:
Prabowo Akui Ekonomi Indonesia Belum Tumbuh Secara Merata

Dia menjelaskan pemerintah telah memutuskan untuk memperpanjang PPKM Level 4 hingga 2 Agustus 2021 sebagai upaya mengendalikan pandemi Covid-19. Selain itu, Indonesia juga terus fokus pada kebijakan prioritas di bidang kesehatan seperti mempercepat vaksinasi, memperkuat testing, tracing, dan treatment, serta mendorong disiplin protokol kesehatan.

Sementara untuk membantu masyarakat terdampak di tengah penerapan kebijakan PPKM, menurutnya, APBN hadir dengan perluasan perlindungan sosial dan dukungan bagi UMKM yang diiringi upaya percepatan penyalurannya.

"Melalui kebijakan pengetatan serta berbagai upaya yang dilakukan di bidang kesehatan, Indonesia diharapkan dapat mengatasi lonjakan pandemi Covid-19 sehingga proses pemulihan ekonomi pun dapat berjalan dengan baik," ujarnya.

Baca Juga:
Tingkatkan Peran KEK, Airlangga: RI Perlu Contoh China dan Vietnam

Di level global, Febrio menambahkan pimpinan dunia seperti dalam forum G20 juga menggunakan seluruh upaya untuk mengatasi eskalasi gelombang baru Covid-19 akibat varian Delta. Upaya itu seperti menjamin akses vaksin yang merata ke seluruh negara serta memastikan ketersediaan dana untuk memberikan stimulus, baik di bidang kesehatan maupun perlindungan sosial.

Laporan World Economic Outlook edisi Juli 2021 yang dirilis IMF menyebut ekonomi global akan tumbuh 6,0% pada 2021. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksi sebesar 3,9%. IMF menyatakan penurunan proyeksi pertumbuhan ekonomi mempertimbangkan terjadinya peningkatan kasus Covid-19 di Indonesia.

"[Penurunan proyeksi pertumbuhan ekonomi] terjadi di kelompok Asean-5, termasuk Indonesia, yang mengalami gelombang infeksi baru-baru ini sehingga berbagai aktivitas terhambat," bunyi laporan tersebut. (kaw)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Sabtu, 21 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN INVESTASI

Tumbuhkan Ekonomi 8 Persen, RI Butuh Investasi Rp13.000 Triliun

Kamis, 19 Desember 2024 | 13:47 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Prabowo Akui Ekonomi Indonesia Belum Tumbuh Secara Merata

Selasa, 10 Desember 2024 | 16:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Tingkatkan Peran KEK, Airlangga: RI Perlu Contoh China dan Vietnam

Rabu, 04 Desember 2024 | 18:00 WIB KEBIJAKAN EKONOMI

OECD Perkirakan Ekonomi Indonesia hingga 2026 Hanya Tumbuh 5 Persen

BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 13:30 WIB CORETAX SYSTEM

Jelang Coretax Diterapkan, PKP Bakal Perlu Bikin Sertel Baru

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:00 WIB PROVINSI JAWA TIMUR

Opsen Berlaku 2025, Pemprov Turunkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan

Kamis, 26 Desember 2024 | 12:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

PKP Risiko Rendah Diterbitkan SKPKB, Kena Sanksi Kenaikan atau Bunga?

Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:45 WIB BERITA PAJAK HARI INI

PPN 12 Persen, Pemerintah Ingin Rakyat Lebih Luas Ikut Bayar Pajak

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:30 WIB KOTA BATAM

Ada Pemutihan, Pemkot Berhasil Cairkan Piutang Pajak Rp30 Miliar